Kenaikan pajak hiburan melambung tinggi para pelaku usaha menjerit. Baru-baru ini para pelaku usaha hiburan dikejutkan dengan surat edaran dari pemerintah daerah tentang kenaikan pajak hiburan. Ketetapan pajak yang diatur pada pasal 58 uu nomor. 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) menyebutkan bahwa tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Namun, pada ayat selanjutnya disebutkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan seperti diskotek, kelab malam, bar, dan spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sontak, ketetapan itu membuat para pelaku usaha panik karena akan berdampak dengan kelangsungan bisnisnya. Seniman sekaligus pemilik bisnis karaoke, Inul Daratista turut protes. Pada akun media sosialnya, Inul menunjukan sepinya pelanggan karaoke di salah satu outletnya yang ada di bilangan Jakarta Selatan. Akan kah Undang-Undang kenaikan pajak hiburan bisa direvisi? Apa urgensi pemerintah menaikan pajak hiburan dengan persentase yang tinggi? Apa jalan tengah dari polemik ini? Dan apa saja dampak negatifnya bagi dunia hiburan dan pariwisata di indonesia??