Kelancaran sistem pembayaran tidak hanya akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter tetapi juga dapat mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Terlebih lagi di era pandemi Covid-19 saat ini di mana interaksi secara langsung antara para pelaku ekonomi dalam bertransaksi dibatasi demi terkendalinya wabah. Dengan demikian keberadaan sistem pembayaran yang handal dan solutif bagi kebutuhan transaksi masyarakat di saat pandemi semakin penting. Di samping itu, masyarakat juga perlu mengetahui mengapa dan apa manfaatnya Bank Indonesia mendorong gerakan nontunai.

Pemerintah dan DPR masing-masing tengah menyiapkan Perppu Reformasi Keuangan dan Revisi UU BI. Banyak pihak melihat hal ini akan berpengaruh terhadap indepedensi dan kredibilitas Bank Sentral. Lantas kemana arah Bank Sentral akan dibawa?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020). Bagaimana pengaruh kebijakan PSBB Ibukota terhadap terhadap ekonomi nasional? 

Pemerintah sedang menyiapkan kajian tentang PERPPU Reformasi Sistem Keuangan yang ditujukan untuk menguatkan peran dan koordinasi Pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS. Di tempat lain, DPR juga tengah berinisiatif merevisi Undang-Undang Bank Indonesia yang arahnya menata ulang tujuan dan peran BI, redefinisi independensi, hingga mengusulkan perubahan kelembagaan kebijakan moneter dengan membentuk Dewan Moneter. Tepatkah Utak-Atik Independensi BI di saat pandemi ini?

Pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap hampir semua sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor industri manufaktur. Pada Triwulan II tahun 2020 sektor industri pengolahan Indonesia tumbuh minus hingga 6 persen. Padahal sektor industri maufaktur merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, INDEF melalui podcast ini akan membahas kondisi ke depan industri manufaktur bertahan di tengah pandemi dan bagaimana industri manufaktur menghadapi gelombang resesi.

Dalam rangka menghadapi tekanan ekonomi akibat Covid-19, Pemerintah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp677 triliun. Defisit anggaran juga dilebarkan hingga Rp1.039 triliun. Dari sisi penawaran, dukungan fiskal diarahkan untuk stimulus bagi UMKM dan BUMN. Namun demikian, isu yang muncul adalah soal efektivitas stimulus PEN di tengah melebarnya defisit APBN. Tentu akan banyak tantangan dan problem lain yang muncul dari pelaksanaan kebijakan ini.

Narasumber : Faisal Basri, Tauhid Ahmad, Abra El Talattov

dengan host : Mirah Midadan Fahmid

Link materi : https://drive.google.com/drive/folders/1DMhnRs1NUOXsyrWdhtWl2oTpDC2xkrmP?usp=sharing