BRICS, forum kerja sama ekonomi yang awalnya digagas oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, terus memperkuat pengaruhnya sebagai aliansi negara-negara Global South. Dipimpin oleh kekuatan ekonomi utama seperti Rusia dan Cina, BRICS menantang dominasi Barat, terutama Amerika Serikat (AS), dengan mendorong dedolarisasi serta reformasi sistem moneter dan keuangan global. Forum ini juga mengadvokasi tatanan hubungan internasional yang multipolar.

Pada 1 Januari 2025, BRICS resmi menyambut sembilan negara mitra baru: Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakstan, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan. Langkah ini menyusul perluasan keanggotaan sebelumnya pada 2024, ketika Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab bergabung sebagai anggota penuh. Dengan demikian, keanggotaan penuh BRICS kini mencakup sepuluh negara, setelah Indonesia diumumkan resmi bergabung sebagai anggota terbaru oleh Brasil—ketua bergilir BRICS saat ini—pada 6 Januari 2025.

Kini, dengan sepuluh anggota penuh dan delapan negara mitra, BRICS mewakili sekitar separuh populasi dunia dan lebih dari 41% produk domestik bruto (PDB) global berdasarkan paritas daya beli (PPP). Selain itu, grup ini memainkan peran strategis sebagai produsen utama komoditas penting, seperti minyak, gas, biji-bijian, daging, dan mineral, menjadikannya salah satu aliansi ekonomi paling berpengaruh di dunia saat ini.

Apakah keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah keputusan yang akan menguntungkan negara? Atau justru menimbulkan tantangan baru dalam hubungan bilateral dengan negara lain?

Dalam SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Ayu Anastasya Rachman, dosen jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Bina Mandiri, Gorontalo.

Ayu mengungkapkan keterkejutannya terhadap keputusan Indonesia bergabung menjadi anggota BRICS, tetapi menilainya sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Ia menekankan potensi manfaat keanggotaan BRICS, termasuk akses pada pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel, pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS, serta peningkatan akses pasar ke negara-negara anggota lainnya.

Ayu menggarisbawahi pentingnya waktu dan proses untuk memahami secara mendalam dinamika yang ada dalam BRICS, termasuk fakta bahwa organisasi ini bukanlah entitas yang mengikat secara finansial, melainkan berfokus pada kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Menurutnya, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan BRICS, sambil tetap mempertahankan perannya sebagai mitra strategis yang kredibel di arena internasional.

Ia juga menekankan bahwa BRICS tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya platform multilateral yang menjadi prioritas, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia dengan berbagai organisasi dan negara. Hal ini, menurutnya, dapat membantu memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap inklusif dan berorientasi pada kepentingan nasional yang berkelanjutan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.