Tiga bulan pertama tahun 2025 menjadi periode penuh gejolak bagi Indonesia. Negeri menghadapi badai multidimensi, mulai dari kebijakan kontroversial pemerintah, gelombang demonstrasi, hingga tekanan ekonomi yang kian mencekik masyarakat.

Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pemangkasan anggaran besar-besaran di sektor-sektor strategis seperti subsidi energi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun pemerintah mengeklaim langkah ini sebagai upaya untuk mengatasi defisit anggaran, publik menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Sebab, pada saat yang sama, pendanaan untuk proyek infrastruktur berskala besar dan program modernisasi militer tetap dipertahankan.

Ketegangan seketika mencuat ke permukaan. Di media sosial, tagar #IndonesiaGelap menyebar luas bukan hanya sebagai bentuk kritik atas kondisi demokrasi, tetapi juga sebagai ungkapan frustasi atas tekanan ekonomi yang makin berat. Daya beli menurun, kebutuhan pokok naik, dan banyak orang merasa semakin jauh dari rasa aman—baik secara ekonomi maupun politik.

Kondisi makin memanas ketika muncul pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang membuka peluang bagi militer untuk terlibat lebih dalam dalam urusan sipil. Usulan ini ditanggapi dengan penolakan keras dari banyak kalangan. Koalisi mahasiswa, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat sipil turun ke jalan, menyuarakan kekhawatiran bahwa ruang demokrasi makin tergerus.

Ketidakpastian ini pun menjalar ke sektor keuangan. Sejak kabinet baru mulai bekerja Oktober lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga 23%—penurunan paling tajam sejak krisis pandemi 2020. Investor asing memilih menarik dananya, khawatir dengan arah kebijakan pemerintah dan lambannya penanganan situasi yang berkembang cepat.

Lalu, bagaimana pendapat tim The Conversation Indonesia melihat situasi yang terjadi di Indonesia selama 3 bulan pertama tahun ini?

Dalam episode terbaru SuarAkademia, Podcast Producer The Conversation Indonesia, Muammar Syarif, berbincang dengan tiga anggota tim redaksi: Anggi Lubis (Acting Chief Editor), Robby Irfany Maqoma (Acting Managing Editor), dan Andi Ibnu Masri Rusli (Editor Ekonomi).

Anggi menyoroti bahwa dalam situasi transisi seperti tiga bulan ke belakang, kebijakan yang diterapkan tanpa kesiapan sosial dan komunikasi publik yang memadai berpotensi menimbulkan resistensi. Beberapa kebijakan yang diluncurkan pada awal tahun ini, menurutnya, justru memicu ketidakpuasan publik karena dianggap terburu-buru dan tidak inklusif dalam proses perumusannya.

Ditambah lagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah pusat menuai kritik, terutama karena dilakukan secara menyeluruh tanpa memperhatikan konteks sektor yang terdampak. Ia menilai bahwa efisiensi yang tidak disertai strategi mitigasi yang memadai dapat berujung pada gangguan terhadap stabilitas nasional

Robby menambahkan dunia pendidikan tinggi juga tidak lepas dari sorotan. Adanya pemangkasan anggaran pendidikan tinggi dikhawatirkan berdampak langsung pada kesejahteraan dosen dan komunitas akademik secara luas yang berujung melemahkan iklim riset dan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi pilar pembangunan pengetahuan di Indonesia.

Robby juga menyoroti bagaimana cara pemerintah dalam merespons isu atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, jawaban dari pemerintah terkait beberapa isu justru membuat publik makin geram dan tidak mendinginkan situasi.

Sedangkan Andi melihat penurunan tajam di pasar saham harus menjadi perhatian yang serius. Situasi ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor dan mengindikasikan ketidakpastian ekonomi yang perlu direspons secara serius oleh pemerintah. Ia menambahkan kestabilan politik dan kejelasan arah kebijakan sangat menentukan iklim investasi ke depan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.