Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan ibu kota. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) provinsi DKI Jakarta tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Pemerintah DKI Jakarta menerapkan kebijakan ini demi mengurai kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor.

Meskipun belum diketahui kapan kebijakan ini akan diterapkan, tapi Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkannya berlaku tahun ini.

Lantas, apakah ini solusi yang betul ampuh untuk mengatasi kemacetan?

Dalam episode SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Nirwono Joga, Koordinator Pusat Studi perkotaan, Universitas Trisakti.

Menurut Joga, penerapan ERP dapat mengurangi volume kendaraan di jalanan kota Jakarta dan memperbaiki kualitas udara. Namun, Joga menyoroti soal bagaimana Pemerintah DKI akan merancang penerapan tarif dan ruas jalan mana saja yang berbayar. Sebab, dua hal ini akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia juga berpendapat penerapan jalan berbayar seharusnya dikenakan pada semua jenis kendaraan. Apabila kendaraan listrik tidak masuk dalam aturan kebijakan ini, masyarakat hanya akan berpindah dari kendaran BBM menuju kendaraan listrik.

Joga menekankan pentingnya menyediakan transportasi umum yang mudah diakses masyarakat sebelum kebijakan ini diterapkan. Fasilitas transportasi umum yang terintegrasi antara tempat tinggal dan tempat kerja akan lebih mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

Simak obrolan selengkapnya di SuarAkademia – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.