Jalan Demokrasi

Secara resmi pada tanggal 12 Mei 2020 Presiden bersama DPR mengesahkan Revisi UU Minerba. Terdapat berbagai penolakan, pro-kontra dari berbagai kalangan, lantas untuk siapakah UU minerba ini ?

Muncul wacana dari beberapa kalangan untuk mengembalikan GBHN yang sempat diterapkan di Indonesia, mereka beralasan bahwa GBHN itu begitu urgen di era sekarang, karena agar roda pemerintahan ini dapat berjalan secara koheran antara pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan menjadi terstruktur, dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainya. Lantas benarkah GBHN menjadi keniscayaan di era sekarang?...