
Sign up to save your podcasts
Or


Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp35 triliun rupiah, menjadi total Rp677 triliun rupiah lebih hingga akhir 2020.Dari jumlah tersebut, Kementerian Keuangan memberikan dana tambahan sejumlah 52 triliun rupiah lebih kepada 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lantas, mampukah anggaran itu memulihkan perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat wabah COVID-19? Bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha di Indonesia?
* Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta jilid tiga akan berakhir Kamis besok, 4 Juni 2020. Evaluasi dan pelbagai skenario telah dipersiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebelum menetapkan langkah selanjutnya untuk menekan penyebaran virus covid-19. Apa saja evaluasinya? Berikut penjelasan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
* Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Kalender pendidikan menetapkan tahun ajaran baru bakal dimulai pada 13 Juli mendatang. Tapi pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tahun ajaran baru menghadapi persoalan. Apakah fasilitas pendidikan akan dibuka seperti sebelum pandemi, atau ada kebijakan baru?Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menerapkan the new normal atau kenormalan baru. Sejumlah sektor akan diizinkan beroperasi kembali, secara bertahap. Termasuk di dalamnya pendidikan.Sejumlah protokol pun akan diterapkan pemerintah, terkait proses belajar mengajar di sekolah. Apa saja yang akan disiapkan pemerintah? Siapkah sekolah dan pelajar belajar saat penerapan kenormalan baru itu?Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah masih belum memutuskan pembukaan fasilitas umum, termasuk sekolah.
* Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Meski ada larangan mudik selama pandemi COVID-19, masih banyak warga Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi nekat melakukan perjalanan mudik keluar Jabodetabek. Beragam modus dilakukan agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas saat lebaran lalu.Padahal arus mudik berpotensi membuat penyebaran virus corona COVID-19 tidak terkendali. Lantas seperti apa upaya pemerintah dan petugas di lapangan mengantisipasi arus balik pendatang ke Jakarta yang dikhawatirkan membawa virus corona dari daerah?Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada sekitar 1,8 juta orang lolos dari pengawasan dan keluar dari wilayah Jabodetabek pada musim lebaran tahun ini. Berikut penjelasan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.
* Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Tatanan kehidupan dengan bentuk adaptasi baru, atau new normal yang kerap digaungkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 kini mendekati kenyataan. Indikasinya terlihat pada Selasa lalu, ketika Presiden Joko Widodo meninjau salah satu Mal atau pusat perbelanjaan besar di Bekasi, Jawa Barat. Peninjauan itu untuk mengecek kesiapan menuju new normal. Jawa Barat masuk sebagai salah satu dari empat provinsi, yang disetujui Pemerintah pusat menerapkan adaptasi baru itu.Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan rencana persiapan tatanan new normal di Provinsi Jawa Barat. Berikut penjelasannya.
* Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pandemi atau wabah COVID-19 tidak kunjung berakhir di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lain. Pandemi ini bahkan telah mengubah cara manusia menjalani aktivitas. Masyarakat pun diminta bersiap menuju new normal, selama pandemi covid-19 dan selama vaksin belum ditemukan.Meski penerapan protokol kesehatan terus digaungkan, namun tetap muncul kekhawatiran melonjaknya jumlah pasien positif COVID-19 jika aktivitas masyarakat dibuka kembali, terutama di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis.Seperti apa pemerintah mengatasinya? Apa saja persiapan pemerintah untuk menghilangkan kekhawatiran ini?Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya untuk memastikan kesiapan daerah menjalankan kenormalan baru. Apa saja instruksi Jokowi? Berikut penjelasannya.
* Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah Menyerukan Prosedur new Normal atau kenormalan baru ditengah pandemi COVID-19 kenormalan baru di siapkan agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan virus corona selama dunia belum menemukan vaksin atau obat COVID-19. dalam program normal itu sejumlah aturan dalam pembatasan sosial bersekala besar (PSBB)dilunggarkan namun tetap menetapkan protokol kesehatan.Tadi pagi presidan Jokowi bahkan meninjau persiapan prosedur new normal di sarana transpotasi umum (MRT) dilanjutkan ke pusat perbelanjaan apa saja yang di siapkan pemerintah terkait program new normal itu ? Berikut Penjelasan Presiden Joko Widodo.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Banyaknya pemerintah daerah yang belum memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial memunculkan permasalahan baru penyaluran bantuan sosial (bansos), saat pandemi covid-19 ini. Bahkan di Sumatera Utara, 5 daerah diduga menyelewengkan dana bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) covid-19. Menyikapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK mendorong penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai rujukan awal pendataan di lapangan.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Arus lalu lintas yang mulai padat dan aktivitas di sejumlah pusat perbelanjaan yang ramai dalam dua hari kemarin mengindikasikan masyarakat semakin tak menghiraukan aturan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB. Padahal, PSBB efektif menekan penyebaran virus corona.
Di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin memutuskan memperpanjang PSBB selama 14 hari, hingga 4 Juni 2020. PSBB diperpanjang dengan pertimbangan karena masih ada kasus penularan, serta belum turunnya kurva grafik kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.
Bagaimana hasil evaluasi dari pemberlakukan PSBB di Jakarta? Apakah langkah itu juga dapat diikuti Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia? Dapatkah menekan penyebaran virus covid-19?
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Badai pandemi COVID-19 menyebabkan banyak industri terpuruk. Termasuk perusahaan pers di Indonesia juga kena dampaknya. Tidak hanya di Indonesia. Banyak negara juga menghalami hal serupa, industri media mengalami krisis. Di Selandia Baru, pemerintah negara itu sampai menggelontorkan dana hingga lebih dari 440 miliar untuk membantu perusahaan media yang terdampak pandemi Covid-19. Berbagai kalangan juga mendesak pemerintah Indonesia agar ikut turun tangan memperhatikan dan menyelamatkan industri media selama pandemi covid-19. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pun merespons desakan itu. Pemerintah akan memberikan insentif bagi industri media, berupa penghapusan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 25.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
From the publisher's feed