
Sign up to save your podcasts
Or


Sejak pekan lalu pemerintah sepertinya tengah menyiapkan langkah-langkah untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak hanya mengizinkan kembali operasional transportasi umum, tapi juga rencana mengizinkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas kembali. Rencana-rencana pemerintah itu kemudian dicurigai oleh publik sebagai kegamangan pemerintah mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di satu sisi, serta menghadapi tekanan ekonomi berat di sisi lain dan roda ekonomi butuh segera diputar. Mau dibawa kemana sebetulnya penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah Indonesia?
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Wabah virus corona penyebab penyakit COVID-19 membuat banyak perusahaan terdampak secara ekonomi, dan kesulitan membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan pengusaha membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya lebaran. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga membuka peluang bagi pengusaha yang kesulitan ekonomi, untuk membayar THR secara bertahap, atau menunda pembayaran THR sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan dan dialog antara perusahaan dan pekerja. Nasib THR karyawan swasta dan buruh pun semakin tidak menentu, dan memperparah kondisi ekonomi saat pandemi. Bagaimana pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyikapi hal ini?
Awal bulan ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ditandatangani 5 Mei dan diundangkan 6 Mei 2020. Salah satu isi dari Perpres itu adalah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri. Kenaikan iuran dilakukan bertahap, pada Juli tahun ini dan Januari tahun depan.
Kebijakan itu lantas memicu banyak kritik. Karena peraturan serupa yang dibuat tahun lalu, mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020 sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Apalagi, keputusan ini diambil di tengah pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran di BPJS Kesehatan sampai terus merugi dan harus menaikkan iuran di tengah kondisi pandemi seperti ini? Setelah Perpres lama dibatalkan Mahkamah Agung, mengapa munculnya Perpres baru yang tetap menaikkan iuran?
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba). Pengesahan itu pun mendapat kritik, karena saat ini masyarakat Indonesia sibuk menghadapi pandemi covid-19. Belum lagi beberapa pasalnya yang dinilai pegiat lingkungan mengakomodasi kepentingan elite yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. Mereka pun berencana mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pengesahan RUU Minerba ini.
Apa yang menjadi catatan, hingga revisi Undang-Undang Minerba harus segera dibatalkan? Dan apa dampak-dampak yang akan muncul, setelah Undang-Undang Minerba ini disahkan?
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah tampaknya terus berupaya melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebelumnya Kementerian Perindustrian tetap memberi izin perusahaan beroperasi meski bukan termasuk kategori yang dikecualikan. Lalu Kementerian Perhubungan membolehkan kembali angkutan umum beroperasi untuk penumpang kategori khusus. Kini, pemerintah juga akan memberi kesempatan bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas di tengah pandemi covid-19. Dalihnya, agar perekonomian nasional tetap berjalan. Apakah kebijakan pelonggaran itu akan efektif? Atau justru kebijakan keliru?
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Kondisi para pekerja migran Indonesia di sejumlah negara semakin memprihatinkan karena terdampak karantina wilayah atau lockdown sebagai imbas pandemi global virus corona.
Persediaan kebutuhan sehari-hari mereka semakin menipis. Mereka tidak lagi memiliki penghasilan karena dilarang bekerja. Seperti yang terjadi di Malaysia, Arab Saudi dan Hong Kong.
Dalam survei yang dirilis LSM pemerhati Pekerja Migran, kemarin, nasib pekerja migran Indonesia saat karantina wilayah di luar negeri semakin sengsara. Terutama para pekerja informal rumah tangga yang gajinya ditahan majikan.
Apa strategi pemerintah mengatasi permasalahan terhadap penghasil devisa negara ini saat pandemi covid-19?
Pemerintah memungkinkan pergerakan orang dengan kepentingan khusus, di tengah larangan mudik yang sebelumnya dikeluarkan, untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Operasional moda transportasi darat, laut dan udara dengan pengecualian itu berlaku mulai Kamis kemarin. Bagaimana penjabaran pelonggaran angkutan umum dari Kementerian Perhubungan? Lalu Apa saja target yang diinginkan Presiden Jokowi untuk menangani penyebaran covid-19? Dan Bagimana penerapan pelonggaran operasional transportasi umum di lapangan? Kita cari tahu di KBR Sore.
Wabah virus corona di dunia dan Indonesia memunculkan beribu kekhawatiran, termasuk soal ketersediaan pangan. Akhir bulan lalu, Badan Pangan Dunia FAO sudah memperingatkan negara-negara di dunia terhadap ancaman krisis pangan. Pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasokan dunia. Kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial juga mengganggu sistem produksi pangan.
Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi sesuatu yang sangat ditunggu para pekerja setiap menjelang perayaan hari raya. Namun, tahun ini, pandemi covid-19 membuat pembayaran THR penuh ketidakpastian. Banyak perusahaan mengklaim tidak mampu membayar THR karena kondisi keuangan perusahaan terdampak wabah virus korona. Bagaimana pemerintah mengatasi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar THR bagi pekerja?
Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah saat pandemi COVID-19 masih karut marut. Lembaga pemantau pelayanan publik Ombudsman RI bahkan mendapatkan puluhan laporan pengaduan dari berbagai tempat di Indonesia. Mulai dari pembagian bansos yang tidak merata, data penerima yang tidak akurat, sampai kampanye terselubung untuk pemilihan kepala daerah. Bagaimana pemerintah menyikapinya?
Simak KBR Sore dengan mendengarkan apa kata Presiden Joko Widodo, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Nurhandayani penjual makanan di salah satu sekolah di SMA di Depok, serta pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi Jakarta, Trubus Rahardiansyah.
From the publisher's feed