
Sign up to save your podcasts
Or


Nasib ratusan WNI eks simpatisan kelompok ISIS yang tersebar di Timur Tengah, semakin tidak jelas. Pemerintah Indonesia memutuskan tak bakal memulangkan ratusan warga asal Indonesia yang menjadi teroris lintas batas atau kombatan ISIS itu.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah mengubah skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Dana itu mulai tahun ini bakal ditransfer langsung ke tiap sekolah penerimanya, tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah mewarnai awal tahun. Di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, umat Islam menjadi korban pelarangan ibadah dan penolakan pendirian musala.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas terkait pengembalian penyidik Rossa Purbo Bekti ke Kepolisian.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Presiden Joko Widodo keberatan memulangkan WNI eks anggota Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS yang sudah membakar paspor mereka.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah memastikan hanya melarang impor hewan hidup dari Tiongkok, untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona Wuhan.
Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Proses karantina 230an WNI yang dievakuasi dari Hubei, China mendapat penolakan dari warga Natuna, Kepulauan Riau. Selama beberapa hari, puluhan warga Natuna berdemo menuntut mereka dipindahkan ke tempat lain. Ada juga tuntutan agar proses isolasi dilakukan di atas kapal. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyebut penolakan ini merupakan imbas koordinasi buruk antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengaku baru dihubungi otoritas pusat Sabtu, pekan lalu atau sehari sebelum ratusan WNI itu dievakuasi ke tanah air. Warga kemudian berdemo menuntut lokasi karantina dipindahkan atau isolasi dilakukan di atas kapal. Menurut Hamid, reaksi tersebut juga imbas dari informasi yang simpang siur. Politikus PAN ini berjanji bakal segera melakukan pendekatan ke masyarakat untuk menekan kekhawatiran tentang penyebaran virus.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah diminta meningkatkan kesiapsiagaan guna mencegah masuknya virus Corona Wuhan. Terlebih Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan status darurat global wabah virus tersebut. Sejak ditemukan akhir Desember 2019, virus ini telah membunuh lebih dari 300 jiwa. Yang terbaru, satu kematian di luar China, sudah terkonfirmasi terjadi di Filipina.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah memastikan bakal segera mengevakuasi 240-an warga Indonesia yang ada di Kota Wuhan dan sekitarnya di Provinsi Hubei, Tiongkok. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para menteri agar secepatnya memulangkan ratusan WNI itu, untuk mencegah terpapar virus corona Wuhan. Terlebih, Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah menetapkan status darurat global wabah virus Corona.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah dituding mengabaikan hasil survei Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika BMKG dalam menyusun peta rawan bencana Sulawesi Tengah. Penyusunan peta dilakukan usai bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu dan sekitarnya pada September 2018 silam. Peta rawan bencana bakal dijadikan acuan pemerintah daerah dalam merevisi rencana tata ruang dan wilayah. Namun, pemerintah daerah meneken peta itu tanpa tanda tangan BMKG.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
From the publisher's feed