KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Publik Kecam Kasus Yel-yel Pramuka Intoleran di Yogyakarta

    Yogyakarta kembali menjadi sorotan karena kasus intoleransi. Publik ramai membincangkan yel-yel bermuatan SARA yang muncul dalam kegiatan Pramuka di SD Timuran Yogyakarta pada 10 Januari lalu. Seorang pembina Pramuka mengajarkan tepuk tangan ke anak-anak Pramuka yang memuat ucapan Islam Yes, Kafir No. Kasus ini menjadi viral usai seorang orang tua murid memprotesnya lewat status di media sosial.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    6 min
  • Wacana Kenaikan Ambang Batas Parlemen Tuai Pro-Kontra

    Wacana menaikkan ambang batas parlemen mulai ramai dibahas. Isu ini diusulkan PDI Perjuangan dalam rapat kerja nasional di Jakarta, pekan lalu. Partai pemenang Pemilu 2019 ini mendorong ambang batas parlemen naik dari 4 persen menjadi 5 persen pada 2024. Usulan ini mendapat dukungan sejumlah partai besar lain termasuk Partai Golkar. Politikus Golkar Bambang Soesatyo bahkan mengusulkan ambang batas dinaikkan menjadi 7 persen. Menurutnya, hal ini bertujuan agar parpol yang masuk parlemen tidak bertambah banyak. Ketua MPR ini mengatakan semakin banyak parpol di DPR maka makin mempersulit pengambilan keputusan.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    6 min
  • Tambahan Kuota Impor Garam Sengsarakan Petani Lokal

    Pemerintah menambah kuota impor garam pada tahun ini. Impor garam untuk industri ditetapkan sebesar 2,9 juta ton. Jumlah ini naik 200 ribu ton dibanding tahun lalu. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tambahan kuota tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus bertambah tiap tahun. Ia mengklaim kebijakan tersebut sudah dikaji matang dengan mempertimbangkan data dari Kementerian Perindustrian.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    6 min
  • KPK Segera Ungkap Kasus Dugaan Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan

    Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hingga kini belum menetapkan status hukum Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diciduk dalam operasi tangkap tangan Rabu kemarin. Ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat akan terbang ke Bengkulu. Wahyu diduga menerima suap 400 juta rupiah. Selain Wahyu, KPK juga menangkap tiga orang lainnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan keterangan detail tentang kasus suap Wahyu bakal diumumkan dalam konferensi pers hari ini.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    7 min
  • BPK Masih Hitung Kerugian Negara terkait Skandal Korupsi Jiwasraya

    Badan Pemeriksa Keuangan BPK masih membutuhkan waktu hingga dua bulan ke depan untuk menuntaskan penghitungan kerugian kasus PT Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memprediksi kerugian negara atas tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah tersebut mencapai 13 triliun rupiah lebih. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan lembaganya telah menemukan indikasi kecurangan atau fraud pada pengelolaan produk Saving Plan Jiwasraya. Hal ini berdasarkan pada hasil pemeriksaan BPK pada 2016 dan 2018.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    5 min
  • Arahan Kapolri soal Penanganan Tipikor Dinilai Perlemah Penindakan Korupsi

    Langkah Kapolri Idham Azis menerbitkan telegram tentang penanganan tindak pidana korupsi mendapat sorotan. Telegram itu berisi arahan untuk kepolisian daerah tentang petunjuk teknis penanganan dugaan kasus korupsi. Telegram ini merupakan respon dari permintaan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rakornas forum komunikasi pemda di Sentul, Bogor, November 2019 lalu. Saat itu Jokowi meminta penegak hukum ikut berperan menjaga iklim investasi. Juru Bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengklaim dalam telegram tersebut Kapolri memerintahkan penegakan hukum dilakukan transparan dan profesional. Kata dia, kualitas penegakan hukum akan menentukan baik tidaknya iklim investasi.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    6 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…