Saudara, sore ini kita akan menyoroti pengisian jabatan menteri di kabinet Indonesia Maju. Hari ini Presiden Joko Widodo menunjuk pimpinan relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G Plate. Seperti pada pengangkatan menteri-menteri sebelumnya, penunjukan Budi Arie diduga merupakan politik balas jasa Presiden Joko Widodo terhadap orang-orang yang mengantarkannya ke kursi presiden pada pemilu lalu.

Lalu apa dampak politik balas jasa itu terhadap optimalisasi kinerja pemerintah pada akhir masa jabatan Jokowi-Ma’ruf? Seperti apa komposisi profesional dan politisi pada kabinet Indonesia Maju saat ini? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, sore ini kita menyoroti usulan penghapusan biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi atau SIM. Korps Lalu Lintas Polri sebelumnya mengusulkan agar biaya pembuatan SIM tidak lagi dimasukkan sebagai salah satu target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Kementerian Keuangan mempertimbangkan usulan itu, karena selama ini PNBP dari pembuatan SIM mencapai ratusan miliar rupiah.

Apa alasan Polri meminta agar biaya pembuatan SIM tidak dimasukkan sebagai target Penerimaan Negara Bukan Pajak? Bagaimana sebaiknya penerbitan SIM dilakukan agar sesuai standar dan menjamin keamanan berkendara?

Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini kita menyoroti pembahasan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kerap disingkat Undang-undang ITE.

Saudara, Panitia Kerja Komisi I DPR bersama Pemerintah saat ini mempercepat pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE. Sayangnya, pembahasan revisi Undang-Undang ITE dilakukan tertutup. DPR beralasan pembahasan dilakukan tertutup karena banyak perdebatan dan banyak konten sensitif.

Mengapa proses pembahasan revisi Undang-Undang ITE dilakukan tertutup, atau tidak dapat diakses oleh publik? Bagaimana nasib pasal-pasal karet yang banyak didesak agar dicabut?

Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini kita menyoroti belum adanya aturan kampanye di media sosial, menjelang Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu didorong membuat aturan khusus untuk mencegah perpecahan akibat kampanye negatif atau kampanye hitam di media sosial. Jika tidak diatur, dikhawatirkan media sosial akan dipenuhi konten negatif seperti fitnah, hoaks atau berita bohong yang memicu gesekan sosial seperti pada Pemilu 2019 lalu.

Apa rencana KPU dan Bawaslu untuk mencegah polarisasi akibat kampanye hitam di media sosial? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Sidang paripurna DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU itu. Termasuk Fraksi Nasdem yang menerima dengan catatan. Hanya dua fraksi menolak pengesahan RUU Kesehatan yaitu Partai Demokrat dan PKS.

Penolakan juga datang dari organisasi profesi kesehatan yang hari ini ikut menggeruduk Gedung DPR MPR. Sementara sejumlah guru besar perguruan tinggi melayangkan petisi penolakan ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Mengapa RUU Kesehatan yang dibahas sejak Maret lalu buru-buru disahkan? Bagaimana solusi atas kontroversi aturan dalam RUU itu?

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini kita membahas layanan standardisasi pembayaran penggunaan metode kode QR dari Bank Indonesia atau QRIS (baca: KRIS) yang tidak lagi gratis untuk pedagang usaha mikro atau UMI. Layanan ini akan berbayar, atau naik dari 0 persen menjadi 0,3 persen mulai 1 Juli senilai 0,3 persen.

Kebijakan kenaikan tarif QRIS ini mendapat penolakan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena dianggap membebani pedagang.

Perlukah Bank Indonesia mereformulasi besaran kenaikan tarif QRIS untuk UMKM? Benarkah kenaikan tarif ini menguntungkan Bank Indonesia? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi tempat tinggal tahun ini masih saja diwarnai masalah. Karut-marut itu terjadi di berbagai daerah. Kasusnya, mulai dari dugaan nepotisme pejabat pemerintah dan anggota TNI Polri, jual beli jatah kursi hingga manipulasi data calon siswa termasuk kecurangan dalam menetapkan koordinat domisi tempat tinggal.

Mengapa PPDB Zonasi kerap menimbulkan bermasalah? Apakah sebaiknya PPDB Zonasi ditiadakan saja?

Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini kita menyoroti kasus penularan penyakit bersumber hewan atau zoonosis di Indonesia, bertepatan dengan hari ini kita memperingati Hari Zoonosis Sedunia.

Salah satu yang menjadi perhatian terkini adalah ada 80-an warga di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang terinfeksi penyakit antraks. Satu di antaranya meninggal.

Antraks termasuk penyakit hewan yang dapat menular ke manusia, namun tidak menular ke sesama manusia. Selain antraks, penyakit zoonosis yang saat ini marak terjadi adalah rabies yang ditemukan sebanyak 300-an kasus di Bali sepanjang tahun ini. 

Pada peringatan Hari Zoonosis Sedunia ini, kita fokus pada upaya percepatan pengendalian penyakit zoonosis di tanah air. Bagaimana evaluasi penanganan kasus zoonosis selama ini? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap atau DPT pada Pemilu 2024. Jumlah total pemilih sebanyak 204 juta pemilih. Jumlah pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibanding pemilih laki-laki.

Yang kita akan soroti sore ini adalah adanya kejanggalan dalam DPT Pemilu. Salah satu kejanggalan ada pada jumlah pemilih di luar negeri, yang disebut “hanya” 1,7 juta orang. Jumlah ini sangat sedikit, dibandingkan dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tengah mencari nafkah di negeri orang.

Sebagai gambaran, tahun lalu, Presiden Joko Widodo menyebut ada 9 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. Setengahnya berangkat secara legal, setengah lagi lewat jalur tidak resmi. Jika DPT pemilih luar negeri yang ditetapkan KPU hanya 1,7 juta orang, artinya ada lebih dari 6 juta pekerja migran Indonesia tidak masuk DPT.

Bagaimana mengatasi hal ini? Apakah mereka yang tidak terdaftar di DPT akan kehilangan hak pilih?

Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini, kita menyoroti harga daging ayam yang hingga kini masih mahal. Bila harga daging ayam biasanya di kisaran 30 ribu rupiah per kilogram, hingga pekan pertama Juli ini, harganya masih tinggi sampai 50-an ribu rupiah per kilogram.

Mahalnya harga daging ayam sudah terjadi sejak sebelum Hari Raya Iduladha lalu. Tak aneh bila harga daging ayam menjadi penyumbang terbesar pada inflasi Juni lalu

Mengapa harga daging ayam belum juga turun? Apa penyebabnya? Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]