KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Ubah Struktur Pangan, Datanglah Kelaparan

    Saudara, sore ini kita menyoroti kasus kelaparan yang melanda warga di tiga distrik di Provinsi Papua Tengah. Jumlah warga di tiga distrik itu sekitar 10 ribu jiwa. Setidaknya ada enam warga di distrik itu meninggal akibat kelaparan.

    Bencana kelaparan di Papua sudah beberapa kali terjadi, dari tahun 1997 hingga terakhir 2019 lalu. Pemerintah menyebut kasus kelaparan terjadi akibat cuaca ekstrem. Benarkah demikian? Bagaimana dengan perubahan konsumsi makanan warga Papua yang makin tergantung pada beras sebagai makanan pokok, sehingga lahan tanaman pokok lokal seperti ubi dan keladi menyusut?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    27 min
  • Mendesak Ketegasan Sikap Pimpinan KPK

    Saudara, sore ini kita menyoroti polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan Mabes TNI. Polemik dipicu penangkapan dan penetapan tersangka Kepala Basarnas Henri Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. KPK menduga kedua prajurit militer itu terlibat korupsi di Basarnas.

    Belakangan KPK meralat penetapan tersangka dua orang itu, setelah ada keberatan dari TNI. Pimpinan TNI beralasan proses hukum terhadap anggota TNI harus berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer. Sementara KPK beralasan khilaf dan menyalahkan penyidik.

    Lalu bagaimana nasib proses hukum selanjutnya untuk Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto? Apakah undang-undang peradilan militer bisa mengalahkan undang-undang pemberantasan korupsi yang bersifat khusus?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    26 min
  • Celah Korupsi di Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

    Saudara, sore ini kita menyoroti upaya pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sektor pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu penyumbang perkara rasuah tertinggi di Indonesia.

    Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Termasuk dengan katalog elektronik atau e-katalog.

    Namun, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat Badan SAR Nasional baru-baru ini mengindikasikan masih adanya celah korupsi pada sistem katalog elektronik ini.

    Apa penyebab masih tingginya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa? Bagaimana upaya serius pemerintah untuk memberantas korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    26 min
  • Antisipasi Penyaluran Elpiji Subsidi Salah Sasaran

    Saudara, sore ini kita menyoroti penyaluran gas elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram yang bermasalah. Konsumsi gas elpiji bersubsidi diperkirakan membengkak atau melebihi kuota pada akhir tahun ini.

    Pemerintah dan DPR sepakat akan membatasi pembelian gas elpiji hanya untuk masyarakat tidak mampu mulai 1 Juanuari 2024.

    Bagaimana antisipatif pemerintah mencegah kerugian dari kelebihan konsumsi LPG subsidi tahun ini? Mungkinkah pembatasan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram diberlakukan lebih awal? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    23 min
  • Perang Lawan Politik Uang di Pemilu 2024

    Saudara, sore ini kita menyoroti strategi penyelenggara pemilu untuk memberantas politik uang pada pemilu serempak tahun depan.

    Pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengesahkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Berbeda dengan aturan sebelumnya, kini norma khusus yang mengatur sanksi dihapuskan. Padahal pada draft uji publik rancangan PKPU mencantumkan norma sanksi, termasuk di antaranya sanksi pelanggaran politik uang.

    Apa dampak penghapusan norma sanksi pelanggaran politik uang itu? Kalau sanksi dihapus, lalu apa upaya penyelenggara pemilu menghadang praktik politik uang pada Pemilu 2024? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Antisipasi Skenario Terburuk Hadapi El-Nino

    Saudara, sore ini kita menyoroti strategi pemerintah menghadapi puncak El Nino pada Agustus dan September nanti.

    El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara ekstrem, yang menyebabkan kekeringan. Kondisi itu mengancam pada produksi tanaman pangan khususnya beras dalam negeri.

    Dampak El-Nino terhadap produksi pangan sudah terjadi di luar negeri, seperti India. Negara pemasok 40 persen kebutuhan beras dunia itu resmi menghentikan separuh volume ekspor beras karena kerusakan lahan. Kebijakan itu akan menekan negara produsen beras lainnya seperti Vietnam dan Thailand untuk memproteksi dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

    Seperti apa pengaruh pembatasan ekspor beras itu terhadap pasokan beras dalam negeri? Bagaimana pemerintah mengantisipasi skenario terburuk dalam menghadapi El-Nino? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Korban Gagal Ginjal Menuntut Tanggung Jawab Pemerintah

    Saudara, sore ini kita menyoroti penyelesaian kasus gagal ginjal akut yang menyerang 300-an orang, mayoritas anak-anak. Sebanyak 200-an korban meninggal dan sisanya yang selamat masih membutuhkan penanganan medis dengan risiko kematian cukup tinggi.

    Seperti apa bentuk tanggung jawab pemerintah dalam kasus gangguan ginjal akut di tanah air? Apa saja tuntutan korban kepada pemerintah? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    23 min
  • Bagaimana Merehabilitasi Korban Perdagangan Orang

    Saudara, sore ini kita menyoroti upaya merehabilitasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Rehabilitasi dan restitusi atau ganti rugi terhadap korban TPPO diperlukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia. Terlebih, korban TPPO kerap menderita kerugian fisik, psikis, bahkan dapat kehilangan nyawa. Perbudakan modern juga dapat memengaruhi reputasi bangsa dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga nergaranya.

    Namun tidak semua korban TPPO memahami hak-haknya karena kurang optimalnya pendampingan terhadap korban.

    Apa saja kendala dalam pemenuhan hak korban TPPO? Lalu bagaimana upaya pemerintah memastikan korban TPPO mendapat rehabilitasi dan restitusi? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Proyek S Tiktok Ancam UMKM Lokal?

    Saudara, sore ini kita menyoroti proyek S yang digagas layanan berbagi video pendek TikTok milik perusahaan Tiongkok ByteDance. Proyek S merupakan upaya TikTok menjual produk mereka.

    Proyek S menuai polemik, karena dikhawatirkan dapat memunculkan fenomena cross border atau lintas batas antar-negara. Hal itu berpotensi mengancam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dalam persaingan penjualan pada layanan perdagangan elektronik atau e-commerce.

    Apa dampak proyek S ini terhadap UMKM dalam negeri? Lalu bagaimana upaya pemerintah melindungi UMKM dari serbuan produk impor yang menawarkan harga lebih murah? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Hentikan Extra Judicial Killing!

    Saudara, sore ini kita menyoroti kasus peyiksaan yang diduga masih terjadi di lingkungan Polri. Termasuk kasus extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang diduga melibatkan anggota polisi.

    Kasus terbaru, seorang tahanan di Kepolisian Resort Banyumas, Jawa Tengah tewas diduga akibat penyiksaan oleh anggota polisi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat selama dua tahun terakhir terdapat 11 kasus extra judicial killing. Bahkan, sepanjang 2018-2020 ditemukan lebih 240 kasus penyiksaan dengan lebih 300 korban jiwa.

    Seperti apa upaya Polri memitigasi secara komprehensif kasus-kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan anggotanya? Seperti apa tindak lanjut kasus dugaan penyiksaan maupun extra judicial killing tersebut? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]





    24 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…