Saudara, Mahkamah Agung MA mengabulkan gugatan uji materi aturan penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan bakal calon legislatif.

MA menilai penghitungan yang menyesuaikan pembulatan desimal ke bawah dan ke atas, bertentangan dengan undang-undang.

Usai putusan tersebut, Koalisi Kawal Pemilu Bersih mendorong Komisi Pemilihan Umum KPU mematuhi putusan MA.

Lalu bagaimana tindak lanjut dari KPU? Apakah putusan MA tersebut bakal berdampak terhadap tahapan Pemilu 2024? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Pemerintah memberikan sanksi administratif terhadap belasan perusahaan yang ditengarai memicu polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

Sanksi diberikan setelah polusi udara di Jabodetabek menurut sejumlah alat ukur menunjukkan kondisi tidak sehat, bahkan jika dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia.

Pemberian sanksi itu direspons LSM peduli lingkungan Walhi. Menurut mereka masih banyak perusahaan yang diduga kuat menyebabkan polusi. Itu sebab, Wahana Lingkungan Hidup mendorong pemerintah tidak tebang pilih dalam menindak industri penyumbang polusi.

Lalu, seberapa banyak prusahaan di Jabodetabek yang menyebabkan polusi? Apakahsanksi administratif bakal berdampak pada perbaikan atau perlu sanksi lain? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajarannya menunda penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan peserta Pemilu 2024. Kejaksaan berdalih, upaya itu dilakukan demi menghindari kampanye hitam dan kriminalisasi.

Namun, instruksi itu justru menuai kritik dari pegiat antikorupsi. Penundaan pengusutan dugaan korupsi dinilai mencederasi asas penegakan dan kesetaraan di mata hukum, serta prinsip demokrasi.

Benarkah penanganan kasus korupsi peserta pemilu rawan dipolitisisasi? Bagaimana menjaga maruah penegakan hukum supaya tidak dijadikan alat politik menjelang pemilu? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini kita menyoroti salah satu upaya pemerintah menangani polusi udara di Jakarta Bogor Tangerang Depok dan Bekasi atau Jabodetabek. Upaya itu adalah uji emisi.

Mulai hari ini, pemerintah DKI Jakarta menerapkan uji coba tilang emisi kendaraan bermotor.

Pemerintah daerah bersama Polda Metro Jaya, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama melakukan razia uji emisi pada kendaraan bermotor di jalan raya.

Pada saat uji coba, pemilik kendaraan yang emisi gas buangnya melebihi ambang batas, hanya akan ditegur. Namun setelah diberlakukan resmi, akan ada denda.

Bagaimana memastikan agar uji emisi beserta penerapan tilang uji emisi bisa dilaksanakan secara efektif?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sore ini kita mengangkat banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat, dan bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah.

Saudara, 11 tahun lalu, pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Online Rakyat - Lapor atau SP4N-Lapor. Hingga kini aplikasi SP4N-Lapor sudah menghimpun total 2,1 juta laporan masyarakat. Isinya beragam aduan publik, termasuk masalah pendidikan, ketertiban umum, manajemen bantuan sosial, kartu-prakerja, dan masih banyak lagi.

Namun, tindak lanjut pengaduan masyarakat ini belum maksimal. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut pengaduan juga tidak memuaskan.

Mengapa jumlah laporan aduan masyarakat dan tindak-lanjutnya terkait layanan publik melalui SP4N-Lapor tidak maksimal? Apalagi yang harus diperbaiki oleh pengelola aplikasi pengaduan masyarakat ini?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, sore ini kita menyoroti pengumuman Daftar Calon Sementara atau DCS anggota legislatif untuk Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengumumkan DCS Pemilu pada Sabtu lalu. KPU meminta masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon itu paling lambat 28 Agustus mendatang.

Tapi sayangnya, daftar calon yang diumumkan KPU miskin informasi. DCS hanya memuat nama calon dan foto, asal partai, nomor urut, dan kota asal. Tidak ada informasi lainnya.

Mengapa DCS tidak membuka riwayat hidup para calon anggota legislatif itu? Bagaimana masyarakat memberi masukan tentang para calon wakil rakyat itu?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, sore ini kita masih menyoroti upaya pemerintah mengatasi polusi udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Sejumlah langkah jangka pendek dilakukan pemerintah untuk memperbaiki buruknya kualitas udara di Jabodetabek. Di antaranya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara di DKI Jakarta. Selain itu, ada juga upaya penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk hujan buatan, dan sejumlah langkah lain.

Apakah solusi jangka pendek itu efektif untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, dalam beberapa hari terakhir, kabut asap menyelimuti Kota Khatulistiwa, Pontianak, Kalimantan Timur. Asap dipicu kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kebakaran hutan di Kapuas Hulu juga diduga menyebabkan seorang warga meninggal akibat menghirup asap dari aktivitas pembakaran lahan untuk pembukaan lahan pertanian.

Data di Bareskrim Polri menyebut, Kalimantan Barat menjadi provinsi paling banyak jumlah tersangka pelaku kebakaran hutan dan lahan. Tahun lalu, jumlah tersangka pelaku karhutla dari perorangan mencapai 41 orang. Tahun ini, hingga Juli kemarin, jumlah tersangka perorangan mencapai 11 orang.

Mengapa Karhutla makin meluas? Apa saja yang dikerjakan pemerintah untuk menanganinya?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, pemerintah menargetkan bisa menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun depan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp493,5 triliun dalam Rancangan APBN 2024.

Mampukah pemerintah mencapai target itu?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini menyampaikan Pidato Kenegaraan di sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden menyebut sejumlah peluang yang harus dimanfaatkan Indonesia.

Antara lain, bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia berusia produktif akan mencapai puncaknya pada 2030, yaitu mencapai 68 persen. Bonus demografi ini menjadi peluang besar guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peluang besar berikutnya adalah meningkatnya kepecayaan internasional kepada Indonesia yang bisa menjadi modal positif menghadapi berbagai krisis global.

Namun ada pula sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Bagaimana bangs aini menghadapi tantangan-tantangan masa depan? Bagaimana idealnya figur pemimpin masa depan Indonesia untuk menghadapi tantangan itu?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]