KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Evaluasi Mudik 2022, Apa Saja Catatannya?

    Saudara, berbagai kebijakan diterapkan pemerintah untuk menjamin mudik Lebaran pada tahun ini berjalan aman, lancar, dan sehat. Sebab, selama dua tahun sebelumnya pemerintah melarang mudik saat Idulfitri, lantaran situasi pandemi COVID-19. 

    Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan meliputi: rekayasa lalulintas dengan penerapan one way dan contraflow, penambahan fasilitas di rest area bagi pengguna kendaraan pribadi, hingga pengadaan mudik gratis. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja dari rumah setelah pulang mudik. 

    Kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan untuk menghindari macet serta mencegah terjadi kerumunan untuk menghindari penularan Covid-19. Lantas, efektifkah semua kebijakan itu?

    Kita bahas selengkapnya di KBR SORE.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Mudik 2022, Strategi Mengurai Kemacetan Lalin

    Pada tahun ini, untuk mencegah kemacetan esktrem arus mudik terjadi lagi, Polri menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas. Hari ini misalnya, kebijakan satu arah dan ganjil genap mulai diberlakukan pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat hingga tengah malam nanti. 

    Pemberlakuannya dilaksanakan mulai dari Kilometer 47 Tol Jakarta-Cikampek, sampai dengan Kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Kebijakan yang sama diberlakukan lagi untuk tiga hari mendatang.

    Hingga “H min 6” Idulfitri, terdapat 760-an ribu mobil pribadi yang meninggalkan Jabodetabek.

    Pertanyaannya? Mampukah rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan arus mudik dan mencegah jatuhnya korban? 

    Kita bahas selengkapnya di KBR SORE.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    26 min
  • Kesiapan Mudik Modal Transportasi Darat

    Saudara, jumlah kendaraan yang sudah meninggalkan Jabotabek sebanyak 590-an ribu sejak 22-25 April kemarin. Angka ini merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat gerbang tol Utama yaitu Gerbang Tol Cikupa menuju Merak; Ciawi menuju Puncak; Cikampek Utama; dan Gerbang Tol Kalihurip Utama.

    Pengelola jalan tol PT Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jabotabek sebanyak 2,5 juta kendaraan pada H-7 hingga H+7 Lebaran tahun ini, atau periode 25 April hingga 10 Mei nanti. Jumlah itu naik 80 persen dari jumlah kendaraan pada periode yang sama pada Lebaran tahun lalu.

    Satu hari jelang puncak arus mudik atau 28 April besok, arus kendaraan semakin meningkat. Hal itu seiring sejumlah kebijakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan, termasuk pemberlakuan contra-flow atau sistem lawan arah di kilometer 47 tol Jakarta-Cikampek. 

    Lantas, bagaimana dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan arus mudik yang sudah terjadi di beberapa titik? Bagaimana pula yang harus dilakukan pemudik, agar perjalanan mereka sehat dan aman?

    Kita bahas selengkapnya di KBR SORE.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]





    26 min
  • Kesiapan Mudik Modal Transportasi Laut dan Udara

    Saudara, sekira 85 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28, 29 dan 30 April 2022. 

    Para pemudik akan menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara. Di jalur darat, diperkirakan akan ada 23 juta orang menggunakan mobil pribadi. 

    Kemudian 17 juta orang akan menggunakan sepeda motor. Lalu, bus 14 juta orang, pesawat 9 juta orang, dan sekitar 7,6 juta orang menggunakan kereta api. 

    Lantas sudah sejauh mana kesiapan yang dilakukan pemerintah pusat serta otoritas di daerah? Bagaimana pula kesiapan penyelenggaran moda transportasi laut dan udara untuk melayani pemudik?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    24 min
  • Pelarangan Ekspor CPO dan Derita Petani Sawit

    Saudara, Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO beserta produk turunannya mulai Kamis pekan ini. Jokowi menegaskan, pelarangan itu dilakukan agar stok minyak goreng aman dan terjangkau harganya oleh masyarakat.

    Kebijakan itu diambil setelah polemik minyak goreng tak kunjung usai, bahkan sejumlah orang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejagung masalah ini. Namun, pelarangan tersebut kini menuai pro dan kontra. 

    Pelarangan ekspor CPO justru dinilai merugikan petani sawit. Karena, membuat harga tandan buah segar (TBS) sawit menjadi anjlok. Selain itu, pemerintah sendiri terancam kehilangan sejumlah pendapatan devisa negara dari hasil ekspor CPO.

    Pertanyaannya, apakah pelarangan ini bisa menjadi solusi soal kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di dalam negeri?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Sebelum Pandemi, Imunisasi Dasar Sudah Tak Sesuai Target

    Saudara, 1,7 juta anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau IDL sejak tiga tahun terakhir. Pandemi COVID-19 menjadi pemicunya. Banyak orang tua yang enggan pergi ke fasilitas layanan kesehatan untuk mengimusisasikan anaknya, karena takut tertular virus korona.

    Kondisi itu membuat Kementerian Kesehatan khawatir. Sebab, bila anak tidak dilindungi dengan 11 imunisasi dasar lengkap, maka dikhawatirkan memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap  penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Misalnya saja, polio. Padahal, Indonesia sudah bebas polio sejak 2014. 

    Kementerian Kesehatan dituntut bekerja ekstra keras, guna mempercepat pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi anak. Apalagi, kini jumlah imunisasi dasar yang harus dilengkapi bertambah, dari 11 menjadi 14 jenis.

    Lantas bagaimana cara pemerintah agar target percepatan imunisasi dasar lengkap itu tercapai?   

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    25 min
  • Panduan MK untuk Pengisian Penjabat Kepala Daerah

    Saudara, sebanyak 100-an kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini. Mereka terdiri dari terdiri dari tujuh gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota. Padahal pemilihan kepala daerah atau pilkada, baru akan serentak digelar pada 2024. Kondisi itu menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah melalui proses pilkada.

    Karena itu, sejumlah pihak mengajukan uji materi Undang-Undang tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarin, MK menolak gugatan yang diajukan Dewi Nadya Marani dengan kawan-kawan. 

    Namun, MK memberikan syarat soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat kepala daerah dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada Serentak 2024. MK juga menyarankan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana. Tujuannya agar pengisian penjabat kepala daerah berjalan terbuka, transparan serta akuntabel.

    Sebelum putusan MK, Kementerian Dalam Negeri mengklaim sudah memiliki data 4.200-an pimpinan tinggi madya dan pratama, yang memenuhi kriteria menjadi penjabat gubernur, bupati dan wali kota. Proses seleksi bahkan diklaim sudah dilakukan.

    Lantas bagaimana kebijakan pemerintah setelah putusan MK tersebut?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Usut Tuntas Korupsi Izin Ekspor CPO

    Saudara, Kejaksaan Agung mengumumkan empat tersangka korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil, kemarin. Satu di antaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrashari Wisnu Wardhana. Tiga lainnya adalah pihak swasta. 

    Pengungkapan siapa tersangka penyebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dinantikan sebagian besar masyarakat. Sebab, pada pertengahan Maret lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim sudah mengantongi mafia minyak goreng dan berjanji mengumumkannya. Namun, sebulan lebih sejak pernyataan itu disampaikan, Lutfi tak kunjung menyampaikan siapa mafia minyak goreng. 

    Pada 6 April lalu, Presiden Joko Widodo juga menegur jajarannya, termasuk Menteri Lutfi, seoal mahalnya harga minyak goreng. Meski begitu, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih terjadi. Pertanyaannya, dengan penetapan tersangka tersebut, akankah bisa berdampak pada penurunan harga minyak goreng dan stok di pasaran?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    23 min
  • Mudik 2022 dan Antisipasi Kemacetan Lalu Lintas

    Saudara, pemerintah memperkirakan 85 juta orang akan mudik lebaran tahun ini. Jumlah itu naik 400 persen, bila dibandingkan pemudik 2018 sebanyak 22 juta orang, dan 2019 sebanyak 24 juta orang.

    Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah hal untuk memperlancar arus mudik, baik dari sarana maupun prasarana. 

    Antara lain 50-an ribu bus di 48 terminal; 200-an kapal di delapan lintas sungai, danau dan penyeberangan; dan lebih dari 300 pesawat yang melayani hampir 400 rute di 120-an kota. Jumlah moda pengangkut itu diklaim cukup memadai meskipun belum maksimal.   

    Sementara itu, Polri juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang rawan kemacetan. 

    Pertanyaannya, dengan berbagai persiapan tersebut, mampukah pemerintah menjamin mudik tahun ini aman, sehat, dan selamat?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    25 min
  • AS Tuding Aplikasi PeduliLindungi Langgar HAM, Pemerintah Berkelit

    Saudara, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menuding aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah mengganggu privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi. 

    Dalam laporan Praktik HAM 2021 yang dirilis Deplu AS, pembahasan aplikasi PeduliLindungi masuk dalam poin F. Poin F ialah bagian dari seksi Satu tentang Penghormatan Atas Integritas Indvidu. 

    Laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga menyebut, rujukan laporannya didasari pernyataan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang prihatin terhadap data-data pribadi yang dikumpulkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Tidak dijelaskan LSM mana yang dimaksud. 

    Kondisi ini kembali membuat sejumlah pihak untuk mendesak DPR dan pemerintah segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sebab, RUU tersebut kini mandek, padahal era teknologi membuat penggunaan data pribadi menjadi lebih sering dilakukan. 

    Seperti apa perkembangan RUU PDP saat ini? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    26 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…