
Sign up to save your podcasts
Or


Saudara, pemerintah memberi sinyal akan segera menaikkan harga beberapa komoditas energi. Seperti, BBM Pertalite, solar, Tarif Dasar Listrik, dan elpiji “Tabung Melon” tiga kilogram. Sebelumnya pemerintah sudah terlebih dahulu menaikkan harga BBM Pertamax pada awal April.
Kenaikan harga empat komoditas energi itu salah satunya dipicu dampak perang Rusia-Ukraina. Perang itu memicu kenaikan harga minyak dunia hingga tembus 100 dolar Amerika per barel atau sekira 1,4 juta rupiah per 150-an liter.
Padahal harga minyak asumsi APBN hanya 63 dolar Amerika per barel. Dampaknya, APBN bakal tekor karena banyak menanggung beban subsidi komoditas energi.
Karena itu, penghematan APBN diupayakan. Salah satu caranya dengan menaikkan harga. Namun, wacana ini menuai kritik dan menimbulkan protes. Sebab, rencana itu dinilai tidak kreatif, dan membebani masyarakat yang masih belum pulih dari pandemi virus korona.
Lantas, bagaimana upaya penghematan APBN tanpa harus menaikkan harga beberapa komoditas termasuk energi?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Ratusan kepala daerah akan habis masa jabatannya tahun ini. Kementerian Dalam Negeri mengklaim sudah memiliki kandidat untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah. Namun, belum dibuka ke publik karena pengangkatan penjabat gubernur menjadi kewenangan presiden.
Pengisian jabatan penjabat kepala daerah mengacu pada Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal 201 undang-undang itu menyebutkan, penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk penjabat bupati dan wali kota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
Namun, meski sudah ada undang-undang yang mengatur penetapan penjabat kepala daerah, tapi hingga kini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis pengangkatan penjabat kepala daerah.
Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan, karena sifatnya tertutup, tidak transparan dan rawan disalahgunakan. Karena itu sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk transparan dan melibatkan partisipasi publik dalam memilih penjabat kepala daerah?
Selengkapnya, kita bahas di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pelantikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Ada tujuh anggota KPU yang dilantik. Mereka adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Melaz.
Sedangkan lima anggota Bawaslu yang dilantik ialah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Malonda.
Anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik akan langsung bertugas melaksanakan tahapan proses Pemilu Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024. Juga Pilkada pada 27 November 2024.
Anggaran untuk pesta demokrasi itu diperkirakan sekira 110 triliun rupiah. Namun, proses pembahasan anggaran masih berlangsung di DPR.
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap, terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Mendesak Jokowi menyelesaikan konflik agraria. Dan, mendesak Jokowi-Ma'ruf menuntaskan janji-janji kampaye pada sisa masa jabatan.
Aksi demo ini juga digelar di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Alasannya, mahasiswa gerah dengan sejumlah kebijakan pemerintah, serta soal usulan penundaan Pemilu 2024, yang dinilai melanggar amanat konstitusi.
Lantas, bagaimana kiprah mahasiswa dalam Undang-Undang Dasar ‘45, agar tidak diamendemen demi memenuhi hasrat melanggengkan kekuasaan?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, aktivitas masyarakat dan dunia usaha di tanah air mulai kembali meningkat, seiring dengan melandainya kasus COVID-19, dan kebijakan pelonggaran.
Kondisi itu membuat perekonomian pun mulai bangkit kembali. Karena itu, kalangan pengusaha diimbau membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri secara penuh dan tanpa dicicil pada tahun ini. Imbauan itu juga sudah beberapa kali disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada pembayaran THR tahun lalu, Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan menerima hampir 800 pengaduan dan permohonan konsultasi. Sebab, saat itu ekonomi diklaim belum pulih dari pandemi.
Pertanyaannya, benarkah dunia usaha dan perekonomian mulai pulih dari efek pandemi? Siapkah para pengusaha membayarkan THR Idulfitri sesuai aturan?
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal mudik tahun ini. Selain itu, Jokowi juga mengumumkan penetapan cuti bersama Idulfitri. Yaitu, pada 29 April, serta 4, 5, dan 6 Mei 2022. Sedangkan 2 dan 3 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional Lebaran.
Jokowi berharap masyarakat memanfaatkan cuti bersama untuk silaturahmi antar-kerabat dan keluarga, termasuk mudik ke kampung halaman.
Lantas, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah terkait mudik tahun ini? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Rapat Pleno menjadi tahapan lanjutan setelah Panja DPR menyelesaikan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TPKS selama beberapa hari.
Antara lain DIM tentang restitusi atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kekerasan seksual. Dalam pembahasan itu, Panja menyepakati pembentukan Lembaga Dana Bantuan Korban. Lembaga ini merupakan bentukan Kementerian Keuangan, dan akan mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana bantuan bagi para korban kekerasan seksual.
Mengapa restitusi ini penting? Karena berdasarkan hitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), nilai restitusi sepanjang 2020 mencapai 7 miliar rupiah. Namun, angka restitusi yang dikabulkan lewat putusan pengadilan hanya 1,3 miliar. Dari jumlah itu, capaian eksekusi restitusi untuk korban kurang dari 10 persen atau 100-an juta saja.
Pertanyaannya, apakah restitusi atau ganti rugi bagi korban dan sejumlah masalah lain soal kekerasan seksual, bisa terakomodir lewat RUU TPKS?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Meski Luhut menjamin pemerintah akan tetap memberikan subsidi untuk masyarakat, tapi banyak juga yang pesimistis dengan rencana kenaikan Pertalite. Sebab, pemerintah belum lama ini sudah menaikkan harga Pertamax.
Kebijakan itu membuat sebagian konsumen Pertamax beralih menggunakan Pertalite, karena besarnya selisih harga. Dampaknya, bensin Pertalite sempat langka. Kelangkaan inilah yang dituding jadi momentum pemerintah menaikkan harga Pertalite.
Pertanyaannya, benarkah kelangkaan Pertalite terjadi akibat beralihnya konsumen Pertamax? Lantas bagaimana solusi agar BBM subsidi Pertalite tepat sasaran?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, kasus perkosaan dan aborsi tidak dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Alasannya, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal itu diklaim sudah disepakati bersama antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah.
Sebab, pemerkosaan, sudah diatur di revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam pasal 455 RKUHP, pelaku perkosaan diancam pidana ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidananya.
Sedangkan aborsi, antara lain sudah diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Bunyinya setiap orang dilarang melakukan aborsi ilegal. Pelaku aborsi di luar ketentuan, diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.
Pertanyaannya, dengan tidak dimasukkannya pemerkosaan dan aborsi ke dalam RUU TPKS, bagaimana nasib para korban? Apakah itu bakal memberi perlindungan maksimal dan keadilan bagi mereka?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, sepuluh kota di tanah air dinilai buruk toleransinya berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 yang dikeluarkan SETARA Institute. Kota-kota itu adalah Depok, Banda Aceh, Cilegon, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, dan Makassar.
Dua kota yang buruk toleransinya yaitu Depok dan Banda Aceh. Faktornya antara lain masih terjebak pada masalah hubungan kelompok mayoritas dan minoritas. Khusus untuk Depok, produk-produk hukum di kota ini juga dianggap diskriminatif.
Dalam IKT 2021, juga terdapat 10 kota yang dinilai paling baik toleransinya. Yaitu, Singkawang, Manado, Salatiga, Kupang, Tomohon, Magelang, Ambon, Bekasi, Surakarta, dan Kediri. Menurut SETARA, tiga kota yang paling paling toleran, yaitu Singkawang dihuni oleh 53 persen warga Muslim. Manado hampir 58 persen warganya Kristen. Dan Salatiga yang 78 persen warganya Muslim.
Laporan IKT 2021 merupakan hasil riset yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik. Riset dilakukan di 94 kota se-Indonesia, untuk menilai kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.
Lantas, apa peran pemerintah pusat untuk memastikan setiap daerah semakin baik nilai toleransinya?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
From the publisher's feed