KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Memastikan Subsidi Migor Curah Tepat Sasaran

    Saudara, minyak goreng kemasan premium kembali tersedia di beberapa gerai retail usai pemerintah memutuskan menyesuaikan harga minyak goreng kemasan. Meski tersedia, namun harga minyak goreng kemasan ini melambung, karena disesuaikan dengan nilai keekonomian.

    Kekhawatiran masyarakat berikutnya adalah langkanya minyak goreng curah. Sebab, minyak curah harganya lebih murah dibanding kemasan, karena disubsidi pemerintah, yakni tidak lebih dari 14 ribu rupiah per liter. Kekhawatiran ini beralasan, lantaran saat ini pasokan minyak goreng masih belum normal. 

    Lantas, apakah kebijakan pemerintah kali ini mampu menjamin ketersediaan minyak goreng di lapangan? Bagaimana pula memastikan subsidi yang dikucurkan untuk minyak goreng curah tepat sasaran?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    25 min
  • Tepatkah Kebijakan Pemerintah Atasi Kelangkaan Minyak Goreng di Lapangan?

    Saudara, Kisruh seputar minyak goreng terus bergulir. Terbaru pemerintah memutuskan menyesuaikan harga minyak goreng kemasan. Penyesuaian itu dikhawatirkan membuat harga minyak goreng kemasan semakin tinggi, karena akan disesuaikan dengan harga keekonomiannya.

    Sementara harga eceran tertinggi (HET) sebesar 14 ribu rupiah saat ini hanya berlaku untuk minyak goreng curah setelah pemerintah memberi subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

    Padahal, HET minyak goreng curah sebelumnya hanya 11.500 rupiah dan minyak goreng kemasan 14 ribu rupiah.

    Pemerintah juga beralasan situasi global yang membuat harga minyak kelapa sawit tinggi. Kondisi ini menyiratkan pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha dan distributor minyak goreng. Lantas, apa saja upaya pemerintah mengembalikan harga minyak goreng seperti sebelumnya? Termasuk harga minyak goreng kemasan atau premium? 

    Apakah kemudian dengan pemberian subsidi terhadap minyak goreng curah itu menjamin ketersediaan minyak goreng di lapangan dan mampu mengurangi antrian masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. 

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    25 min
  • Bagaimana Pelibatan Masyarakat di Pembangunan IKN?

    Saudara, proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, segera dimulai setelah Presiden Joko Widodo merampungkan Prosesi Kendi Nusantara, kemarin. Prosesi itu ialah menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi ke dalam kendi, sebagai simbol penyatuan. 

    Dengan dimulainya pembangunan, publik, terutama masyarakat sekitar dan kelompok adat di Pulau Kalimantan berharap bisa dilibatkan dalam proses tersebut. Sebab, selama ini prosesnya dinilai kurang melibatkan partisipasi publik, salah satunya ketika masih dalam pembahasan rancangan undang-undang. 

    Lantas, bagaimana komitmen pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan ibu kota negara baru itu? Apakah simbol penyatuan tanah dan air dari seluruh Indonesia itu juga dapat menyatukan keragaman seluruh masyarakat Indonesia di ibu kota bernama Nusantara? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    27 min
  • Hentikan Usulan Penundaan Pemilu 2024, dan Patuhi Konstitusi

    Saudara, usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 terus bergulir. Usulan itu sebelumnya disampaikan tiga pimpinan partai di parlemen, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto Golkar, dan Zulkifli Hasan PAN.

    Kemudian belum lama ini, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan turut mendengungkan isu penundaan Pesta Demokrasi.

    Usulan dari unsur pemerintah dan pimpinan partai politik itu kemudian menimbulkan keraguan di publik terhadap komitmen pemerintahan Jokowi-Maruf Amin beserta partai koalisi, dalam menjalankan demokrasi dan mematuhi konstitusi?

    Sebab, UUD 1945 mengatur pemilu dilaksanakan lima tahun sekali, sedangkan masa jabatan presiden dibatasi dua periode.

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    24 min
  • Mampukah Agenda-Agenda Internasional Dongkrak Sektor Pariwisata?

    Saudara, pemerintah tengah membenahi sektor pariwisata untuk mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Bahkan, meski masih kondisi pandemi COVID-19, sejumlah pelonggaran tetap dilakukan agar wisatawan mau berlibur ke objek wisata di tanah air. 

    Karena itu, sejumlah agenda internasiomal terus diselenggarakan, untuk mengundang wisatawan sebanyak-banyaknya. Semisal tes pra musim yang sukses digelar beberapa waktu lalu dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia.

    Dalam waktu dekat, ajang balap internasional MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan digelar. Belum lagi sejumlah agenda-agenda yang lain. 

    Pertanyaannya, mampukah event-event internasional yang digelar tersebut menjaring lebih banyak wisatawan, dan memperbaiki sektor ekonomi di Indonesia? 

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. 

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    27 min
  • Vonis Hukuman Koruptor, Kinerja Yudikatif Dipertanyakan

    Saudara, tren pemotongan vonis hukuman terhadap para koruptor di tingkat kasasi masih terjadi. Kemarin, Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara. 

    Padahal, sebelumnya di tingkat banding, vonis untuk Edhy ditambah dari lima tahun menjadi sembilan tahun, atau lebih berat empat tahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Mahkamah Agung menilai, Edhy berkelakuan baik selama menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan dengan membuka keran ekspor benur.

    Putusan terhadap Edhy Prabowo ini juga memperpanjang daftar vonis rendah koruptor yang terjadi sepanjang 2021-2022. Mulai dari putusan jaksa Pinangki, Djoko Tjandra, Juliari Batubara, RJ Lino dan terakhir Azis Syamsuddin yang hanya divonis 3,5 tahun penjara.

    Sejumlah putusan tersebut memantik pertanyaan dan kecurigaan publik, sehingga memunculkan asumsi bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. 

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    22 min
  • Mampukah Pemerintah Membereskan Sengkarut Masalah Minyak Goreng?

    Saudara, minyak goreng menjadi barang langka dan diburu sebagian besar masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Selain susah didapat, harganya pun melambung tinggi. 

    Di beberapa daerah, harga minyak goreng dijual hingga 20 ribu rupiah per liter. Padahal, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 14 ribu rupiah per liter.

    Sejumlah langkah dilakukan untuk mengendalikan harga dan pasokan, semisal operasi pasar maupun kebijakan satu harga. Namun, hal itu masih belum mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar. 

    Belakangan, masyarakat dituding pemerintah sebagai penimbun minyak goreng. Benarkah tudingan itu? Dan apa upaya pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng yang sudah terjadi beberapa bulan ini?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. 

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Transisi Indonesia Menuju Endemi, Apa Saja Persiapannya?

    Saudara, pemerintah tengah mempersiapkan peralihan dari masa pandemi menjadi endemi COVID-19. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Sedangkan pandemi ialah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

    Karena itu, sejumlah persiapan dilakukan pemerintah, agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan virus korona. Mulai dari percepatan vaksinasi dosis lengkap dan booster. Pelonggaran aktivitas masyarakat, penghapusan kebijakan tes korona untuk moda transportasi hingga bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.

    Pemerintah mengklaim peralihan itu tidak akan dilakukan tergesa-gesa, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta mempertimbangkan seluruh aspek.

    Pertanyaannya, tepatkah keputusan pemerintah tersebut? Apakah saat ini momen yang pas untuk menerapkan transisi dari pandemi ke endemi, terutama ketika kasus masih tinggi dan angka kematian yang juga meningkat?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Upaya Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

    Saudara, angka kematian kasus covid-19 di Indonesia meningkat setiap harinya. Di periode 28 Februari hingga 6 Maret kemarin, angka kematian mencapai 2 ribuan orang, naik 22,8 persen, dari pekan sebelumnya yang hanya 1.700an orang.

    Angka kematian ini juga menjadi salah satu indikator Indonesia menuju fase endemi, dari pandemi covid-19.

    Lantas, apa upaya pemerintah menekan tinginya kasus kematian akibat covid-19 ini? Apakah tingginya kasus kematian ini seluruhnya berasal dari varian omicron dan turunannya yang lebih cepat menular? 

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]




    25 min
  • Kisruh Usulan Penundaan Pemilu 2024

    Saudara, usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih jadi perbincangan di tengah masyarakat. Usulan penundaan itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Salah satu alasannya, ekonomi. Usulan ini mendapat dukungan Partai Amanat Nasional dan juga Partai Golkar. Pro dan kontra terjadi menyikapi usulan itu. 

    Yang menolak, ditengarai lebih banyak. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut, sekitar 68 hingga 71 persen responden menginginkan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai konstitusi. Salah satu alasannya adalah akan terjadi kemuduran demokrasi jika pemilu ditunda.

    Lantas, bagaimana sikap Presiden Joko Widodo merespons usulan tersebut? Apakah Presiden Jokowi mau menolak penundaan pemilu dan mendengarkan suara rakyat? 

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. 

    **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…