Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ciptaker mengundang aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia dan berujung pada aksi kerusuhan. Bagaimana tidak, hal ini timbul sesaat setelah pengesahan RUU tersebut yang terkesan bahwa DPR seolah-olah sedang menggarap sinetron kejar tayang tanpa memperhatikan partisipasi beberapa pihak yang berkepentingan. Suasana kian mengkeruh sebab ditengah-tengah situasi publik mempertanyakan sejumlah kekurangan dalam RUU justru pemerintah malah menuding publik telah termakan oleh hoax.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ciptaker mengundang aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia dan berujung pada aksi kerusuhan. Bagaimana tidak, hal ini timbul sesaat setelah pengesahan RUU tersebut yang terkesan bahwa DPR seolah-olah sedang menggarap sinetron kejar tayang tanpa memperhatikan partisipasi beberapa pihak yang berkepentingan. Suasana kian mengkeruh sebab ditengah-tengah situasi publik mempertanyakan sejumlah kekurangan dalam RUU justru pemerintah malah menuding publik telah termakan oleh hoax.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ciptaker mengundang aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia dan berujung pada aksi kerusuhan. Bagaimana tidak, hal ini timbul sesaat setelah pengesahan RUU tersebut yang terkesan bahwa DPR seolah-olah sedang menggarap sinetron kejar tayang tanpa memperhatikan partisipasi beberapa pihak yang berkepentingan. Suasana kian mengkeruh sebab ditengah-tengah situasi publik mempertanyakan sejumlah kekurangan dalam RUU justru pemerintah malah menuding publik telah termakan oleh hoax.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ciptaker mengundang aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia dan berujung pada aksi kerusuhan. Bagaimana tidak, hal ini timbul sesaat setelah pengesahan RUU tersebut yang terkesan bahwa DPR seolah-olah sedang menggarap sinetron kejar tayang tanpa memperhatikan partisipasi beberapa pihak yang berkepentingan. Suasana kian mengkeruh sebab ditengah-tengah situasi publik mempertanyakan sejumlah kekurangan dalam RUU justru pemerintah malah menuding publik telah termakan oleh hoax.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ciptaker mengundang aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia dan berujung pada aksi kerusuhan. Bagaimana tidak, hal ini timbul sesaat setelah pengesahan RUU tersebut yang terkesan bahwa DPR seolah-olah sedang menggarap sinetron kejar tayang tanpa memperhatikan partisipasi beberapa pihak yang berkepentingan. Suasana kian mengkeruh sebab ditengah-tengah situasi publik mempertanyakan sejumlah kekurangan dalam RUU justru pemerintah malah menuding publik telah termakan oleh hoax. 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ciptaker mengundang aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia dan berujung pada aksi kerusuhan. Bagaimana tidak, hal ini timbul sesaat setelah pengesahan RUU tersebut yang terkesan bahwa DPR seolah-olah sedang menggarap sinetron kejar tayang tanpa memperhatikan partisipasi beberapa pihak yang berkepentingan. Suasana kian mengkeruh sebab ditengah-tengah situasi publik mempertanyakan sejumlah kekurangan dalam RUU justru pemerintah malah menuding publik telah termakan oleh hoax. 

Selain tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 di tengah pandemi, ada fenomena lainnya yang ga kalah hebat, yakni pendaftaran calon kepala daerah dengan latar belakang kekerabatan dekat dengan pengampu jabatan di Pemerintah Pusat saat ini. Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa politik oligarki atau yang biasa dikenal dengan dinasti politik makin tumbuh subur di Indonesia. Indikasi ini pun diperkuat dengan sejumlah riset yang telah dlakukan oleh beberapa lembaga. Lalu bagaimana kami menanggapi fenomena ini? Kuy, langsung aja ambil headset-mu lalu dengarkan komentar kami. Selamat mendengarkan :)

Selain tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 di tengah pandemi, ada fenomena lainnya yang ga kalah hebat, yakni pendaftaran calon kepala daerah dengan latar belakang kekerabatan dekat dengan pengampu jabatan di Pemerintah Pusat saat ini. Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa politik oligarki atau yang biasa dikenal dengan dinasti politik makin tumbuh subur di Indonesia. Indikasi ini pun diperkuat dengan sejumlah riset yang telah dlakukan oleh beberapa lembaga. Lalu bagaimana kami menanggapi fenomena ini? Kuy, langsung aja ambil headset-mu lalu dengarkan komentar kami. Selamat mendengarkan :)

Salah satu wacana yang dicantumkan dalam penerapan PSBB adalah dengan melibatkan militer dan kepolisian dalam penertiban dan pengawasan masyarakat. Terdapat pro kontra mengenai wacana tersebut. Mari simak bersama obrolan kami di Part Ke-2 ini....

Terhitung sudah sekitar 7 bulan Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Beragam kebijakan sudah diterapkan namun angka positif dan kematian tetap tinggi. Puncaknya pada bulan Juni pasca pemerintah memutuskan melepas PSBB Total. Kini di saat jumlah kasus mencapai angka 3 ribu, Jakarta selaku penyumbang terbesar kasus korona  berencana menerapkan kembali PSBB Total sebagaimana pernah diterapkan pertama kali. Namun, rencana tersebut memicu kritik dari pemerintah pusat. Lalu bagaimana pandangan kami menyikapi rencana tersebut?