Gelaran Presidensi G20 Indonesia akan mendorong manfaat ekonomi bagi perekonomian lokal serta pemulihan sektor pariwisata. Lalu, bagaimana memastikan kepentingan nasional bisa fit dengan konteks global sehingga bisa diterima oleh negara-negara G20 yang lain? Apa saja agenda prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan G20 yang akan diselenggarakan di Jakartad dan Bali tersebut? Simak  lanjutan podcast bersama Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kemenlu, Hari Prabowo.

Indonesia telah resmi didapuk sebagai Presidensi G20. Presidensi atau tuan rumah perhelatan G20 ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk memegang presidensi tersebut mencerminkan pengakuan atas kepemimpinan Indonesia pada forum G20. Apa saja kesempatan dalam forum tersebut bagi kepentingan Indonesia maupun global? Simak perbincangan Presidensi G20 bersama Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Hari Prabowo. 

Ancaman perubahan iklim menjadi salah satu tantangan dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini di beberapa negara yang telah menerapkan carbon pricing, yang terdiri dari dua jenis yaitu Carbon Tax (pajak karbon) dan Emission Trading System (ETS). Saat ini di Indonesia, carbon tax telah ditetapkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sejauh mana akan efektif? Simak podcast bersama Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM

Penerapan pajak karbon menjadi sebuah sinyal dari pemerintah bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mulai beralih menuju investasi dan konsumsi hijau, serta gaya hidup ramah lingkungan. Ini adalah bukti dukungan Kementerian Keuangan terhadap aksi pengendalian perubahan iklim. Berbagai kebijakan fiskal tersebut diibaratkan sebagai tiga lengan. Apa maksudnya? Simak perbincangan Media Keuangan tentang pajak karbon dan perubahan iklim bersama Analis Kebijakan Madya BKF Noor Syaifudin

Dalam desain pemulihan ekonomi, Indonesia memasukkan target untuk memulihkan ekonomi secara jauh lebih berkelanjutan dengan jumlah emisi karbon lebih rendah. Beberapa negara telah mengimplementasikan atau menerapkan carbon pricing atau pajak karbon. Pajak karbon terdiri dari dua jenis yaitu Carbon Tax dan Emission Trading System (ETS). ETS dan Carbon Tax baik salah satu maupun keduanya sudah mulai diterapkan di berbagai negara di dunia. Saat ini di Indonesia, carbon tax telah ditetapkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Apakah langkah ini sudah tepat atau justru terlalu berani? Simak obrolan tentang pajak karbon bersama Moh. Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia di podcast episode ini!

Isu kecepatan penyaluran perlinsos atau bantuan sosial kepada masyarakat selalu menjadi perbincangan hangat. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya memperbaiki data penerima perlinsos dari sisi updating data dan ketepatan. Lalu, apa yang  perlu dilakukan pemerintah untuk  memperbaiki kecepatan  dan ketepatan  penyaluran bantuan  sosial kepada  masyarakat? Ikuti podcast bersama Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik dan Pengamat Kebijakan Publik yang juga mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan.

Penyaluran bansos atau perlinsos di setiap daerah memiliki kendala spesifik yang sangat dinamis, entah itu dari segi geografis atau kendala operasional di lapangan. Penanganannya pun tidak bisa dipukul rata. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sudah membersihkan data-data penerima bantuan yang tidak valid. Namun, peran aktif perangkat daerah dan Pemda juga turut menentukan. Ikuti podcast Media Keuangan bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di episode ini!

Tema kebijakan fiskal yang diusung RAPBN 2022 adalah “Kebijakan Fiskal Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Di tahun 2022, pemerintah akan terus menggenjot pemulihan sosial-ekonomi sebagai fondasi yang memperkuat optimalisasi reformasi struktural. Reformasi struktural menjadi sangat esensial sebab Indonesia tidak hanya diharapkan dapat tumbuh, tetapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Simak opini Teuku Riefky, Ekonom LPEM-FEB UI tentang ketepatan arah kebijakan RAPBN 2022 di episode ini!

Simon Tabuni merupakan  awardee LPDP yang mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pemuda inspiratif pada acara Papua Barat Innovation Award. Dengan berbekal pengalaman saat berada di luar Papua, Simon mengabdikan diri untuk masyarakat Papua dengan membuat berbagai kegiatan sosial seperti Gerakan Pemuda Papua Inspiratif, Gerakan Angkat Mama Papua, Gerakan (FASTRA) Fasilitasi Kreatifitas dan Inovatif Anak Papua, dan Program (REMANG) Revitalisasi Taman dan Fungsinya. Seperti apa kisahnya? Simak obrolannya dengan Media Keuangan berikut ini.

Dunia dihadapkan dengan ketidakpastian selama pandemi. Memasuki tahun kedua pandemi, faktor eksternal ketidakpastian ini masih menjadi tantangan yang luar biasa bagi masyarakat maupun pemerintah. Pada masa PPKM, pemerintah membuat berbagai kebijakan perlindungan sosial atau perlinsos. Apa saja bantuannya? Simak podcast bersama Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Isa Rachmatawarta di episode ini!