Media Keuangan Podcast

Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di daerah dalam penyaluran perlindungan sosial di masa pandemi masih perlu dibenahi. Lurah, kades, atau camat selaku garda terdepan, dan komponen masyarakat berperan penting dalam menyempurnakan DTKS. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19? Adakah terobosan baru? Simak perbincangan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto di episode ini!

Pembatasan sosial sebagai upaya pengendalian penyebaran wabah COVID-19 berdampak keras bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai langkah penguatan dukungan bagi masyarakat kecil di masa PPKM Darurat, pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial atau perlinsos. Sudah tepatkah langkah pemerintah ini? Simak pendapat ekonom Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia di podcast ini!

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas audit BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 di saat situasi pandemi merupakan sebuah capaian. Proses menghasilkan WTP di tengah situasi luar biasa tidaklah mudah. Apa saja makna opini WTP ini dan apa saja yang masih perlu menjadi PR pemerintah? Simak podcast bersama ekonom INDEF, Eko Listiyanto.

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat. Namun, saat ini masih terdapat beberapa daerah terpencil yang masih belum tersentuh listrik. Sebuah start-up bernama Berbagi Listrik yang didirikan oleh Irvan Hermala hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Irvan yang merupakan alumni LPDP ini mengasah ilmu S2-nya di bidang bisnis and enterpreneurship Cardiff University. Seperti apa kisahnya? Simak perbincangan Media Keuangan berikut ini.

Pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, memerlukan reformasi fundamental baik dari sisi kebijakan maupun sistem administrasi.  Bagaimana perspektif ekonom terkait langkah pemerintah dalam mengusung keberlanjutan reformasi perpajakan yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 1983 ini? Apa saja yang bisa dilakukan pemerintah dalam menggali potensi perpajakan di tengah situasi dunia usaha seperti saat ini?Simak perbincangan MK+ dengan Fajry Akbar, ekonom dan pengamat pajak   dari Center   for   Indonesia Taxation   Analysis   (CITA)

Reformasi pajak adalah bagian dari rencana besar mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan dukungan fiskal yang kuat berupa pendapatan negara optimal dan belanja berkualitas, negara kita akan kuat melaju dan maju. Bagaimana perjalanan reformasi pajak di Indonesia? Simak perbincangan Media Keuangan dengan Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal seputar reformasi pajak berikut ini.

Belakangan ini, diskursus publik diwarnai oleh topik rencana kebijakan menyesuaikan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Mayoritas masyarakat tergiring pada opini bahwa pemerintah seolah tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil di masa pandemi ini. Padahal, salah satu tujuan dari langkah pemerintah menata PPN adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana pandangan soal isu ini menurut ekonom Danny Darussalam?

SMasyarakat Indonesia mulai mengenal sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak tahun 1983, setelah Menkeu Ali Wardhana merampungkan RUU di bidang perpajakan pada tahun itu. Mengapa kini muncul wacana penataan kembali PPN? Apa saja manfaat yang didapat oleh masyarakat nantinya? Simak perbincangan Media Keuangan dengan Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal pada podcast kali ini.

Penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi menjadi tantangan yang harus bisa diatasi pemerintah. Meski menghadapi ketidakpastian waktu berakhirnya pandemi, pemerintah terus berupaya mengatasi keduanya. Bagaimana pandangan pengamat ekonomi Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah terhadap berbagai strategi penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi? Simak diskusi bersama Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah di episode ini.

Indonesia selalu merespons krisis yang pernah dihadapinya dengan melakukan perbaikan-perbaikan mendasar. Respons serupa kembali diterapkan dalam krisis akibat pandemi COVID-19 dalam bentuk reformasi struktural. Reformasi struktural sudah muncul dalam dokumen KEM PPKF 2021 yang akan menjadi acuan penyusunan RAPBN 2022. Mengapa reformasi struktural tetap harus dilakukan? Simak penjelasan Analis Kebijakan Madya BKF Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin.