Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Penyeragaman makanan nasi selama pemerintah Orde Baru, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, telah “mematikan” keragaman sumber pangan lokal. Karena bahan makanan non-nasi seperti ubi dan uwi-uwian tidak laku di meja makan, dengan sendirinya bahan-bahan makan lainnya kurang diperhatikan dan akhirnya tidak lagi dibudidayakan oleh para petani.

Padahal, di tengah ancaman perubahan iklim, keamanan pangan menjadi isu kunci. Akibat perubahan iklim, lahan-lahan pertanian tidak selamanya akan stabil memproduksi padi. Bukan tidak mungkin ketergantungan pada satu bahan makanan akan menyebabkan krisis pangan bila suatu waktu bahan tersebut merosot produksinya. Dalam konteks Indonesia, tingginya permintaan nasi tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga harus impor beras dari Thailand dan Vietnam.

Menurut Ahmad Sulaeman, guru besar ilmu gizi dan keamanan pangan dari Institut Pertanian Bogor, kebijakan pangan di masa lalu, dengan nada paksaan terhadap petani untuk menanam jenis padi tertentu dengan menggunakan pupuk tertentu, pernah menghasilkan swasembada beras pada 1984. Tapi setelah itu, dan sampai kini, Indonesia mengimpor beras. Dampak kebijakan itu bagi pertanian sungguh buruk: lahan rusak, petani kecanduan benih, pupuk, dan pestisida. Beberapa varietas padi juga menghilang.

Bagi Sulaeman, sudah saatnya Indonesia membuat kebijakan untuk menghidupkan kembali keragaman pangan. Sumber makanan tradisional seperti jagung, umbi, uwi-uwian, dan lainnya, yang juga sumber karbohidrat, perlu dijadikan bahan makanan selain nasi. Keragaman makanan ini penting agar bila terjadi perubahan iklim yang memburuk, penduduk tidak kesulitan memperoleh bahan makanan.

Edisi kesembilan Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ikhsan Raharjo dan narator Prodita Sabarini. Selamat mendengarkan!