Ratusan petugas prasarana PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 4 Semarang, berhasil memperbaiki salah satu jalur kereta api di kilometer 32, antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, pascabanjir.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2024 telah mengatur izin eksplorasi hingga operasional penggunaan Carbon Capture Storage (CCS).

Teknologi untuk mengurangi emisi karbon melalui proses penangkapan, pengangkutan, dan penyimpanan karbon dioksida di bawah permukaan bumi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi penting dalam menghadapi transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Hingga kini, Indonesia memiliki kapasitas karbon hingga 600 gigaton di berbagai daerah, dan dengan lokasinya yang strategis, Indonesia berpotensi menjadi hub CCS di Asia Tenggara.

Direktur Utama PLN Engineering, Chairani Rachmatullah, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan studi di PLTU Suralaya Unit 1–7 Banten, PLTU Indramayu Unit 1–3, PLTU Tanjung Jati B Jepara, dan PLTU Tambak Lorok Blok 1–2 Semarang.

Chairani berharap, dengan menggunakan teknologi C-C-S atau C-C-U-S, pada tahun 2040 PLN dapat memperoleh 2 gigawatt karbon dari total 19 gigawatt yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060.

Hari keempat evakuasi longsor Petungkriyono, sekitar 10 alat berat mulai dikerahkan untuk membersihkan area tanah longsor. Proses evakuasi akan difokuskan pada 3 titik, yakni area rumah Sekdes, area pemancingan, dan Kafe Allo.

Anggota Komisi 2 DPR RI, Rahmat Saleh, mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk penyelesaian yang cepat dan transparan.

Upaya pembongkaran pagar laut kembali dilanjutkan kemarin, meskipun cuaca mendung dan angin bertiup kencang. Pembongkaran pagar laut masih menggunakan cara yang sama, yaitu mengikat deretan bambu dengan tali, kemudian ditarik menggunakan kapal.

Keberadaan pagar bambu di laut sekitar laut kabupaten Tangerang semakin mengundang misteri. Belum juga terungkap siapa pemiliknya dan apa motivasi pemasangan pagar, kini terungkap fakta mengejutkan lain.

Wilayah laut di sekitar pagar bambu rupanya sudah dikavling-kavling dan dilengkapi dengan dokumen Hak Guna Bangunan alias HGB. Padahal aturan hukum melarang laut dikuasai dan dikavling-kavling.

Bagaimana HGB bisa dikeluarkan di wilayah berupa lautan? Siapa sebenarnya pemilik puluhan kilometer pagar bambu di laut Tangerang?

MetroTV, Mahkamah Konstitusi Ketok Palu Penghapusan Presidential Threshold. Kado Tahun Baru bagi Partai-Partai Kecil yang Tidak Bisa Mengusung Calon Presidennya Sendiri. Bivitri Susanti, Pakar Ilmu Tata Negara yang Juga Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Menjelaskan Bagaimana Pentingnya Putusan Ini bagi Masyarakat Indonesia. Ia Berpendapat Presidential Threshold Membuat Kita Dicurangi oleh Partai-Partai Besar dalam Menentukan Pilihan Calon Presiden. Walaupun Begitu, Ia Pun Memaparkan Hilangnya Presidential Threshold Punya Risiko Transaksional dari Orang-Orang Berduit dan Partai Politik.

Lalu, Apakah Pemerintah dan DPR Betul Akan Menindaklanjuti Keputusan MK Ini? Dan Apakah Betul Partai-Partai Besar Akan Mengintervensi Isi Revisi UU Pemilu yang Baru?

Dalam rapat antara Komisi Empat DPR dan Kementerian KKP, anggota DPR mempertanyakan siapa yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Laut Tangerang dan mengapa KKP belum cepat bertindak meski sudah ada perintah dari Presiden. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa pihak yang memasang pagar laut tersebutlah yang seharusnya bertanggung jawab untuk pembongkaran.

Dalam rapat antara Komisi Empat DPR dan Kementerian KKP, DPR mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Laut Tangerang. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan belum mengetahui siapa pembuat pagar laut tersebut.