METRO TV

Banjir bandang menerjang sejumlah permukiman di Venezuela setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Ribuan pendukung Partai Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) menggelar aksi di Hangu, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, menuntut pemerintah menjalankan putusan pengadilan terkait perawatan medis mantan Perdana Menteri Imran Khan yang masih mendekam di penjara. Aksi yang dipimpin Kepala Pemerintahan Khyber Pakhtunkhwa Sohail Afridi itu diwarnai pengibaran bendera PTI dan seruan pembebasan Imran Khan. Sebelumnya, Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan agar Imran Khan mendapat perawatan medis di rumah sakit tertentu, namun otoritas memilih lokasi lain dengan alasan keamanan.

Sedikitnya 30 orang tewas akibat longsor timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dar es Salam, Konakri, Guinea. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tumpukan sampah runtuh beberapa kali hingga menimpa warga yang berada di sekitar lokasi. Tim pencarian dan penyelamatan masih melakukan evakuasi, sementara sejumlah rumah dilaporkan hancur akibat bencana ini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam rapat penanganan karhutla di Posko Aju Pekanbaru, Riau, Presiden meminta aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan intelijen menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi yang memerintahkan pembakaran. Prabowo memastikan izin usaha perusahaan akan dicabut apabila terbukti atau terdapat indikasi kuat terlibat dalam pembakaran lahan. Pemerintah juga meminta edukasi kepada masyarakat agar pembukaan lahan dilakukan melalui mekanisme resmi bersama pemerintah daerah.

Pimpinan DPR menerima sejumlah organisasi masyarakat dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk mendengarkan berbagai aspirasi menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu dibahas mulai dari percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, persoalan nelayan, petani, kekerasan seksual, hingga penanganan persoalan hukum di daerah. DPR menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati dengan berkoordinasi bersama pihak terkait dan meminta para pemangku kebijakan memperhatikan persoalan yang berkembang di daerah.

Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau PKPI menggelar Pelatihan Profesi Kurator dan Pengurus Angkatan Kedua Tahun 2026 di Universitas Tarumanagara Jakarta Barat.Kegiatan yang berlangsung pada 20 Agustus hingga 4 September 2026 ini menjadi langkah PKPI dalam meningkatkan integritas serta kompetensi para kurator agar mampu menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU secara profesional.Pelatihan ini dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo serta Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem yang juga Dewan Penasihat PKPI Hermawi Taslim.PKPI menegaskan pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada sertifikasi, tetapi juga membangun kemampuan praktis dan keilmuan agar kurator mampu memberikan solusi dalam persoalan bisnis, restrukturisasi utang, hingga pemberesan harta pailit.Ketua Umum PKPI Albert Riyadi Suwono menyebut peningkatan kompetensi menjadi hal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi kurator di Indonesia.

Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan stok beras untuk warga terdampak gempa Flores Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman.Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman meninjau langsung penyaluran bantuan pangan bagi korban gempa di Manggarai NTT. Pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas sejak gempa mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026.Atas arahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan logistik termasuk beras reguler dan nonreguler sebanyak 6.800 ton.Dalam kondisi tanggap darurat pemerintah menegaskan proses administrasi tidak boleh menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat. Penyaluran logistik terus dilakukan agar kebutuhan pangan warga terdampak dapat terpenuhi dengan cepat.

Kementerian Perhubungan berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem transportasi laut setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi sepanjang tahun 2026.Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan memaparkan perkembangan penanganan empat kecelakaan kapal yang menjadi perhatian publik, yakni KM Mutiara Sentosa 2, KM Putri Yasmin, KM Nurul Salsa, dan KM Prince Soya.Pembahasan mencakup kronologi kejadian, proses pencarian dan penyelamatan korban, hingga investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah persoalan data manifes penumpang yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah menilai akurasi data manifes menjadi faktor penting dalam penanganan keadaan darurat dan keselamatan pelayaran.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan akan melakukan evaluasi serta memperkuat sistem pencatatan manifes penumpang dan kendaraan. Kapal dipastikan tidak boleh berangkat sebelum jumlah akhir penumpang dan kendaraan terkonfirmasi.

Pasca gempa Nusa Tenggara Timur, penanganan dan distribusi bantuan terus dipercepat. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto meninjau langsung lokasi pengungsian di Manggarai untuk memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.Selain menyerahkan bantuan sembako, Pangdam berdialog dengan pengungsi serta meninjau dapur umum dan layanan kesehatan. Pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, hingga fasilitas pemerintah juga terus dilakukan.Kebutuhan mendesak seperti air bersih, listrik, komunikasi dan internet, serta BBM menjadi prioritas untuk mempercepat pemulihan warga terdampak gempa.

MetroTV, Penanganan warga terdampak gempa di wilayah terpencil Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. BNPB memastikan distribusi logistik tetap menjangkau warga di Dusun Coal, Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat, meski akses jalan sempit dan sulit dilalui.Sebanyak 165 rumah atau kepala keluarga terdampak gempa masih dalam proses pendataan. Sementara itu, pemerintah memastikan warga yang masih mengungsi tetap mendapatkan kebutuhan dasar, mulai dari makanan, sandang, hingga bantuan non-pangan lainnya.