Rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Pertemuan kedua elit politik ini diprediksi akan terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

Apakah pertemuan mereka menjadi penanda gabungnya PDIP ke pemerintah? Benarkah keduanya bisa berkolaborasi dalam pemerintahan? Apakah pertemuan tersebut akan membawa kebaikan untuk Indonesia?

Sinyal PDIP akan bergabung bersama koalisi Prabowo-Gibran kian kuat ketika sejumlah pihak membocorkan kasak-kasuk yang sedang terjadi. bahkan, Gerindra sendiri mengungkapkan komunikasi ke PDIP semakin terjalin baik.

Sinyal bergabungnya PDIP ini juga ditandai dengan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Namun, kapan dan dimana pertemuan akan dilakukan masih jadi misteri.

Bila PDIP resmi bergabung ke pemerintahan, maka tidak ada lagi partai parlemen di luar pemerintahan. Lantas bagaimana fungsi pengawasan nanti berjalan? Apakah PDIP akan bergabung sebelum atau sesudah 20 Oktober 2024?

Di tengah isu keretakan mereka, presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto malah pamer kemesraan dengan saling melempar pujian di berbagai kesempatan. Jokowi mengatakan, sangat cocok dengan Prabowo yang sangat berjiwa patriot, karena saling menghormati, saling percaya, dan saling pengertian.

Prabowo membalas dengan menyebut Jokowi adalah negarawan sejati dan guru politik baginya, sehingga siapapun yang mencubitnya, yang merasakan seluruh Partai Gerindra.

Apakah hubungan Jokowi-Prabowo memang baik-baik saja sehingga perlu pamer kemesraan di depan publik? Apakah hubungan harmonis ini tetap terjalin usai Jokowi lengser?

Berbagai kejutan muncul di masa pendaftaran pilkada yang dibuka sampai 29 Agustus 2024. Perubahan dukungan banyak terjadi di masa endgame.

Seperti yang dilakukan Partai Golkar yang kembali mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon gubernur Banten. Padahal, sehari sebelumnya surat dukungan sudah diberikan Golkar kepada calon lain yang diusung koalisi Indonesia Maju. Ada juga calon yang mundur walau telah diusung sejumlah partai.

Berbagai dinamika lainnya terus terjadi setelah KPU menjalankan putusan MK yang melonggarkan aturan bagi partai politik dalam pengajuan calon di pilkada. Aturan baru ini mengubah peta politik dan pertarungan pilkada kian sengit di penentuan calon bagai kisah film Avengers Endgame.

Bagaimana peta politik pilkada di babak akhir pendaftaran pasangan calon? Sedahsyat apa pertarungan antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju di pulau jawa lewat calon-calon yang mereka usung?

Pilkada 2024 diwarnai oleh sejumlah pasangan calon yang akan melawan kotak kosong. Ada 41 daerah yang tercatat hanya memiliki 1 pasangan calon yang mendaftar pilkada. Banyak sebab mengapa hanya muncul 1 pasangan calon salah satunya akibat calon tunggal tersebut memborong dukungan mayoritas partai politik, sehingga tidak mungkin ada pasangan lainnya.

Sebab lain diduga akibat koalisi gemuk yang sengaja dibangun partai politik untuk memastikan kemenangan calon mereka. Kini muncul desakan agar opsi pilihan kotak kosong tidak hanya bagi pilkada dengan satu calon namun juga dibelakukan di semua daerah sebagai bentuk protes terhadap kandidat pilkada 2024 yang terlalu hanya sesuai selera partai politik.

Apa yang terjadi kalau kotak kosong akan banyak menang di pilkada? Mungkinkah opsi pilihan kotak kosong berlaku di semua daerah tanpa kecuali?

Sebanyak 732 anggota majelis permusyawaratan rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 resmi dilantik pada selasa 1 oktober 2024.

Pelantikan itu ditetapkan dalam sidang paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota dpr/dpd/mpr ri periode 2024-2029 di gedung kura-kura kompleks parlemen senayan jakarta.

Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR periode 2024-2029. Ini merupakan periode keduanya menjabat.

Sebanyak 580 Anggota DPR RI dari delapan partai, telah selesai dilantik. Masing-masing partai juga telah mengirimkan nama-nama yang akan menjadi pimpinan fraksi di DPR.

Mees Hilgers & Eliano Reijnders Resmi Jadi WNI, Isi Posisi Bek & Gelandang Di Timnas Indonesia

Koalisi sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT kembali menggelar aksi di DPR RI, Jakarta. Aksi dihadiri para pekerja rumah tangga serta jaringan koalisi sipil untuk UU PPRT.

Raker Menhub Dengan komisi V DPR RI, dan Raker Komisi V Dengan Kemenhub Bahas Anggaran