Hunter Biden menjadi anak presiden Amerika Serikat pertama yang divonis bersalah dalam kasus pidana setelah menjalani sidang dalam pengadilan federal terkait senjata api, Selasa (11/06) waktu setempat.

Majelis Rakyat Papua, meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa calon kepala daerah tingkat dua yang akan berkontestasi dalam Pilkada mendatang, adalah orang asli Papua, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Pemerintah telah mengumumkan untuk pelaksanaan HUT ke-79 RI akan dilaksanakan di IKN dan Jakarta. Untuk memastikan persiapan upacara, pemerintah melakukan kunjungan kerja ke calon ibu kota Indonesia tersebut.

Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan sidak transportasi jemaah haji Indonesia ke terminal Syib Amir Makkah Saudi.

BPK menemukan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas PNS hingga Rp39,2 miliar di tahun 2023 yang terjadi pada 46 kementeriaan.

Laga antara Timnas Indonesia dan Filipina yang akan berlangsung pada malam nanti (11/06/2024) menjadi laga penentuan pada kualifikasi Piala Dunia.

Anggota wantimpres sekaligus pendakwah Muhammad Luthfi bin Yahya (Habib Luthfi) mengaku tidak pernah diajak musyawarah terkait pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan oleh presiden joko widodo. Namun, Ia mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah dan enggan berkomentar jika ormas keagamaan nantinya tidak amanah dalam mengelola tambang

Jelang hari raya idul adha 1445 H sejumlah harga komiditas bahan pangan di terpantau mengalami kenaikan mulai dari cabai merah keriting, beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam.

Para pedagang mengaku kenaikan harga pangan telah terjadi dalam dua pekan terakhir

Selama 8 jam lebih menjalani test psikologi, pegi Setiawan alias perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan eki 2016 silam. Menjalani serangkaian test. Namun pihak kuasa hukum belum mengetahui hasil test psikologi selama dua hari tersebut. Usai menjalani test psikologi pegi Setiawan akan jalani test kebohongan pekan depan.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempersilakan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.