Satres Narkoba Jakarta Pusat menangkap 12 bandar narkoba dan menggagalkan peredaran jaringan narkotika asal Medan-Palembang sebanyak 49,8 kg barang bukti juga diamankan

Pasca ledakan di medan tim bidang labfor sumatera utara uji udara dan gekembung di lokasi kejadian, polisi menyebut ledakan tersebut murni disebabkan oleh gas.

Melalui perpres nya presiden Joko Widodo resmi menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau "kris" sebagai pengganti klasifikasi kelas bpjs kesehatan. Pihak komisi IX DPR RI pun berencana untuk memanggil mitra kerjanya dalam hal ini Kemenkes dan BPJS kesehatan untuk menjelaskan aturan baru yang akan diterapkan pada 2025 mendatang.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dan tim SAR gabungan untuk menangani dampak bencana longsor dan banjir lahar dingin di Sumatera Barat, data terakhir BNPB per 15 Mei pukul 12 siang sebanyak 67 orang meninggal dunia dan Masih ada 20 korban yang belum

ditemukan

berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dan tim SAR gabungan untuk menangani dampak bencana longsor dan banjir lahar dingin di Sumatera Barat, data terakhir BNPB per 15 Mei pukul 12 siang sebanyak 67 orang meninggal dunia dan Masih ada 20 korban yang belum

ditemukan

Pencarian korban hilang terus dilakukan di kabupaten Agam dan Tanah Datar petugas kembali menemukan jasad korban banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi

Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dilarikan ke rumah sakit setelah ditembak oleh orang tidak dikenal pada hari Rabu waktu setempat

Suami istri asal kabupaten Semarang, Jawa Tengah ditangkap Reskrim Polres Salatiga karena menggelapkan puluhan mobil

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait revisi undang-undang tentang mahkamah konstitusi yang selangkah lagi disahkan DPR usai pemerintah menyetujui dibawa ke sidang paripurna. Padahal, sebelumnya ruu tersebut ditolak Mahfud saat dirinya mewakili pemerintah di DPR.

Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak terkait revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi. Presiden meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada DPR terkait revisi undang-undang MK.