JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia adalah negara kepulauan yang letak geografisnya dikelilingi oleh lempeng yang terus bergerak, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.  Akibat dari pergerakan lempeng tersebut, gempa pun tak dapat dihindari. Beragam potensi bencana alam bisa terjadi, letusan gunung berapi, gempa, atau bahkan tsunami.  Beberapa waktu yang lalu, peneliti ITB bekerja sama dengan BNPB dan BMKG melakukan penelitian tentang tsunami di selatan Jawa.  Hasil penelitian tersebut mengatakan ada potensi terjadinya tsunami hingga 20 meter di selatan Pulau Jawa.   Ahli tsunami sekaligus Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari memastikan, gempa dan tsunami tersebut akan terjadi.    "Gempa dan tsunami pasti akan terjadi, tapi kapan dan berapa kekuatannya kita tidak tahu", ungkap Abdul Muhari saat diwawancara dalam program Polling Kompas TV.   Ia menambahkan, gempa dan tsunami dengan kekuatan hingga 9 skala richter dapat terjadi akibat adanya pelepasan energi. Kejadian ini bisa terjadi dalam periode waktu 400 tahun.  Lalu, seperti apa hasil penelitian tersebut? yuk simak penjelasan lengkapnya di acara Polling, Kompas TV.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Seorang konten kreator TikTok, Janes_CS membuktikan bahwa wanita berkeluarga dan ibu rumah tangga tetap bisa berkarya dan menginspirasi banyak perempuan di luar sana.  Kepada KompasTV melalui program Polling, Janes bercerita bagaimana dirinya bisa membuat hiburan yang positif di platform yang ia miliki.  Berawal dari kegemarannya membuat video-video pendek, siapa sangka konten yang ia distribusikan di akun TikToknya justru banyak menginspirasi banyak emak-emak.  "Ternyata di luar sana banyak banget ibu-ibu, emak-emak yang mereka memendam rasa gw pengen tampil tapi mereka harus memendam rasa itu karena harus mengurus anak-anak," ujar Janes.  Namun ibu dua anak ini juga mengingatkan bahwa, meski emak-emak memiliki hak untuk berekspresi, mereka juga harus tetap melakukan tanggung jawabnya di keluarga.  "Ketika gue support perempuan lain untuk berkarya, gue harus memahami kondisi ibu rumah tangga lainnya, di mana enggak semua dapat support dari keluarganya, karena rumah tangga itu beda-beda. Jadi gue lebih memberi pesan kepada ibu-ibu, it's ok kalau belum bisa bersinar sekarang, nanti pasti ada waktunya," lanjut Janes.

JAKARTA, KOMPATV - Kasus perdagangan manusia kini masih marak terjadi. Kali ini menimpa Leli Nurhilah.   Ia menjadi korban perdagangan manusia sejak 2 tahun lalu. Leli menjadi TKI secara illegal melalui sebuah agen di Jakarta.   Ia mengaku diiming-imingin mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta per bulan.   Karena membutuhkan uang, ia mengikuti saran agen tersebut.   Meski demikian, Leli juga mengaku sempat dilarang oleh agen untuk memberi tahu kepada keluarga perihal keberangkatannya.   Menurut Leli, agen yang bersangkutan memperbolehkan dirinya untuk mengubungi keluarga setelah 3 bulan berada di Malaysia.   "HP ditahan sama agen. Leli menghubungi keluarga itu tidak bisa", ungkal Leli kepada Kompas TV.   Selama bekerja di Malaysia, dirinya mengaku tidak pernah dibayar oleh majikan.   Sang majikan menyebut, dirinya akan dibayar ketika berada di rumah setelah kontrak habis.   "Katanya kalau Leli udah di kampung, baru dikasih gaji itu. tapi sampai saat ini belum terima lah" ungkapnya.   Meski demikian, hingga saat ini ia masih belum menerima duit.   Lalu seperti apa kisah Leli Nurlihah, Bagaimana ia bisa menjadi TKI ke Malaysia, dan Bagaimana ia bisa pulang ke Indonesia? simak selengkapnya di Polling Kompas TV

JAKARTA, KOMPASTV  Kasus pembunuhan dengan cara mutilasi kerap terjadi.  Belakangan, seorang manager HRD di salah satu perusahaan Jepang, Rinaldi Harley dimutilasi oleh sepasang kekasih.  Pelaku berinisial DAF dan LAS. Korban dibunuh di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Kemudian, potongan jenazah korban diletakkan di apartemen Kalibata City.  Kasus mutilasi ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kasus mutiliasi kerap dikaitkan dengan kelainan jiwa, atau bahkan psikopat.  Nah, apa sih yang dimaksud dengan mutilasi dan bagaimana pelaku mau dan tega melakukan hal tersebut? Benarkah mereka mengalami gangguan jiwa? Simak ulasan berikut di program Polling, Kompas TV

JAKARTA, KOMPASTV  Pandemi Covid-19 di Indonesia masih masih belum menemukan titik terang. Hingga kini (16/9), sebanyak 225.030 orang terinfeksi Covid-19.  Sebanyak 55 ribu di antaranya merupakan kasus aktif. Sementara itu, 8.965 orang meninggal dunia akibat Covid-19.  Tujuh bulan sudah, pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sejak kasus pertama ditemukan pada bulan Maret 2020 lalu.  Sejak bulan Maret, pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  PSBB tersebut kemudian dilonggarkan pada bulan Juni, demi mengantisipasi dampak ekonomi yang cukup dalam.  Meski demikian, sejak pelonggaran PSBB tersebut, justru angka persebarannya semakin meningkat.  Dalam sehari, rata-rata lebih dari tiga ribu orang dinyatakan positif covid-19.  Data ini semakin mencemaskan, pasalnya vaksin sampai saat ini masih belum ditemukan.  Sebagai provinsi yang berada di zona merah,  Pemprov DKI Jakarta mengetatkan kembali PSBB di DKI.  Kebijakan ini dilakukan lantaran fasilitas kesehatan yang berada di ambang batas, hingga kasus  aktif yang terus meningkat.  Kebijakan ini juga sempat menghebohkan karena dinilai menghambat arus investasi oleh sebagian pihak.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemilu Presiden masih empat tahun lagi. Pemerintahan Presiden Jokowi - Maruf Amin baru menjalani satu tahun pemerintahannya, namun manuver politik menuju 2024 mulai terasa.  Politisi PDIP Perjuangan, Darmadi Durianto seperti dikutip sejumlah portal berita mengingatkan Presiden Jokowi untuk mencopot menteri yang sudah bermanuver untuk kampanye pemilu presiden 2024.  Apakah semata mendesak reshuffle kabinet atau memang membunyikan alarm soal adanya menteri yang bersiap ke pemilu 2024.  Bangsa ini sejujuranya masih harus fokus menangani covid-19 yang belum jelas kapan berakhir. Covid 19 berdampak pada resesi ekonomi yang membuat ekonomi rakyat kian berat situasi itulah yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi.  Namun, manuver politik terbaca oleh kader PDIP.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mega skandal kasus Djoko Tjandra memasuki babak menentukan. Persidangan digelar. Di tiga pengadilan terpisah, Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang disebut-sebut mencatut sejumlah nama besar mulai diadili. Jaksa Pinangki disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Djoko Tjandra disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Fakta menarik disampaikan. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, Mantan Kepala Hubungan Internasional Mabes Polri, setelah praperadilan ditolak mengatakan: "Tunggu tanggal mainnya, kita akan buka semuanya".  Janji Napoleon akan buka-bukaan ditunggu banyak khalayak. Pihak Mabes Polri juga menyambut baik pernyataan napoleon yang akan buka-bukaan.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Protes publik atas UU Kontroversial Omnibus Law bisa dipastikan akan bermuara di Mahkamah Konstitusi.  Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR akur menyebutkan kelompok yang tidak puas silakan bawa ke MK.  Saat revisi UU KPK ditolak  publik, Pemerintah dan DPR pun menganjurkan agar ketidakpuasan publik dibawa ke mahkamah konstitusi.  Argumen itu bisa saja dimaknai sebagai kanalisasi demokrasi.  MK berwenang menguji materi UU terhadap konstitusi, membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan senegketa pemilu dan menguji putusan DPR atas impeacment terhadap Presiden.  RUU Omnibus Law Cipta Kerja tampaknya akan menjadi ujian independensi bagi MK.  RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah mimpi besar Presiden Jokowi untuk mengairkan investasi karena berbelitnya birokrasi perizinan.  Namun, dalam praktik legislasi boleh jadi RUU Omnibus Law kedodoran. Draf yang beredar pun banyak versi  sehingga memicu kecurigaaan dan protes pun muncul di sejumlah tempat.  Bagi kelompok kritis, gugatan ke MK akan dipandang sia-sia karena MK diangggap telah “dikondisikan” oleh DPR dan Pemerintah.  Terlepas dari realitas dan kecurigaan itu, MK adalah jalan konstitusional yang tersedia.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengesahan RUU Cipta Kerja, 5 oktober 2020 justru menciptakan demonstrasi. Demo  memprotes undang-undang. Kelompok buruh, akademisi perguruan tinggi, LSM memprotes RUU Cipta Kerja.  RUU Omnibus Law, Cipta Kerja adalah eksperimen konstitusional.  Revisi UU, mengubah 76 UU lainnya melalui mekanisme omnibus yang sebenarnya belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia.  Akibatnya, bisa dimegerti RUU Ciptakerja itu mengatur 11 kluster hukum yang rumit, kompleks dan bisa multi tafsir dari urusan tenaga kerja, investasi, perizinan, soal lahan, soal produk halal, tenaga listrik, pendidikan, diatur dalam UU yang halamannya saja bisa mencapai 900 halaman.  Di antara semua isu, yang paling mencipta demo adalah soal tenaga kerja. Buruh  keberatan, namun pemerintah mengatakan, buruh belum membaca draf secara utuh.  Lalu, mengapa gelombang protes terjadi? Pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja yang tergesa-gesa, cenderung tertutup, dan tidak sepenuhnya melibatkan publik.  Kedua, RUU Cipta Kerja dibahas pada masa pandemi sehingga keterlibatan publik akan sangat minim, desakan untuk menunda pengesahan pun diabaikan.  Ketiga, ini lebih menyangkut prinsip-prinsip dan implementasi pasal 33 UUD 1945, soal kekayaan alam dikuasai oleh negara.  Keempat, secara subtansi RUU Cipta Kerja bisa ditafsirkan merugikan buruh. Namun ada juga yang menyebut, itu melindungi buruh.  Lalu bagaimana jalan keluarnya?

Tapi pilkada jalan terus, Pilkada bisa jadi episentrum covid-19, seperti kata Mohammad Qodari. Akan ada 975.540 titik kerumuman pada kampanye selama 71 hari—26 September 5 Desember 2020. Dengan jumlah massa maksimal 50 orang akan ada potensi kerumuman 49,7 juta jiwa. Pada saat pemungutan suara, akan ada potensi titik kerumunan di 305.000 TPS yang bisa melibatkan 82 juta orang dengan tingkat partisipasi 77 persen.  Pandemi memang telah mengubah segalanya.  Pandemi mengubah model kerja, dari kerja di kantor (work from office) menjadi kerja dari rumah (work from home). Beribadah bisa dari rumah. Pertemuan massa berubah jadi pertemuan virtual dengan bantuan teknologi. Jika pemerintah bisa memaksakan kerja di rumah, mengapa tak memanfaatkan pola serupa untuk menyaksikan calon kepala daerah menjual gagasan dari rumah melalui internet, memberikan suara dari rumah (vote from home), dan menghitung perolehan suara pilkada dari rumah (count from home).  Vote from home bisa dengan kotak suara keliling, atau seyogyanya dengan e-voting. Persiapan itu harus dilakukan, jika Presiden Jokowi bisa mewujudkan itu akan jadi legacy.  Peluang e-voting telah dibuka dengan putusan mahkamah konstitusi 30 Maret 2010. Ketua MK Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam pernah menyatakan, e-voting adalah konstitusional bersyarat.  Gugatan uji materi itu diajukan Bupati Jembrana Prof Dr. I Gede Winasa MK mengatakan e-voting bisa diterapkan sejauh tidak melanggar asas jujur dan adil, serta daerah siap melaksanakan, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. MK menafsirkan memberikan suara tak harus diartikan sebagai mencoblos atau mencetak, tetapi juga menyentuh layar sentuh dengan platform teknologi.