Pengadaan tanah skala kecil merupakan kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan di lahan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dengan meniadakan penetapan lokasi dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat. Dalam proses pengadaan tanah itu sendiri, menurut UU No. 2 Tahun 2012 harus menggunakan penetapan lokasi, sementara di peraturan pelaksananya, Perpres No.148 Tahun 2015 tidak mewajibkan permohonan penetapan lokasi. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, praktek dilapangan mengenai proses pengadaan tanah dapat dibandingkan dengan apa yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Simak kelanjutannya di Podcast Ngopi Hukum by IDLC ID di episode ke-68 ini, yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Artiya (Tenaga Ahli Pertanahan BPAD Pemprov DKI Jakarta)

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah suatu pekerjaan yang penting dalam era pembangunan infrastruktur secara besar2an saat ini. Tanah yang merupakan hajat hidup orang banyak merupakan fondasi pembangunan tersebut. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikenal 2 macam bentuk pendaftaran tanah, yaitu:

1. Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu pendaftaran tanah yang

didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah

yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Pendaftaran tanah secara sporadik.

Untuk desa/kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran

tanah secara sistematik tersebut.

Apakah beda antara kedua system pendaftaran tanah tersebut? Inti perbedaannya adalah pada inisiatif pendaftar. Kalau yang berinisiatif untuk mendaftarkannya adalah pemerintah, dimana dalam suatu wilayah tertentu, secara serentak semua tanah dibuatkan sertifikatnya, maka hal tersebut disebut pendaftaran secara sistematis. Hal ini yang oleh orang awam sering di istilahkan sebagai: “Pemutihan”.

Jika inisiatif untuk mendaftarkan tanah berasal dari pemilik tanah tersebut sedangkan setelah menunggu beberapa waktu tidak ada program pemerintah untuk mensertifikatkan tanah di wilayah tersebut, maka pemilik tanah dapat ber inisiatif untuk mengajukan pendaftaran/pensertifikatan tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat. Hal inilah yang disebut pendaftaran tanah secara sporadic.

Di episode kali ini Podcast Ngopi Hukum by IDLC ID akan membahas tentang cara pendaftaran tanah tersebut beserta proses pengalihannya guys, yang akan disampaikan oleh Glenna Martin, S.H., M.Kn. (Praktisi Hukum).

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Didalam hal mengatur mengenai pertahanan ini negara Republik Indonesia telah mempunyai suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam komentarnya terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Prof. AP. Parlindungan menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria adalah perwujudan dari pada ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian menguasai disini adalah di dalam hal pengaturannya saja bukan memiliki sebagaimana dilihat dalam negara-negara komunis. Hak menguasai dari negara adalah pemberian wewenang dari seluruh bangsa Indonesia. Perlu di ingat pula bahwa hakum menguasai dari negara ini meliputi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum dihaki.

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Cyber security adalah aktivitas untuk melakukan pengamanan dan menlindungi informasi atau sumber daya telematika demi mencegah terjadinya tindakan cyber crime atau cyber attack. Cyber attack disini bertujuan untuk mengganggu secara fisik maupun alur logic sistem yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersedian (availability) informasi.

Motif dari cyber crime sangatlah bermacam-macam, mulai dari bermotifkan kebencian atau mencari keuntungan semata, tapi ada juga yang bermotif moral. Bermotif moral disini biasanya adalah meretas sistem untuk menguak sebuah kebenaran dari apa yang ada di dalam sistem tersebut. Misalnya peretas membobol website teroris kemudian menyebarkan datanya apada pohak berwajib untuk ditangani.

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

https://open.spotify.com/episode/572c0QnjxG8JTnljPHx1Cy?si=yF8ckpLcTe-vfYbTkbnTsA

.

Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID kali ini akan membahas tentang “Robot Lawyer (Artificial Intelligence) Ancaman atau Mempermudah Profesi Lawyer?” yang akan dijelaskan oleh Bapak Andre Rahadian, S.H., LL.M., M.S.c. (Partner At DENTONS HPRP)

.

Perkembangan Teknologi - Pemanfaatan Perangkat/Tools

.

Seperti yang sudah disampaikan beliau pada podcast episode kali ini, MENGUASAI TEKNOLOGI, sebelum kita dikuasai oleh telnologi! Jadi, semua ini sekarang serba online dan digital. Agar tidak tertinggal, kita harus beradaptasi, salah satunya dengan berinvestasi dan memperkuat pengetahuan tentang teknologi dan penggunaannya.

.

Lalu, apa saja inovasi teknologi yang dapat membantu pengolahan berbagai dokumen hukum tersebut dalam bentuk digital?

.

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Agile Atau Terdisrupsi”

Dunia berjalan dengan begitu cepat, disrupsi pun terjadi di segala bidang dalam hitungan bulan, bahkan sejak pandemic covid 19 ini, di saat manusia harus “dikurung” dalam ruang isolasi selama berbulan2 dan bertahan hidup jadi satu2nya pilihan, berbagai kreatifitas dan potensi menjadi keluar secara maksimal.

Akselerasi terhadap tekhnologi pun terjadi dalam hitungan minggu, hari dan lebih extreme nya lagi, per jam! Pola2 lama sudah mulai tergantikan dengan pola2 baru. Dulu, kita hanya tau bahwa cara mendapat pembiayaan hanya lewat Bank, warisan, atau pinjam ke lintah darat. Sekarang terbentang luas berbagai alternatif cara pembiayaan.

Transaksi pun berlangsung secara borderless. Luar biasa massif. Hilangnya beberapa pekerjaan tradisional menciptakan peluang dengan lahirnya berbagai pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Bagaimana notaris sebagai pejabat umum menyikapi kondisi ini? UUCK sdh mulai mengurangi “porsi” tugas Notaris dalam pendirian PT UMK. peran dan jabatan Notaris/PPAT ikut terdisrupsi dan tergantikan dengan kecerdasan buatan?

Ayo kita berpikir ala Nam Do San, Wo In Jae dan Soe Dal Mi. Bagaimana menurut kalian?

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Industri jasa hukum sudah lama dikenal berjalan sangat konvensional dengan model bisnis yang sudah teruji. Hal itu menyebabkan terjadinya stagnasi atas inovasi pada industri tersebut. Kompetisi yang terjadi hanya berkisar pada pertarungan harga dan kualitas, namun minim kreativitas karena sudah nyaman dengan pola kerja tradisional yang hanya memastikan kas dapat terus terjaga aman.

.

Dan, episode kali ini Ngopi Hukum by IDLC.ID akan membahas tentang Disrupsi Teknologi Terhadap Industri Jasa Hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Bimo Prasetio, S.H. (Founder Smart Legal).

.

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!

Salah satu pasal yang direvisi di UU Ciptaker adalah Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Pasal Pertanggungjawaban Mutlak.

Pasal 88 UU PPLH berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam draf RUU Cipta Kerja, Pasal itu diubah menjadi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Sebagaimana diketahui, Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari pembakar/perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan.

Lalu, bagaimana KEPATUHAN PERUSAHAAN TAMBANG TERHADAP KETENTUAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA UU CIPTA KERJA?

Yuk kita dengerin lebih lanjut di Podcast Ngopi Hukum by IDLC.ID. Podcast Ngopi Hukum selain bisa didengarkan melalui Spotify, juga bisa didengarkan dari berbagai platform podcast lainnya, yaitu: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Pocket Cast. Dan jangan lupa juga untuk follow medsos kami di Instagram: @idlc.id Twitter: @idlc_id, YouTube: IDLC ID dan Fanpage: idlc.id serta web idlc.id Happy Listening!