Menceritakan tentang pengetahuan apa saja yang telah di dapatkan selama magang di Ombudsman Kalsel.

Salah satu dari 8 area perubahan pada Reformasi Birokrasi adalah Penataan dan Penguatan Organisasi, bagaimana eksistensi bidang ini dalam merubah birokrasi yang ada agar bisa berjalan efektif dan efisien, ap yang harus dilakukan, target apa yang ingin dicapai pada bidang ini?

Pelayanan Publik yang baik, cermin pemerintah yang baik pula. Mendapatkan pelayanan publik yang baik adalah hak semua masyarakat. Lantas bagaimana jika masyarakat mendapat pelayanan yang kurang baik? Siapa yang dapat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik?

Bagaimana Peran Generasi Muda Dalam Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik?

Saat ini, perizinan membutuhkan proses yang panjang, berbelit dan cenderung dipersulit. Salah satunya disebabkan aturan tumpang tindih. Mestinya, pelayanan harus lebih mudah, cepat dan berbiaya ringan. Aturan yang mempersulit masyarakat harus dipangkas, agar pelayanan publik semakin ringkas. Apa pentingnya deregulasi kebijakan? Kebijakan seperti apa yang harus dipangkas?

Episode 20 : merubah pola pikir dan budaya kerja

Pemerintah sudah melonggarkan aktivitas warga. Di Kalsel tidak ada lagi daerah yang menerapkan PSBB. Sekarang sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Namun adaptasi ini belum sepenuhnya “diadaptasi”. Pakai masker/face shield belum menjadi kebiasaan. Banyak masyarakat yang tidak taat. Pemerintah daerah pun memikirkan berbagai cara, agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya mengenakan sanksi jika tidak pakai masker. Bagaimana pemberlakuan protokol kesehatan di sektor pelayanan publik? Sudah tepatkah pengenaan sanksi ini? Bagaimana Ombudsman melihatnya?

Mengulas mengenai bantuan sosial untuk disabilitas di masa pandemi covid-19

Apa saja catatan dari Ombudsman tentang pelaksanaan PPDB Online 2020

Baru berjalan 3 bulan, iuran BPJS Kesehatan PBPU naik lagi, hampir 100%. Dengan terbitnya PP 64/2020. Kenaikan ini dirasa memberatkan masyarakat, apalagidi saat situasi ekonomj sedang terpuruk. Bagaimana pandangan Ombudsman terhadap ini? Apakah terbitnya aturan ini sudah memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis?