Pandemi virus corona baru (COVID-19) di Indonesia memukul hampir seluruh sektor perekonomian. Imbasnya, rutinitas dan penghasilan warga terganggu. Kondisi ini membuat potensi terjadi lonjakan jumlah kemiskinan kian meningkat.

Meminimalisasi dampak, pemerintah mengucurkan dana senilai Rp 405,1 triliun. Ada empat sektor yang mengakomodasi tambahan anggaran, yakni kesehatan (Rp 75 triliun), jaring pengaman sosial (Rp 110 triliun), insentif perpajakan dan kredit usaha rakyat (Rp 70,1 triliun), serta program pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Rp 150 triliun). Bagaimana pengawasan penggunaan dana covid19 agar tidak disalahkangunakan? Berikut perbincangan saya Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran ( FITRA), Misbah Hasan.

Pendaftaran program Kartu Prakerja telah resmi dibuka Sabtu (11/4/2020). Masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa langsung melakukan pendaftaran melalui situs prakerja.go.id. Pendaftaran kartu pra kerja dibuaka hingga 16 April untuk 164.000 WNI untuk gelombang pertama. Ada 2 metode pelatihan yang dapat dipilih, secara daring atau tatap muka. Sebelumnya pemerintah telah menganggarkan 20T untuk 5,6 juta penerima manfaat.

Dalam. Kondisi normal, Kartu pra-kerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Lantas apakah kartu pra kerja kali ini bisa berjalan efektif utk membuka peluang korban phk mendapatkan pekerjaan kembali? Berikut perbincangan saya bersama bersama peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bima Yudhistira.

Perlakuan Stigmatisasi (Stigma) negatif dari masyarakat, kerap kali dialami oleh tenaga medis, khususnya yang menangani pasien terinfeksi Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia. Tenaga medis adalah barisan terdepan dalam menangani wabah corona, apa jadinya jika kita masih menempatkan stigma negatif terhadap mereka yang bertaruh nyawa. Berikut perbincangan saya bersama Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DKI Jakarta, Jajang Rahmat.

Pandemi COVID-19 membawa dampak perubahan pada masyarakat dan pada kehidupan sehari-hari. Penerapan pembatasan sosial yang menganjurkan kita bekerja, belajar dari rumah dengan menggunakan teknologi informasi tak menutup kemungkinan membuka peluang cara hidup baru. Penggunaan teknologi informasi yg sebelumnya sebatas mendukung aktifitas harian, kini justru sebagian besar menopang aktifitas selama bekerja, belajar bahkan memenuhi kebutuhan seperti belanja dr rumah. Apakah perubahan cara hidup ini hanya bersifat sementara atau malah kita menjadi terbiasa dengan pola hidup seperti itu, sehingga membawa kita ke era digitalisasi secara menyeluruh? Berikut perbincangan saya bersama pakar IT, Pratama Persada.

Dalam situasi pembatasan sosial baik phisycal distancing, ataupun PSBB yang telah diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Telah membuat kita membatasi kegiatan diluar rumah. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau covid19 yang belum menunjukkan penurunan persebarannya. Aktifitas perkantoran, aktifitas pembelajaran bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan dari rumah menggunakan komunikasi atau teknologi informasi. Salah satunya memenuhi kebutuhan makan keseharian, tidak sedikit masyarakat yang memenuhi kebutuhan makan dengan cara memesan makanan siap saji secara daring atau online. Bagaimana dampak usaha makanan siap saji seperti catering di tengah pandemi corona saat ini. Ikuti perbincangan aaya bersama pelaku usaha makanan siao saji atau katering, Rahmat Hidayat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Pergub yang berisi 28 pasal ini menjadi dasar hukum atas pelakanaan PSBB yang dimulai Jumat (10/4) hingga 23 April 2020, di seluruh wilayah ibukota. Salah satunya adalah pasal 27 yang mengatur sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan yg ditetapkan. Bagaimana implementasi sanksi PSBB diterapkan? Pidanakah? Berikut perbincangan saya bersama pakar hukum pidana universitas Indonesia, Akhiar Salmi.

Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp. 110 triliun yang akan dialokasikan untuk program-program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah di seluruh Indonesia. Memastikan penyaluran dana bantuan tepat kepada sasaran, seperti upaya pemerintah dalam menekan dan memonitoring pelaksanaan ini. Berikut perbincangan saya bersama bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Muhadjir Effendy.

WALHI melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Surat ini sebagai bentuk sikap politik WALHI terhadap wakil rakyat di parlemen yang tidak memiliki sensitifitas terhadap situasi krisis dan darurat kesahatan masyarakat yang tengah didera pandemi COVID-19, dan mengabaikan suara publik agar DPR menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU lainnya yang mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Ikuti perbincangannya bersama Manager Kampanye Pangan, Air, Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu A Pradhana.

Perdebatan pro dan kontra akan sebuah keputusan seakan masih terus memenuhi ruang informasi publik, terutama di tengah pandemi saat ini. Seolah publik sulit mencari sumber informasi yang terpercaya. Semua elemen berbicara dan saling berargumen. Bahkan ditingkat pemangku kebijakan kerap terjadi selisih pandang. Sehingga sebuah keputusan diartikan berbeda ditingkatkan masyarakat. Apakah keputusan yang dibuat memang ambigu? Sehingga menimbulkan bias kesimpulan di masyarakat? Berikut perbincangan saya bersama psikolog politik dan pakar personal branding, Dewi Haroen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji ulang terkait pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertimbangan itu dilakukan dikarenakan beban keuangan negara saat ini begitu besar akibat pandemik virus corona (covid-19). perlukah THR dan gaji ke 13 dipangkas atau tidak cair? Berikut perbincangan saya bersama Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal.