Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyiapkan rencana pencegahan penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Salah satunya dengan membebaskan sekitar 35 ribu narapidana. Tak sampai disitu, pihaknya dan pemerintah berniat merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, yang mana jika PP itu direvisi bisa membebaskan napi korupsi yang berusia di atas 60 tahun. Alasannya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus corona tak terkendali. Kenapa wacana pembebasan koruptor kerap kali dimunculkan? Berikut perbincangan saya bersama bersama Ketua YLBHI Asfinawati.

Belum lama ini, Kemenkumham menyatakan akan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona covid19 yang semakin masif.

Langkah ini banyak mendapat apresiasi masyarakat, terutama dalam pembebasan anak dari lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Adapun mekanisme pembebasan disyaratkan terhadap Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Selama masa pembebasan, anak akan menjalani Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Apa yg perlu dilakukan setelah anak-anak tersebut dibebaskan atau selama menjalani proses asimilasi ? Berikut perbincangan saya bersama Komisioner KPAI, Retno Listyarti.

Sejarah mencatat dalam kurun waktu 15 tahun, tepatnya pada 1911-1926, rakyat Indonesia pernah terjangkit wabah mematikan, yaitu Pes. Wabah yang bersumber dari virus yang dibawa oleh kutu yang menempel pada hewan tikus ini menewaskan sekitar 120.000 jiwa. Tidak hanya itu, awal tahun 2000 dunia juga menghadapi wabah flu burung atau H1N1.

Dan kini dunia kembali menghadapi wabah yang merenggut jiwa manusia lebih dari 50ribu jiwa dengan jumlah psien positf yg telah mencapai angka 1 juta orang. Di Indonesia, angka positif covid19 telah mencapai 2092 orang dengan jumlah angka kematian 191 dan angka kesembuhan mencapai 150 orang.

Artinya bukan hal baru permasalahan wabah terjadi didunia dan Indonesia. Seberapa besar kita mengambil pelajaran dari peristiwa wabah yg terjadi dimasa lalu?

Ikuti perbincangan saya bersama Ahli Epidemiologi Universitas Islam Bandung (Unisba), Dr. Fajar.

Untuk mempertahankan perekonomian nasional agar tidak jatuh dalam resesi berkepanjangan, kita memang perlu melakukan kebijakan yang kuat, dalam artian tidak tanggung-tanggung, karena memang yang dihadapi adalah peristiwa perekonomian yang luar biasa. Masihkah kondisi ekonomi kita mampu bertahan atau bahkan terperosok dalam jurang krisis yang seakan didepan mata? Untuk membahasnya Kami akan berbincang bersama Direktur Eksekutif Center Of Reform On Economics Indonesia (Core Indonesia), Muhammad Faizal

Penyebaran virus corona yang semakin meningkat, memberi dampak yg cukup luas diberbagai sendi kehidupan. Pemerintah baru baru ini mengeluarkan keputusan dengan membebaskan 30.000 lebih narapidana  dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Dalam hal ini, pemerintah berharap dapat memutus penyebaran covid-19 di lingkungan lapas. Lalu apa yg menjadi dasar pertimbangan pemerintah membebaskan para narapidana tersebut. Apakah ada indikasi dari pemerintah untuk memangkasan biaya anggaran kehidupan dilembaga pemasyarakatan, mengingat kondisi perekonomian saat ini semakin melemah atau memang murni demi kemanusiaan yg adil dan beradab. Berikut perbincangan saya bersama pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi momok bagi para pekerja tanah air di tengah wabah virus corona. Wabah yang membuat roda perekonomian tersendat dan bahkan berhenti ini memaksa para pemilik perusahaan untuk melakukan efisiensi besar-besaran, di mana PHK menjadi salah satu opsi yang mungkin dilakukan. Lantas seberapa besar potensi Gelombang PHK disituasi sekarang ini. Berikut perbincangan saya bersama ketua departemen komunikasi & media KSPI. Kahar S. Cahyono.

Bertujuan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, langkah pemerintah yg tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait penanganan virus corona ini justru dinilai membuat masyarakat cemas dan bertanya-tanya, Apakah sebenarnya pemerintah mampu menangani wabah pandemi ini? Lalu bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam meyakinkan kesanggupannya dalam penanganan covid-19 kepada masyarakat. Ikuti perbincangan saya beesama Direksi Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Seluruh dunia tengah 'berperang' melawan epidemi virus korona. Masing-masing menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalkan daya rusak covid-19 ini. Wabah virus korona yang telah mengganggu berbagai aktivitas menciptakan peningkatan risiko pada ekonomi global. Optimisme ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh pada 2020 hampir dipastikan tidak akan tercapai. Termasuk Indonesia, bisakah kita terlepas dr tekanan itu atau justru masuk dalam jurang resesi global yang dikuatirkan banyak pihak? Ikuti perbincangan saya dengan Direktur Riset Center Of Reform On Economics Indonesia (CORE Indonesia), Dr. Piter Abdullah Redjalam.