(Taiwan, ROC) --- COVID-19 mungkin menjadi permasalahan yang kini terus menjadi bahan pembicaraan utama masyarakat. Namun, di samping itu, umat manusia juga memiliki persoalan serius yang sangat mengganggu, yakni rentetan kejadian yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Perubahan iklim yang terjadi pada dekade ini, telah memicu meningkatnya isu pemanasan global, serta memunculkan gelombang kaum pengungsi yang disebabkan rusaknya wilayah tempat tinggal mereka.

COVID-19 dan Perubahan Iklim, Dua Ancaman yang Saling Berkaitan

Datangnya wabah virus korona telah membuat banyak negara berupaya semaksimal mungkin untuk melawan pandemi yang hingga hari ini kian memanas. Namun, di pihak lain, masalah perubahan iklim masih menjadi pembicaraan serius warga global.

Cuaca ekstrem yang diakibatkan oleh fenomena perubahan iklim masih sering terjadi, serta dicemaskan dapat menyebabkan kerusakan dan mengancam kelangsungan hidup umat manusia.

Aktivitas manusia yang menghasilkan efek rumah kaca dituding menjadi penyebab kian rusaknya iklim permukaan bumi. Fenomena cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia kian intens dan memprihatinkan.

Sebut saja dengan gelombang hawa panas, kekeringan, badai salju, hujan es dan banjir, yang mana hal tersebut meningkatkan angka kemiskinan serta memaksa para korban untuk pindah dari kawasan tempat tinggal mereka.

2019 tercatat sebagai tahun terpanas yang pernah ada. Jumlah kasus suhu panas di belahan bumi utara pada musim panas tahun lalu, dilaporkan terjadi sebanyak 400 kali. Yang mana ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Isu perubahan iklim dan COVID-19 merupakan dua krisis terparah dunia dan keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ketua Urusan Kerja Sama Internasional Air (International Water Cooperation) UNESCO, Ashok Swain menyampaikan, perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya fenomena degradasi ekosistem dan membuat sumber daya alam bumi tidak dapat melanjutkan kehidupan mereka.

Faktor-faktor tersebut disinyalir menjadi pemicu timbulnya wabah pandemi seperti COVID-19.

Dalam menghadapi wabah pandemi seperti saat ini, warga dunia seharusnya tidak boleh melupakan ancaman parah yang disebabkan oleh fenomena perubahan iklim. Dampak buruk dari perubahan iklim akan menyebabkan kerugian masif, terutama bagi masyarakat miskin yang tergolong ke dalam lapisan terbawah.

Bukan tidak mungkin, hal di atas akan meningkatkan terjadinya insiden konflik di tengah masyarakat. Hal tersebut kian terlihat jelas, terutama di negara dengan tata kelola yang buruk dan aksi korupsi yang merajalela.

Pengungsi Akibat Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Komunitas Internasional

Fenomena perubahan iklim telah mendatangkan rangkaian bencana di permukaan bumi, meliputi hilangnya keanekaragaman hayati, lenyapnya pulau-pulau kecil dan menyebarnya wabah pandemi.

Pemanasan global telah menyebabkan sekitar 150.000 kasus kematian setiap tahunnya. Angka ini diprediksi akan bertambah menjadi 250.000 pada tahun 2030 hingga 2050 mendatang.

Perubahan iklim juga memaksa sejumlah warga mengungsi, yang akhirnya berbuntut pada konflik Hak Asasi Manusia

Cameron Diver Wakil Sekjen The Pacific Community, yang berkantor pusat di Kaledonia Baru menyampaikan, “Perubahan iklim dan HAM adalah dua masalah utama dalam konteks pembangunan internasional. Isu keduanya harus sering dibicarakan dalam pelbagai tingkat, meliputi nasional, regional dan internasional.”

22 negara yang terletak di kepulauan Pasifik, dianggap sebagai kawasan pertama yang harus berhadapan dengan fenomena perubahan iklim dan konflik HAM. Negara di wilayah kepulauan ini berada di garis terdepan dalam melawan krisis iklim.

Oleh karena itu, negara-negara kepulauan Pasifik mengimbau warga internasional untuk segera menerapkan aksi nyata, guna melindungi kelangsungan generasi mendatang.

Beberapa warga di negara-negara tersebut, diberitakan harus bertahan hidup di atas darat dengan ketinggian yang tidak lebih dari 4 meter. Naiknya permukaan laut dapat mengancam kelangsungan hidup warga pulau.

Tidak heran jika fenomena perubahan iklim dapat memberikan pengaruh besar bagi aspek kehidupan umat manusia, meliputi HAM, kesehatan, sumber daya air, sanitasi dan hak bermukim.

Karena rentan terhadap efek pemanasan global, menjadikan negara di kepulauan Pasifik sebagai barometer awal terhadap efek perubahan iklim. Para peneliti memperkirakan, di bawah dampak dari perubahan iklim yang terus berkelanjutan, maka pada tahun 2050 mendatang, akan muncul 665 ribu hingga 1.7 juta pengungsi dari kawasan ini.

(Taiwan, ROC) --- Otoritas Republik Rakyat Tiongkok (RRT) baru-baru ini melakukan investigasi ketat terhadap perusahaan raksasa Alibaba. Pendirinya yakni Jack Ma pun tidak luput dari sasaran pihak berwenang.

Jack Ma merupakan sosok yang memiliki popularitas tinggi di RRT. Dirinya berhasil membesarkan sebuah perusahaan raksasa dengan jumlah kekayaan yang fantastis. Ketangguhan Jack Ma dalam mengembangkan bisnisnya pun mendatangkan perhatian dari otoritas RRT.

Kini dinasti kekayaan yang didirikan oleh Jack Ma pun tengah goyah. Jack Ma pun tidak dapat lagi seenaknya berbicara dengan penuh lantang di depan altar. Dirinya harus belajar bagaimana menjadi sosok yang tidak banyak bicara, layaknya warga normal pada umumnya.

Semakin Tinggi Pohon, Semakin Kencang Angin Menerpa

Jack Ma yang mulanya berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris ini, mendirikan situs Alibaba pada tahun 1999. Semenjak itu, dirinya memulai rantai bisnis e-commercenya dengan memperkenalkan platform Taobao dan Alipay, yang mana ini mengubah cara warga RRT berurusan dengan uang.

Ketangguhan Jack Ma dalam mengembangkan bisnisnya memang tidak perlu diragukan lagi. Ratusan juta warga RRT menggunakan inovasi yang diperkenalkan Jack Ma, dan tidak terkecuali dengan penguasa Xi -Jin-ping.

Di saat tengah berada di atas angin, hantaman keras pun menimpa Jack Ma. Konsekuensi terburuk telah diramalkan sebelumnya oleh para pakar finansial RRT maupun dunia.

Di tengah era keuangan yang melesat pesat di RRT, Jack Ma terus berupaya keras untuk memperluas gurita bisnisnya. Jack Ma pun pernah menyebutkan, bahwa dirinya harus menjalin relasi “unik” dengan pemerintahan RRT, guna memuluskan bisnisnya.

Pada tahun 2014, Alibaba masuk ke dalam pasar saham AS dan berhasil menjadi salah satu perusahaan RRT yang memiliki prospek luar biasa. Jack Ma yang sebelumnya hanya memiliki gaji bulanan US$15, bergegas masuk ke dalam daftar Bloomberg Billionaires dengan peringkat 24.

Jack Ma pun pernah dengan lantang mengujar, untuk mengembangkan bisnis e-commerce jangan hanya bergantung dengan pemerintah.

“Jalinlah hubungan dengan pemerintah, layaknya sepasang kekasih, tetapi jangan nikahi dia”

Ant Group Tertunda Melantai di Pasar Bursa Shanghai

Dalam sebuah acara Shanghai Bund Financial Summit yang digelar pada tanggal 24 Oktober 2020, Jack Ma mengkritik industri keuangan RRT yang dianggapnya masih sangat muda dengan sistim keuangan yang gersang dan jauh dari kata sehat.

Di kala itu Jack Ma mengujar, sebelum hendak memutuskan untuk mendaftarkan “Ant Financial Services Group” ke dalam pasar saham, ia menyampaikan otoritas RRT tidak seharusnya menggunakan cara manajemen stasiun kereta api dalam mengatur pasar saham mereka. Jack Ma juga mengujar, RRT saat ini membutuhkan pakar kebijakan daripada hanya sekedar pakar dokumentasi.

Dirinya menilai, manajemen pegadaian keuangan yang dijalankan oleh Bank of China adalah kesalahan yang paling serius, yang dicemaskan dapat merambat ke hal-hal keuangan lainnya.

Seminggu setelah Jack Ma menyampaikan komentarnya tersebut, media Financial Times pun menerbitkan artikel yang mempertanyakan regulasi perusahaan teknologi keuangan. Selanjutnya, petinggi keuangan RRT pun segera melakukan wawancara dengan petinggi “Ant Financial Services Group”.

Penawaran saham perdana IPO Ant Group pun ditangguhkan pada 3 November, hanya dua hari sebelum perusahaan itu dijadwalkan melantai di bursa saham Hong Kong dan Shanghai. Alasannya tak lain karena perubahan peraturan oleh regulator RRT.

Kemudian, pihak berwenang RRT pun meluncurkan proses penyidikan terhadap Alibaba yang dinilai telah melancarkan aksi monopoli dan mengganjarkan 4 tuduhan terhadap Ant Group, salah satunya adalah telah menghina otoritas setempat.

Beijing pun seakan-akan dinilai hendak memproklamirkan era pengontrolan finansial di kawasan mereka.

(Taiwan, ROC) --- Kini perhatian dunia tengah tertuju pada perkembangan vaksin yang tengah diupayakan oleh banyak negara, hal ini tidak terkecuali dengan negara adidaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Namun demikian, produk vaksin produksi Negeri Matahari Terbit tersebut dinilai tidak transparan, serta memiliki permasalahan terkait pengembangan dan hak penggunaan. Kekhawatiran yang ada dicemaskan dapat membahayakan upaya dunia internasional dalam memerangi penyebaran virus.

Vaksin COVID-19 menjadi pembicaraan hangat di akhir tahun 2020. Negara-negara kaya di dunia diberitakan telah memesan serta memborong vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat dan Benua Eropa.

Negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Indonesia dan Brasil beralih dengan memesan vaksin dari Negeri Tirai Bambu.

Kepercayaan dunia internasional terhadap produksi vaksin RRT kian melemah, terutama terhadap standar transparansi dan proses pengembangan yang digalang oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.

Hal tersebut kian mengkhawatirkan karena proses pemberian vaksin RRT di beberapa negara dinilai dapat membahayakan upaya imunisasi kolektif global dan melemahkan pencegahan penularan COVID-19.

Pakar kesehatan global di Institut Jenewa, Suerie Moon mengatakan kepada media Inggris – Financial Times bahwa cara RRT mengembangkan vaksin COVID-19 adalah sebuah kesalahan dan dicemaskan dapat berubah menjadi bumerang.

Suirie Moon mengatakan, “Jika ada jenis vaksin yang bermasalah dan gagal memberikan kemanjuran, maka dicemaskan dapat mempengaruhi kesediaan para warga untuk menerima vaksin, yang mana akan memukul berat upaya pengendalian pandemi.”

Suirie Moon melanjutkan, ketidaktransparan RRT dalam mengembangkan vaksin dinilai dapat membahayakan upaya imunisasi global untuk melawan COVID-19.

(Taiwan, ROC) --- Ketentuan "Nol Impor Limbah Asing" milik RRT (Republik Rakyat Tiongkok) akan mulai berlaku semenjak tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Otoritas Negeri Tirai Bambu sebelumnya juga telah secara bertahap mengurangi jumlah sampah daur ulang yang diimpor ke negara mereka.

Hal ini mengakibatkan sampah-sampah dari negara Barat tersebut masuk ke kawasan Asia Tenggara. Pertanyaannya kini adalah apakah negara-negara di Asia Tenggara siap menghadapi serangan sampah negara Barat, di tengah kebijakan "Nol Impor Limbah Asing" milik RRT yang akan mulai diberlakukan?

Kebijakan RRT Melarang Impor Sampah Berhasil Dilakukan

Terhitung tanggal 1 Januari 2021, RRT akan melarang pengimporan sampah limbah masuk ke kawasan mereka. Sebelumnya, pemerintah setempat juga telah mengurangi jumlah impor sampah negara lain yang ditujukan ke mereka.

Akibatnya, tumpukan sampah dari kawasan barat tersebut menjadi tidak terkendali dan mulai menyasar kawasan Vietnam dan Thailand, atau negara kawasan sekitarnya.

Kebijakan RRT tersebut juga serta-merta memaksa negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengubah kebijakan terhadap impor daur ulang berbahan plastik.

Belum lagi dengan jumlah sampah domestik yang harus dihadapi oleh Asia Tenggara, seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian di kawasan terkait. Di tengah serangan internal dan eksternal yang ada, kemampuan dari setiap otoritas nasional juga tengah diuji.

RRT mengalami perkembangan pesat di sektor industri manufaktur pada tahun 1990-an. Dengan terbatasnya jumlah bahan baku, membuat permintaan terhadap sampah daur ulang setempat mengalami peningkatan.

Fenomena ini seakan-akan memberikan solusi murah untuk menyelesaikan permasalahan pembuangan limbah bangsa Eropa dan Amerika, yakni dengan menjadikan RRT sebagai kawasan pembuangan limbah mereka.

Limbah yang dikirim tersebut berupa sampah padat, meliputi produk elektronik, plastik bekas, pakaian, limbah medis dan lain-lain.

Di tengah semakin meningkatnya kesadaran perlindungan lingkungan, otoritas RRT pada tahun 2017 merilis kebijakan melarang masuknya limbah asing dan mendorong untuk melakukan reformasi terhadap manajemen impor sampah mereka.

Setahun setelahnya, volume sampah asing yang masuk ke wilayah mereka mengalami penurunan. Jumlah sampah yang diimpor pada tahun 2018 berjumlah 22.63 juta ton. Angka ini berkurang menjadi 13.84 juta ton pada tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan volume sampah asing yang masuk ke RRT pada tahun 2016, kedua angka di atas berkurang sebanyak 51,4% dan 71%.

Berdasarkan data terakhir (November 2020), volume sampah impor turun menjadi 7,18 juta ton, atau menurun sebanyak 41% jika dibandingkan tahun 2019.

Perekonomian Melesar, Vietnam Memberlakukan Kebijakan Serupa pada Tahun 2025

Vietnam yang berbatasan dengan RRT, menjadi negara yang paling mendapatkan pengaruh besar. Menghadapi kebijakan RRT yang akan mulai berlaku tahun mendatang tersebut, membuat Vietnam harus berhadapan dengan volume sampah daur ulang asal negeri barat.

Otoritas setempat dirasa harus segera mempercepat langkah-langkah penanggulangan, mengingat lonjakan sampah domestik juga kian meningkat.

Menilik dari data statistik yang dihimpun otoritas setempat, Vietnam telah mengimpor 9,2 juta ton sampah pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, angka ini meningkat sebanyak 14%.

Semenjak tahun 2018, pihak berwenang Vietnam juga telah melakukan pengawasan ketat terhadap impor sampah asing. Mereka juga telah mengubah regulasi, misal memastikan hanya mengimpor sampah berkualitas tinggi atau memperkuat payung hukum dalam memeriksa kontainer berisikan sampah ilegal.

Media South China Morning Post mewartakan, hingga akhir bulan Oktober 2020, ada sekitar 3.300 kontainer berisikan limbah daur ulang yang tidak diklaim di pelabuhan Vietnam. Angka ini juga memperlihatkan penurunan signifikan, jika dibandingkan dengan data pada tahun 2018 silam.

Petinggi Vietnam menyampaikan, sebagian besar limbah daur ulang impor tersebut tidak memenuhi standar resmi yang telah ditetapkan otoritas setempat sebelumnya. Apalagi Vietnam juga tengah meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsep perlindungan lingkungan.

Volume-volume sampah tersebut, dicemaskan akan memberikan tekanan bagi kapasitas pembuangan sampah domestik.

Menilik data yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Vietnam, semenjak tahun 2010 hingga 2019, volume sampah domestik juga mengalami peningkatan sebesar 46%. Namun demikian, manajemen pengelolaan limbah setempat masih belum mencapai tahap maksimal.

Dari sekitar 64.700 ton volume sampah domestik yang dihasilkan tahun lalu, proporsi daur ulangnya hanya berkisar 8% hingga 12%. Ada lebih dari 2/3 sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Vietnam adalah salah satu negara di dunia dengan tingkat konsumen plastik yang tinggi. Lebih dari setengah volume plastik yang diproduksi di Vietnam adalah produk sekali pakai.

Guna menghadapi tekanan yang datang dari dalam dan luar, membuat otoritas Vietnam mengumumkan untuk sepenuhnya melarang impor limbah plastik pada tahun 2025 mendatang.

(Taiwan, ROC) --- Di bawah dorongan Amerika Serikat, hubungan bilateral antar Maroko yang terletak di Afrika Utara dengan Israel mulai memasuki tahap normalisasi. Selama beberapa dekade belakangan, Amerika Serikat mengubah posisinya dengan mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat, yang mana hal ini akan memberikan keuntungan besar bagi Maroko.

Namun demikian, ini juga menjadi medan pertaruhan bagi pemerintah Maroko, karena sebagian besar warga Maroko menaruh perhatian besar terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Di saat yang sama, hal ini juga dapat membangkitkan konflik antar orang Sahrawi dengan warga Maroko, yang dicemaskan dapat berubah menjadi konflik regional dan mempengaruhi upaya anti-terorisme.

AS Mengakui Kedaulatan Maroko atas Sahara Barat

Pada tanggal 10 Desember 2020, otoritas Maroko sepakat untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Dalam 4 bulan terakhir, Maroko juga menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Sebelumnya ada tiga negara Arab yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Sudan, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Ini juga menjadi segelintir pencapaian diplomatik berikutnya dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang hanya tersisa satu bulan lagi, yakni dengan terus membangun aliansi untuk memperkecil ruang lingkup Iran di Timur Tengah.

Menilik tweet yang dicuitkan Donald Trump dan pernyataan Gedung Putih, Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas kawasan Sahara Barat dan menegaskan kembali dukungannya terhadap rencana otonomi Maroko.

Dengan kata lain, AS tidak akan lagi menengahi persengketaan kedaulatan antar Maroko dengan orang Sahrawi terhadap Sahara Barat. Negeri Paman Sam akhirnya mempromosikan referendum tentang penentuan nasib otonomi di kawasan Sahara Barat.

Koresponden Reuters untuk Timur Tengah, Angus McDowall menganalisis bahwa dukungan AS terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat adalah konsesi kebijakan terbesar yang dibuat sejauh ini, guna memenangkan pengakuan negara-negara Arab atas Israel.

Sengketa Kedaulatan Sahara Barat Dalam 40 Tahun Terakhir

Sahara Barat terletak di pesisir pantai Atlantik yang kering, yakni di ujung barat laut Afrika. Sahara Barat diberkahi dengan tanah yang luasnya melebihi pulau Britania Raya. Namun demikian, kawasan ini hanya dihuni oleh 600.000 jiwa, dan awalnya merupakan wilayah kekuasaan Spanyol.

Pada tahun 1975, bangsa Spanyol pun mundur dari kawasan ini. Hal ini membuat bangsa Maroko mulai merapatkan basis mereka di Sahara Barat.

Aksi Maroko tersebut memaksa kelompok gerakan separatis Sahrawi, yakni “Polisario Front” untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1976, dengan menamai diri sebagai “Sahrawi Arab Democratic Republic”.

Selama 16 tahun, “Polisario Front” terlibat pertempuran panjang dengan pemerintah Maroko, yang akhirnya sebuah kesepakatan gencatan senjata berhasil dicapai pada tahun 1991.

Hal ini juga termasuk komitmen untuk menggelar referendum kemerdekaan yang diminta oleh pihak ““Polisario Front”. Tetapi sayangnya, janji tersebut belum juga terlaksana.

Tiga puluh tahun setelah kesepakatan gencatan senjata berhasil dicapai, tentara Maroko diberitakan masuk ke dalam zona penyangga yang dikontrol oleh PBB pada bulan November silam.

“Polisario Front” pun merobek perjanjian gencatan senjata dan melancarkan serangan balik, yang dicemaskan dapat membangkitkan kembali konflik di daerah terkait.

Pendukung Masing-Masing Maroko dan Sahara Barat

Hingga saat ini, ada sekitar 10 negara Afrika yang mulai mengakui keberadaan Republik Sahlawi. Meski demikian, pengakuan tidak datang dari negara-negara besar dunia dan bahkan PBB tidak mengakuinya.

Aljazair yang berbatasan dengan Maroko dan Sahara Barat juga telah menyatakan dukungannya kepada “Polisario Front”, lebih dari 100.000 orang Sahlawi tinggal di kamp-kamp pengungsi di Aljazair.

Di samping itu, Mauritania yang memiliki kawasan perbatasan terpanjang dengan Sahara Barat, juga menyatakan dukungannya kepada Repiblik Sahlawi.

Pada tahun 1979, PBB telah merilis resolusi dan mengakui bahwa otonomi dan kemerdekaan Sahara Barat menjadi hak dari warga setempat. Dalam resolusi tersebut, PBB juga menyesali tindakan Maroko yang menduduki Sahara Barat.

Banyak negara yang mengakui bahwasanya Maroko telah mencaplok kawasan Sahara Barat, tetapi pengakuan tersebut tidak datang dalam pernyataan yang jelas.

Pakar menyampaikan, tidak ada negara yang secara yang secara resmi mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, sebelum AS mengumumkan keputusan ini.

Kemenangan “Sementara” Maroko

Keputusan AS tersebut tampaknya tidak mungkin membuat negara-negara atau PBB mengubah keputusan mereka untuk menggelar referendum, guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

PBB pribadi juga telah mengumumkan pernyataan yang berisikan bahwa posisi mereka tidak berubah.

Semenjak tahun 2020, otoritas Maroko aktif terlibat dalam problematik internal Sahara Barat. Sejauh ini Maroko telah memfasilitasi 17 negara Afrika dan Arab untuk mendirikan konsulat mereka di Sahara Barat.

Raja Maroko yaitu Mohammed VI, layaknya sang ayah Hassan II, gigih memperjuangkan pengakuan internasional atas Sahara Barat dalam beberapa dekade. Memperoleh dukungan dari AS merupakan nilai tambah bagi reputasinya dan diharapkan dapat meningkatkan dukungan dari negara-negara lain.

Sarah Yerkes, seorang pakar Timut Tengah di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan kepada media New York Times bahwa langkah AS tersebut memiliki makna simbolik yang besar.

(Taiwan, ROC) --- Otoritas Australia merilis laporan investigasi militer setempat pada tanggal 19 November 2020 lalu, yang menguak kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota The Australian Defense Force (ADF) di Afghanistan selama bertahun-tahun.

Warga sipil dan tahanan setempat diberitakan menjadi korban tewas akibat kejahatan perang tersebut. Perhatian dunia langsung tertuju pada pemerintahan Negeri Kangguru tersebut, sesaat setelah laporan internasional ini dirilis ke publik.

Absennya Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam Proses Penyidikan

Investigasi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung Australia, Paul Brereton. Tidak heran jika penyidikan ini juga dikenal dengan nama “Brereton Report”.

Proses investigasi berlangsung selama 4 tahun dengan menghadirkan lebih dari 300 saksi mata. Ditemukan fakta bahwa ada sekitar 25 anggota yang kini masih bertugas atau pasukan yang telah pensiun, terlibat dalam aksi kejahatan perang.

Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan SAS (Special Air Service), dengan pangkat sersan dan kopral.

Berdasarkan bukti yang diperoleh selama penyelidikan, laporan tersebut merekomendasikan agar pihak Australian Federal Police segera menginvestigasi 19 tentara Australia yang diduga membunuh 29 warga sipil dan tahanan Afghanistan.

Dan ada enam tentara lainnya yang masuk dalam daftar investigasi tersebut, tetapi bukti yang menyertainya tidak begitu kuat. Investigasi baru dapat dilakukan jika keenam tentara tersebut mengakui perbuatannya sendiri.

Ini berarti ada 19 tentara Australia yang harus berhadapan dengan proses hukum pidana di Negeri Kangguru dan nasib akhir mereka akan berada di tangan 12 warga Australia yang bertindak sebagai juri pengadilan.

Namun untuk bisa sampai di depan pengadilan, dibutuhkan investigasi terlebih dahulu. Pihak militer Australia sudah bergerak cepat, yakni dengan memecat 13 tentara yang terlibat dalam aksi kekejaman tersebut.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag Belanda, yang sebelumnya pernah menyelidiki keterlibatan militer AS dalam kejahatan perang di Afghanistan, telah memberikan pernyataan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam investigasi kali ini.

Namun demikian, penggiat atau asosiasi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) pasti akan mengikuti perkembangan kasus ini. Jika keputusan akhir yang dirilis Australia tidak memadai atau terdapat skandal suap dalam proses penyidikan, maka ICC akan memulai investigasi mereka.

Dukungan-dukungan tersebut tidak akan memudahkan para pelaku lolos dari tanggung jawab atau memperoleh impunitas.

Waktu Penyidikan dan Proses Investigasi Menjadi Perhatian Publik

Kini langkah eksekusi apa yang akan diambil oleh pemerintah Australia menjadi perhatian utama publik.

Pada umumnya, Australian Federal Police (AFP) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh proses penyidikan. Namun demikian, sebelum laporan ini diterbitkan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan bahwa situasi ini tidak normal serta melibatkan banyak insiden dan masalah.

Kompleksitas yang ada dicemaskan akan menambah rumit proses penyidikan. Oleh karena itu, pihaknya pun mendirikan Office of the Special Investigator. Kantor ini akan beroperasi di bawah naungan AFP, diharapkan dapat segera diluncurkan pada awal tahun 2021 mendatang. Dengan demikian dapat segera memulai pengumpulan bukti yang relevan.

Wartawan senior Australia, Verona Burgess mengutarakan pendapatnya di kolom media daring “The Mandarin”. Ia menyampaikan, niat baik dari pemerintah Negeri Koala akan teruji dari anggaran dana dan pengalaman yang akan disubsidikan kepada satuan khusus atau lantor yang bertanggung jawab untuk menyidik.

Termasuk apakah kantor khusus ini akan mengadopsi rekomendasi yang diberikan “Brereton Report”untuk menggelar proses peradilan di pengadilan sipil. Dan apakah salah satu anggota tim memiliki pengalaman hukum internasional, terutama terkait aksi kejahatan perang.

Atau kasus ini akan masuk tersesat dalam labirin birokrasi, dan akhirnya menghilang dari mata dunia karena proses penyidikan yang terlampau panjang.

Hal-hal di atas tentu akan menguji kemampuan otoritas Australia dalam mengadili anggota pasukan militer mereka.

Selain itu, otoritas Australia telah membentuk Panel Pengawas Pelaksanaan Investigasi Afghanistan (Afghanistan Inquiry Implementation Oversight Panel), guna memantau kinerja AFP. Tim panel yang beranggotakan 3 orang ini, akan bertanggung jawab dan berhak melapor langsung kepada Menteri Pertahanan.

(Taiwan, ROC) --- Pada akhir tahun 2010, seorang pedagang sayur muda Tunisia mendapat perlakukan kejam dari aparat penegak hukum setempat, dikarenakan mendirikan sebuah kios. Secara tidak terduga, pria tersebut mengakhiri hidupnya dengan membakar diri, sebagai bentuk protes.

Peristiwa tersebut sontak saja membangkitkan kemarahan warga setempat yang selama ini telah bertahan. Aksi pelampiasan warga-warga di kala itu juga telah memicu perubahan rezim di banyak negara Arab dan Afrika utara. Gelombang aksi protes tersebut pada akhirnya disebut sebagai “Arab Spring” (Kebangkitan Dunia Arab).

Saat ini, gelombang revolusi “Arab Spring” genap berusia 10 tahun, bagaimana para pengunjuk rasa memandang aksi yang diharapkan dapat memberikan perubahan baru ini? Dan apa yang tersisa dari revolusi ini?

Revolusi Tunisia Membuka Gerbang Krisis Ekonomi

Gerakan revolusioner yang digulir oleh aksi semena-mena para aparat terhadap seorang pedagang di Tunisia pada akhir tahun 2010, disinyalir telah membuka gerbang terhadap aksi kekerasan yang berujung pada keruntuhan perekonomian.

Tidak hanya itu, jutaan orang terpaksa harus mengungsi dan mereka yang memutuskan untuk bertahan harus dihadapkan terhadap kekacauan.

Resolusi yang awalnya berisikan harapan tersebut ternyata berujung pada kompleksitas dan kesulitan di wilayah Arab dan Afrika Utara. Tunisia adalah satu-satunya pihak yang berhasil melancarkan aksi revolusi.

Meski revolusi ini telah membawa kemenangan dalam kebebasan berpolitik, tetapi krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan polemik berikutnya, misal tingkat inflasi dan angka pengangguran yang tinggi. Hal ini juga mendatangkan rasa kekecewaan, terutama bagi mereka yang turut memperjuangkan aksi revolusi.

Salah seorang aktivis yang juga bergelut sebagai pengacara, Houeida Anouar mengatakan, “Orang-orang berpikir bahwa kejatuhan rezim Zine El Abidine Ben Ali dapat menyelesaikan segalanya. Namun, saya pikir hal ini harus memakan waktu setidaknya 20 hingga 30 tahun.”

Revolusi Mesir yang Membuka Permasalahan Baru

Mesir yang menjadi salah satu negara yang turut terimbas aksi revolusi ini, melancarkan protes demokrasi yang berhasil menggulingkan kediktatoran Presiden Hosni Mubarak dan menghantarkan Mohamed Morsi sebagai presiden pertama yang dipilih secara demokratis.

Namun sayangnya, Mohamed Morsi digulingkan oleh kudeta militer kurang dari 2 tahun dirinya menjabat. Hal ini kembali membawa Mesir masuk ke dalam pemerintah represif.

Abdel Fattah al-Sisi yang memiliki latar belakang tentara ini melakukan kudeta dan berhasil menjadi pemegang kuasa di Mesir hingga hari ini. Dirinya juga sudah mengupayakan berbagai cara untuk memperluas cengkeramannya dengan mengubah konstitusi setempat, agar militer terus dapat berkuasa.

Menilik dari konstitusi yang ada saat ini di Mesir, Abdel Fattah al-Sisi dapat berkuasa hingga tahun 2030.

Meski demikian, harapan reformasi terlihat pada generasi muda yang di kala itu masih berusia sangat dini, demikian ungkap Mohamed Lotfy, seorang Ketua Egyptian Commission for Rights and Freedoms.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, mengingat ruang perbedaan pendapat di Mesir saat ini semakin sempit. Kepada media AFP, Mohamed Lotfy menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan segala upaya untuk meredupkan impian revolusi 25 Januari.

Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri pada tanggal 25 Januari 2011, yang juga menjadi momen berakhirnya masa 30 tahun kediktatoran Mesir.

Impian Para Pejuang Revolusi Retak, Ikut Campurnya Pihak Asing

Di lain pihak, gelombang revolusi yang terjadi Libya, Suriah dan Yaman telah berkembang menjadi perang saudara selama bertahun-tahun.

Madji yang merupakan seorang warga Libya yang mencermati perkembangan di Tunisia dan Mesir, awalnya percaya jika gelombang revolusi kedua wilayah tersebut akan mendatangkan perubahan bagi Libya.

Namun di Libya, perjuangan yang didengungkan sepuluh tahun silam tidak memiliki substansi untuk menggulingkan rezim Moamer Kadhafi yang telah berkuasa selama 40 tahun lamanya.

Pengunjuk rasa di kala itu meminta agar otoritas memberikan mereka sedikit ruang untuk mengekspresikan kebebasan dan keadilan. Pada awalnya, tidak ada satu pengunjuk rasa pun yang meneriakkan “penggulingan rezim”.

Sayangnya aksi protes di kala itu ditanggapi berlebihan oleh rezim Moamer Kadhafi. Ia pun memerintahkan penindasan berdarah, yang memicu aksi perlawanan terhadap pemerintah. Pada akhirnya, Moamer Kadhafi pun digulingkan dan dibunuh oleh para pemberontak dalam perjalanan melarikan diri.

Setelah itu, kekuasaan Libya berada di panglima perang setempat yang akhirnya menjerumuskan Libya ke dalam kekacauan selama 10 tahun.

Aksi protes awal yang terjadi di Suriah juga meminta agar reformasi segera direalisasikan. Dahnoun yang merupakan partisipan unjuk rasa di kala itu menyampaikan, para pemrotes awalnya turun ke jalan dengan aksi damai menyerukan agar pemerintah segera melakukan reformasi, tidak ada seorang pun yang meminta terjadinya perpecahan atau perang.

“Saya ingat dengan jelas, di kala itu kami terus meneriakkan kata kebebasan. Tidak ada yang lain!”

Presiden Suriah Bashar al-Assad selamat dari gelombang revolusi ini. Kursi kekuasaannya pun tetap tidak tergoyahkan hingga hari ini. Namun demikian, sama seperti Libya, kekacauan yang terjadi di Suriah telah membuka peluang bagi kekuatan asing untuk menyusup masuk dan memperluas pengaruh di Suriah.

Dahnoun yang saat ini bermukim di Kota Idlib yang terletak di barat laut Suriah menyampaikan kepada media AFP, “Sebelumnya kami telah dipermainkan oleh kekuatan asing dan Suriah saat ini tidak memiliki suara. Kekuatan asing yang dapat menentukan segalanya.”

Namun demikian, kemarahan publik kembali terulang pada penghujung tahun 2018. Serangkaian pemberontakan dan aksi revolusi pecah di Sudan, Aljazair, Irak, Lebanon dan Iran. Apalagi kecamuk COVID-19 kian memperparah rasa ketidakpuasan para warga terhadap pemerintah. Hal ini kembali memicu pemrotes untuk menggelar aksi turun ke jalan.

(Taiwan, ROC) --- Proyek penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 telah memperlihatkan kemajuan berarti pada belakangan ini. Dua perusahaan Amerika Serikat, Pfizer dan Moderna telah mengumumkan hasil percobaan vaksin mereka yang mampu meningkatkan antibodi seseorang hingga 95%.

Berita ini pun menarik perhatian para petinggi dunia dan berharap dapat segera memperoleh kapasitas vaksin, guna mengekang penyebaran virus di dalam komunitas (community spread).

Namun demikian, para analisis menilai pencapaian imunitas di tingkat komunitas sulit terealisasikan hanya dengan mengandalkan vaksin.

Perkembangan Vaksin Menghadirkan Secercah Harapan

Semenjak pandemi virus korona merebak pada awal tahun 2020 lalu, perusahaan farmasi dan bioteknologi dunia telah mengupayakan berbagai cara untuk mengembangkan vaksin.  

Belakangan ini, kabar baik datang dari perusahaan farmasi AS, Pfizer yang mengumumkan bahwa vaksin yang dikembangkan mereka bersama dengan perusahaan BionTech Jerman, berhasil meningkatkan antibodi manusia hingga 90%.

Di samping itu, kabar baik berikutnya juga kembali diumumkan oleh perusahaan farmasi Amerika, Moderna, yang mengklaim bahwa vaksin dikembangkan mereka berhasil membuat tubuh manusia kebal terhadap virus korona.

Kedua berita tersebut sontak saja menarik perhatian warga dunia, terutama para petinggi-petinggi negara yang berharap dapat segera memiliki vaksin tersebut.

Para ahli memperkirakan, jika dua pertiga populasi negara diberikan vaksinasi, maka dapat meningkatkan kekebalan di dalam komunitas, serta disinyalir dapat menekan penyebaran COVID-19.

Peneliti dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan, jika 65% hingga 70% penduduk di suatu negara diberikan suntikan vaksin, maka disinyalir dapat menekan terbentuknya klaster-klaster baru.

Namun demikian, tingkat cakupan vaksin akan melebihi 70%, jika jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19 meningkat. Sebut saja dengan jumlah kasus COVID-19 di Negeri Paman Sam yang kian memprihatinkan, maka proporsi pemberian vaksin akan melebihi 70%.

Pakar kesehatan di Johns Hopkins Center for Health Security, Amesh Adalja menyampaikan, jika AS ingin mencapai taraf kekebalan imunitas, maka otoritas setempat harus memvaksinasi lebih dari 70% populasi warga mereka.

Jumlah ini akan terus bertambah sesuai dengan kualitas vaksin yang disuntikkan.

Kekebalan Komunitas Bukan Jaminan Bebas Sepenuhnya dari Serangan COVID-19

Namun, hanya dengan bergantung pada pemberian vaksin untuk menggapai tujuan kekebalan komunitas (herd community) adalah pemikiran yang tidak begitu benar.

Joseph Jansa, seorang pakar kesehatan di Pusat Pengendalian dan Penyakit Benua Eropa menyampaikan, "Kadang-kadang kekebalan komunitas disamaratakan dengan pertahanan pribadi".

Ia menambahkan, pemahaman bahwa kekebalan komunitas dapat menghindarkan diri dari serangan serius adalah pemikiran yang kurang tepat.

Kekebalan komunitas mengacu pada jaringan perlindungan kelompok tertentu dan bukan mengarah pada pertahanan individu.

Salah seorang pakar virus di Mainz University Jerman, Bodo Placher mengemukakan, meski vaksinasi dapat mengurangi jumlah penularan virus pada tahap tertentu, tetapi sulit untuk sepenuhnya bergantung pada pemberian vaksin, terutama pada penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia.

Bodo Placher melanjutkan, suntikan vaksin memang dapat membuat seseorang terhindar dari penyebaran virus. Tetapi anggapan bahwa epidemi dapat dicegah hanya dengan pemberian vaksin adalah gagasan yang salah.

Di samping itu, banyak faktor penentu yang harus dipikir matang-matang, sebelum suatu kawasan dapat mencapai taraf kekebalan komunitas. Misalnya memperhitungkan berapa besar tingkat penularan virus? Apakah pemberian vaksin pertama cukup untuk mencegah penyebaran virus atau hanya akan membuat seseorang terhindar dari jatuh sakit?

Berapa banyak pihak dalam suatu negara yang bersedia menerima pemberian vaksin? Apakah suntikan vaksin menghasilkan efek serupa pada setiap individu?

Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan suatu wilayah sebelum menerapkan pemberian vaksin dalam skala besar.

Salah seorang pakar imunologi di Universitas Kedokteran Wina Austria, Winfried Pickl menyampaikan, tanpa adanya protokol kesehatan yang mumpuni, rasanya sulit mengetahui berapa cepat virus korona ini menyebar.

Ia pun beranggapan, untuk mencapai angka seperti yang diumumkan oleh pihak laboratorium, maka cakupan pemberian suntikan vaksin harus diperluas.

Selain itu, apakah pemberian vaksin dapat mencapai kekebalan komunitas? Hal ini juga harus bergantung pada jenis vaksin yang dipilih oleh suatu negara, guna memerangi penyebaran virus.

(Taiwan, ROC) --- Guna memperluas pengaruh globalnya, Tiongkok telah mengucurkan pinjaman ratusan miliar dolar kepada banyak negara berkembang.

Datangnya kecamuk pandemi COVID-19 tahun ini, membuat hutang-hutang dari negara tersebut menjadi kian bertambah. Perekonomian di banyak negara Benua Afrika dilaporkan terlah terpuruk, salah satunya adalah Zambia yang telah berada ditahap “Debt default”.

Krisis hutang Benua Afrika disinyalir akan meningkatkan risiko strategi pinjaman luar negeri Tiongkok.

Dalam 20 tahun belakangan ini, otoritas Negeri Tirai Bambu telah mengucurkan pinjaman kepada banyak negara berkembang. Strategi finansial diberikan guna untuk memperluas pengaruh Tiongkok di dunia dan meningkatkan suara dukungan dari negara-negara peminjam.

Tiongkok pun berhasil menjadi negara kreditor terbesar untuk kawasan Benua Afrika. Guna memperkuat strategi finansialnya, otoritas Beijing juga telah meluncurkan inisiatif “Belt and Road” pada tahun 2013 silam.

Selain itu, Tiongkok juga menjalin kerja sama dengan badan perusahaan milik negara setempat, dengan total dana yang dipinjamkan mencapai US$ 152 miliar.

Namun, datangnya epidemi COVID-19 telah membuat negara-negara Afrika kelimpungan untuk membayar hutang mereka. Salah satunya adalah Zambia yang diperkirakan akan gagal membayar hutang mereka. Bukan tidak mungkin jika Zambia akan menjadi negara pertama di Benua Afrika yang tidak mampu membayar hutang dalam kurun 2 dekade belakangan.

Majalah African Business mengutip pernyataan Elling Tjønneland yang merupakan peneliti senior “Christian Michelsen Research CMI” di Norwegia menyampaikan, pendapatan di negara-negara Afrika sebagian besar bergantung pada ekspor bahan mentah. Dan datangnya COVID-19 telah membuat harga bahan mentah menyentuh level terendah, dan harus berujung pada terpuruk perekonomian setempat.

Ia memperkirakan prospek Benua Afrika dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi sangat suram.

Meski otoritas Afrika terus berupaya untuk melunasi hutang mereka, tetapi bukan tidak mungkin dapat membuat banyak negara peminjam akan mengalami krisis di tengah datangnya wabah COVID-19.

Menilik data dari Bank Dunia, negara-negara berekonomi lemah yang memiliki hutang dengan negara anggota G20, rasionya telah meningkat dari yang semula 45% di tahun 2015 menjadi 63% di tahun 2019.

Dan Tiongkok menjadi kreditor terbesar bagi negara-negara peminjam yang mayoritas berasal dari Benua Afrika.

Di tengah kecamuk COVID-19 yang meluluhlantakkan perekonomian dunia, G20 merilis kebijakan Debt Service Suspension Initiative, DSSI; guna menangguhkan sementara hutang 73 negara termiskin di dunia. Selain itu, G20 juga mempromosikan kebijakan finansial untuk mengevaluasi kembali periode pengembalian hutang tersebut.

Meski demikian, otoritas Tiongkok tidak terlalu setuju menanggapi kebijakan untuk memperpanjang masa pengembalian hutang negara-negara peminjam.

Media New York Times mewartakan, saat ini Tiongkok menghadapi pilihan yang rumit. Jika mereka mengevaluasi ulang atau membebaskan pinjaman tersebut, maka hal ini akan menambah tekanan bagi finansial setempat.

Belum lagi hal ini akan mendatangkan ketidakpuasan dari rakyat Tiongkok, yang notabene juga tengah mengalami perlambatan ekonomi.

Jika Beijing meminta negara-negara peminjam untuk segera melunasi hutang mereka, maka dirasa akan dapat mendatangkan kritikan dari komunitas dunia. Mengingat sebelumnya Negeri Panda tersebut dinilai lambat dalam menangani penyebaran COVID-19.

Di samping itu, hal tersebut juga akan menghambat strategis Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di tanah Afrika.

(Taiwan, ROC) --- Joseph Robinette Biden Jr lahir pada tanggal 20 November 1942 di Scranton - Pennsylvania, Amerika Serikat. Bersama seorang adik perempuan dan dua adik laki-laki, ia dibesarkan di keluarga Katolik Irlandia.

Joe Biden terpilih menjadi anggota Senat Amerika Serikat, di usianya yang menginjak 29 tahun. Setahun setelahnya, ia pun tercatat sebagai Senator termuda dalam sejarah perpolitikan Negeri Paman Sam.

Namun, sebuah peristiwa memilukan menimpa anggota keluarganya di malam pelantikan. Istrinya - Neilia dan putrinya - Naomi tewas dalam insiden kecelakaan mobil.

Joe Biden mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada tahun 1988. Namun, dirinya harus mundur dalam kontes pemilihan, setelah peristiwa plagiarisme menimpa dirinya.

Di kala itu, Joe Biden muda dianggap telah menjiplak pidato pemimpin Partai Buruh Inggris - Neil Kinnock, yang mendatangkan reaksi keras dari masyarakat luas.

Setelah itu, ia pun mulai memusatkan diri untuk mengisi pengalaman politiknya di Senat AS. Politisi Partai Demokrat tersebut pernah menduduki posisi Ketua Komite Hubungan Luar Negeri.

Joe Biden kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2008, tetapi dirinya gagal mendapatkan dukungan politik. Ia pun mundur dari bursa pemilu dan bergabung dengan tim mantan presiden Barack Obama.

Dan akhirnya, Joe Biden kembali mengisi bursa pemilu Amerika Serikat tahun 2020, melawan petahana Donald Trump.

Joe Biden yang Sering “Salah Ucap”

Bagi Joe Biden, proses pemilu adalah hal yang sudah lumrah.

Karir politik dari seorang Joe Biden dimulai semenjak 47 tahun silam, yaitu tahun 1973. Kampanye presiden pertamanya berlangsung 37 tahun yang lalu, yakni tahun 1987.

Wajar jika banyak pemilih muda tidak mengetahui sepak terjang dari lelaki yang besar di Scranton - Pennsylvania.

Joe Biden merupakan pribadi yang pintar berbicara di depan para pendukungnya. Meski demikian, pada saat yang sama dirinya juga dianggap "bom waktu" karena terlampau sering melontarkan kata-kata ceroboh, yang dicemaskan dapat menyebabkan masalah.

Ia pun dicalonkan sebagai presiden pada tahun 1988, karena dinilai mampu memberikan pidato yang mengunggah semangat. Namun sayangnya, jalan menuju Gedung Putih bagi Joe Biden muda di kala itu harus pupus sebelum laga pemilu dimulai.

Dalam pidato publik pertamanya di kala itu, Joe Biden mengatakan bahwa leluhurnya pernah bekerja di pertambangan batu bara di timur laut Pennsylvania. Ia sangat kecewa dan marah karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk hidup layak.

Tetapi setelah ditelusuri, leluhur Joe Biden tidak ada satu-pun yang pernah bekerja di pertambangan. Perkataan yang dilontarkannya di kala itu memiliki kesamaan dengan politisi Inggris - Neil Kinnock.

Neil Kinnock yang pernah memimpin Partai Buruh setempat, memang berasal dari keluarga penambang.

Belakangan, istilah "Joe Bomb" pun muncul, untuk menyinggung Joe Biden yang di kala itu dianggap telah salah ucap.

Dalam sebuah pidato publik pada tahun 2012 silam, Joe Biden menyampaikan bahwa dirinya mengenal 8 sosok presiden AS dan tiga di antaranya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya.

Di sini ia menggunakan kata "intimately", guna menguraikan kedekatannya dengan 3 sosok presiden AS. Kata intimately dinilai banyak orang memiliki keterkaitan dengan hubungan seksual, dan tidak pantas digunakan dalam pidato di kala itu.

Komentar Joe Biden kembali mendatangkan kritikan keras dari masyarakat luas, saat dirinya menjabat posisi Wakil Presiden Barack Obama pada tahun 2009. Di kala itu Joe Biden tengah membicarakan persoalan ekonomi Amerika Serikat, ia menerangkan "Kesalahan yang kita lakukan kemungkinan berada di kisaran 30%".

Sebelumnya, saat dirinya bersaing ketat dengan Barack Obama untuk memperoleh kursi kandidat presiden Amerika Serikat, Joe Biden pernah melontarkan bahwa Barack Obama merupakan sosok yang pintar berbicara, cerdas, bersih, dan warga AS keturunan Afrika yang tampan.

Komentar Joe Biden di kala tersebut, dianggap telah merendahkan warga kulit hitam. Ia pun menolak anggapan itu dan mengatakan bahwa tidak ada niat sedikit-pun  untuk meremehkan warga keturunan Afrika, terlebih Barack Obama.

Ini sekali lagi memperlihatkan kecenderungan Joe Biden yang sering kali "salah ucap" dalam menyampaikan pidato dan tidak jarang harus merugikan karier politiknya.

Politisi yang Sangat Paham dengan Pemilu

Namun, kecerobohan Joe Biden juga dianggap memiliki beberapa kelebihan. Panggung politik saat ini lebih didominasi gaya penyampaian konvensional, yang dinilai terlampau hati-hati atau kaku.

Sebaliknya, ucapan Joe Biden yang apa adanya dinilai sebagai bagian dari kebenaran.

Joe Biden mengaku, bahwa sedari kecil dirinya tidak terlalu pintar dalam merangkai kata-kata dan bahkan terkesan gagap. Membaca teks atau manuskrip bukan gayanya, melainkan langsung menyampaikan dari lubuk hati.

Beberapa kali dirinya terlihat sangat akrab dengan para pendukungnya yang berasal dari kaum pekerja kerah biru. Sehabis menyampaikan pidato, Joe Biden akan berbaur dengan kerumunan, kemudian berjabat tangan atau sekedar melakukan swafoto (selfie)

Namun kedekatan tersebut terkadang mendatangkan permasalahan tersendiri.

Joe Biden dituduh oleh delapan wanita, karena dianggap telah tidak wajar memeluk, menyentuh dan mencium mereka.

Salah satu televisi setempat bahkan merekam gambar Joe Biden yang tengah berinteraksi dengan para wanita dari jarak dekat. Joe Biden terlihat seperti mencium rambut pendukung wanitanya.

Joe Biden pun berjanji bahwa dirinya akan lebih hati-hati saat berinteraksi dengan para pemilih di masa mendatang.