(Taiwan, ROC) --- Kondisi pandemi COVID-19 di Jepang kembali memburuk. Jumlah kasus baru positif COVID-19 di Tokyo dan Osaka kembali mencetak rekor tertinggi. Gelombang epidemi kali ini menyasar warga di seluruh jenjang usia, baik itu anak muda maupun para lansia.

Hal ini tidak begitu mengejutkan, karena di saat pemerintah setempat melonggarkan pembatasan epidemi, maka sebagian besar warga kembali memadati tempat-tempat umum.

Apakah mereka tidak takut terinfeksi? Sebuah jawaban mengejutkan datang dari warga Jepang, “Lebih menakutkan meninggal di dalam kesepian, daripada tertular virus korona.”

Kyoto kembali menghadapi gelombang kedua penularan COVID-19. Di lain pihak, kasus infeksi di Ibukota Tokyo harus kembali mencuat ke publik. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di Negeri Matahari Terbit?

Menurut informasi yang dirilis oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo, kasus-kasus baru tersebut rata-rata bermunculan di kawasan yang dipadati hiburan malam. Kasus infeksi juga terjadi area jantung kota, misal Shinjuku dan Ikebukuro.

Dengan kata lain, munculnya gelombang kedua ini telah memperlihatkan kecenderungan anak-anak muda untuk memadati kawasan hiburan pada malam hari.

Apakah infeksi gelombang kedua ini hanya menyerang mereka yang muda? Sepertinya tidak demikian. Jika menilik dari data setempat, reaksi positif COVID-19 juga muncul di kalangan paruh baya bahkan lansia. Selain kota-kota besar yang memang pada awalnya lebih didominasi anak-anak muda, beberapa kawasan di Jepang juga memperlihatkan semakin banyaknya warga lansia yang terinfeksi COVID-19.

Dibandingkan anak muda, warga paruh baya atau lansia memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19. Tidak sedikit dari mereka yang harus merenggang nyawa, setelah divonis terinfeksi virus korona. Pertanyaannya adalah, mengapa jumlah warga paruh baya di Jepang yang terinfeksi gelombang kedua kali ini mulai meningkat?

Awal bulan Juni, otoritas Jepang mencabut status deklarasi darurat dan mulai melonggarkan kebijakan pengendalian epidemi. Tempat-tempat ramai yang tadinya dilarang, kini dipersilakan untuk beroperasi kembali, tidak terkecuali dengan fasilitas hiburan.

Saat status darurat masih diberlakukan, sebuah survei dengan tema “hal pertama apa yang ingin dilakukan, setelah larangan keluar rumah ditangguhkan?” dilakukan.

Mereka yang berusia 20 hingga 39 tahun menjawab, ingin berwisata dan kembali ke kampung halaman. Usia 40 hingga 49 tahun menyampaikan, bahwa mereka ingin langsung berbelanja.

Bagi mereka dengan usia 50 hingga 69 tahun mengemukakan, ingin makan di luar dan membeli kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bagi kaum lansia (70 hingga 79 tahun) menjawab, ingin segera olahraga dan gerak badan.

Dan setelah dibuka kembali, pusat kebugaran setempat langsung diserbu banyak warga. Sebagian besar dari mereka diketahui berusia di atas 70 tahun atau bahkan 80 hingga 90 tahun.

Sebelum epidemi berkecamuk, pusat kebugaran merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh para lansia setempat.

 “Setelah bosan berada di dalam rumah selama dua bulan, saya hampir pikun. Di satu sisi saya takut terinfeksi, tetapi di sisi lain jika terus mengurung diri, saya tidak akan berinteraksi dengan orang lain. Saya bisa terkena demensia atau bahkan lebih mengerikan.”

Infeksi penularan di Hokkaido terjadi di KTV (Karaoke Televisi), di mana para lansia sering berkumpul.

KTV ini mulanya beroperasi di malam hari. Tetapi setelah larangan beroperasi dikeluarkan, KTV tersebut mengubah jam operasional mereka menjadi siang hari. Setelah batasan resmi diberlakukan, KTV pun mulai membuka pintu mereka di siang hari.

KTV ini memiliki pelanggan tetap yang sebagian besar berasal dari golongan paruh baya atau lansia. Beberapa kasus positif yang terjadi di dalam KTV tersebut, menimpa mereka yang hanya datang untuk minum dan bernyanyi karaoke.

Gaya hidup kaum lansia Jepang masa kini, telah berubah semenjak beberapa dekade lalu. Apalagi perubahan ini kian drastis, di tengah masa-masa pandemi COVID-19.

Mereka kini cenderung lebih menyukai gaya hidup travelling, mengunjungi Live House, menyaksikan drama teater dan pergi mengunjungi pusat kebugaran.

Tempat-tempat di atas merupakan kawasan yang rentan terjadi penularan komunitas. Apalagi data penularan yang terjadi di sebuah komunitas di Jepang terbilang tinggi.

Tentunya gaya hidup kaum lansia Jepang tersebut, tidak seharusnya dihentikan dan sebaliknya harus dipromosikan. Namun masalahnya adalah ketidakmampuan kaum lansia Jepang untuk beradaptasi dengan tantangan yang dibawa oleh wabah pandemi virus korona.

(Taiwan, ROC) --- Hubungan bilateral Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan India kembali memanas setelah konflik berdarah antar keduanya terjadi di wilayah perbatasan akhir-akhir ini. Otoritas India berusaha memperlihatkan perlawanan mereka kepada pihak RRT. Perlawanan ini terjadi di berbagai aspek; misal ekonomi, teknologi atau mengkoordinasikan kekuatan dunia internasional.

Di lain pihak, RRT pun tidak tinggal diam. Negeri Tirai Bambu berupaya keras untuk memperluas hubungan kerja sama nya dengan negara-negara tetangga India.

Salah satunya adalah Bangladesh, yang selama ini selalu berseberangan dengan otoritas India perihal Undang-Undang Kewarganegaraan. Otoritas Beijing dinilai ingin menggunakan peluang ini untuk mengimbangi perlawanan India.

Selain memperkuat pengaruhnya atas otoritas Dhaka, pihak Negeri Tirai Bambu seakan-akan menjadikan Bangladesh sebagai medan pertempuran baru bagi geo-politik India dengan Tiongkok.

Kekecewaan Bangladesh Terhadap UU Kewarganegaraan India

Pada bulan Mei silam, konflik berdarah antar Tiongkok dengan India terjadi di wilayah perbatasan yang terpencil di Pegunungan Himalaya. Setelah peristiwa tersebut pecah, hubungan kedua negara pun terus memburuk.

Otoritas India segera mengambil langkah-langkah ekonomi dan diplomatik, termasuk memblokade perusahaan Huawei dan penggunaan aplikasi Tik Tok. Di samping itu, India juga mengkoordinasikan dukungan dunia internasional untuk melawan Tiongkok.

Di lain pihak, otoritas Beijing mulai menjalin hubungan negara-negara tetangga India yang selama ini tidak puas dengan pemerintahan India. Salah satunya adalah Bangladesh, yang kecewa terhadap pengesahan RUU Kewarganegaraan New Delhi.

Langkah Negeri Tirai Bambu tersebut, dinilai seakan-akan hendak menjadikan Bangladesh sebagai medan pertempuran baru bagi situasi geo-politik mereka dengan India.

Jalinan persahabatan antar India dengan Bangladesh sudah terjadi semenjak dahulu kala. Letak geografis yang bersebelahan, membuat rasa ketergantungan antar kedua negara terjalin kian erat.

Meskipun demikian, India dengan Bangladesh terlibat perselisihan serius perihal penggunaan sumber air Tessta. Perselisihan yang sudah terjadi semenjak dahulu ini, menjadi warna tersendiri dalam jalinan persahabatan antar kedua negara.

Namun faktanya, otoritas Dhaka telah menyatakan ketidak-puasan mereka atas perlakukan tidak adil New Delhi saat melangsungkan perjanjian perdagangan.

Apalagi India telah meloloskan RUU Kewarganegaraan pada tahun 2019 silam, membuat hubungan kedua negara kian berada di ujung tanduk.

Menilik laporan yang ditulis oleh media Jerman, DW, Bangladesh yang sebagian besar dihuni oleh penganut Muslim ini, mengecam keras atas dibentuknya UU Kewarganegaraan New Delhi. Mereka menuduh Perdana Menteri India, Narendra Modi berniat untuk memperluas paham nasionalisme Hindu yang merupakan tonggak utama dari politikus sayap kanan tersebut.

Langkah ini dinilai akan membangkitkan ketegangan umat Muslim dan Hindu antar kedua negara.

Seorang pakar di Woodrow Wilson International Center for Scholars, Michael Kugelman mengatakan, "Dengan diberlakukannya UU tersebut, otoritas Dhaka khawatir dengan lonjakan kepulangan warga mereka yang selama ini bekerja di India. Gelombang kepulangan tersebut dicemaskan dapat menimbulkan masalah baru bagi Dhaka pribadi."

"Beijing paham jelas akan keregangan antar India dengan Bangladesh. Mereka cerdik memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan kesempatan dagang kepada Bangladesh, yang mana akan mempererat hubungan kepercayaan antar Beijing dengan Dhaka."

Masuknya Tiongkok ke Kawasan Tetangga India

India adalah negara terbesar di wilayah Asia Selatan, yang menganggap Bangladesh adalah wilayah yang sudah seharusnya berada di bawah pengaruh mereka. Kedekatan antar Beijing dengan Bangladesh baru-baru ini, tentu membuat India merasa geram.

Pada bulan April silam, perusahaan Tiongok mengalahkan India dan memenangkan proyek pembangunan terminal bandara Sylhet, dengan nilai yang fantastis, yakni US$ 250 juta. Di samping itu, semenjak bulan Agustus, Tiongkok telah menjual 97% produk asal Bangladesh.

Sebanyak 8.256 produk Bangladesh yang dipasarkan di Negeri Tirai Bambu. Dengan dimulainya hubungan perdagangan ini, Bangladesh dapat menikmati akses bebas pajak di Tiongkok.

Kedekatan antar kedua negara tersebut, secara tidak langsung akan membuat otoritas New Delhi menjadi gerah.

Selain hubungan di sektor ekonomi perdagangan, Bangladesh dengan Tiongkok juga memperkuat kerja sama pertahanan nasional mereka. Menilik dari perjanjian kerja sama yang disetujui oleh kedua negara, Beijing telah membekali Dhaka dengan berbagai perlengkapan militer, seperti tank, jet tempur dan kapal selam.

Situs berita India "The Print" mengutip pernyataan Petinggi India yang bermukim di Bangladesh, Veena Sikri menyampaikan, Tiongkok telah memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Selatan dan mulai mendekat kawasan-kawasan sekitar, guna mengimbangi India. Apalagi pengaruh mereka kini kian berkembang pesat."

The Print juga mengutip pernyataan seorang petinggi India yang tidak ingin disebu namanya. Ia mengatakan, tantangan dari Tiongkok akan selalu ada. Dari Nepal hingga Bangladesh, otoritas Negeri Tirai Bambu menargetkan negara-negara tetangga India.

Dengan cemas pejabat tersebut menambahkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah Partai Komunis kini membuka jalan bagi Pakistan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Bangladesh.

Perkembangan hubungan bilateral antar kedua negara kerap kali diwarnai rasa permusuhan. Pihak berwenang Dhaka menuduh Pakistan telah membantai 3 juta warga Bangladesh dalam perang kemerdekaan di era tahun 1970-an.

Bangladesh, Medan Pertempuran Geo-Politik Baru Tiongkok dengan India

Selain itu, seorang peneliti di Universitas of Delhi, Mozammil Ahmad menyampaikan, konflik antara India dengan Tiongkok telah berdampak pada geo-politik di Asia Selatan. Pengaruh Bangladesh yang berada di antara keduanya akan memunculkan hubungan internasional baru di wilayah Asia Selatan.

Kebuntuan hubungan Tiongkok dengan India tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan putusnya hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga membuat pemerintah Narendra Modi lebih waspada terhadap pengaruh Presiden Xi Jin-ping yang kian berkembang di Bangladesh.

Ke depannya, persaingan antar Tiongkok dan India di Bangladesh akan membuka babak pertarungan baru antar kedua negara untuk memperebutkan posisi terkuat di kawasan Asia Selatan.

(Taiwan, ROC) --- Berita perihal aplikasi TikTok belakangan ini kerap kali mewarnai jagad dunia maya. Aplikasi asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tersebut, dirundungi rentetan persoalan. Apalagi saat ini hubungan antar Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok tengah berada di titik terpanas. Setelah Huawei, kini TikTok harus menghadapi persoalan serupa.

Zhang Yi-ming (張一鳴) adalah Ketua Pelaksana TikTok yang sekaligus menjabat penanggung jawab di perusahaan Byte Dance. Lelaki dengan usia 37 tahun tersebut, merupakan seorang penggiat teknologi yang memiliki semangat wira-usaha yang luar biasa. Latar belakang Zhang Yi-ming juga jauh dari bayang-bayang otoritas Partai Komunis RRT. Zhang Yi-ming jauh berbeda dengan pendiri Huawei, Ren Zheng-fei (任正非). Ren Zheng-fei yang telah berusia 75 tahun, sulit mengelak fakta jika dirinya memiliki keterkaitan dengan Tentara Pembebasan Rakyat RRT.

Di hadapan Amerika Serikat, bayang-bayang atau pengaruh RRT yang berada di belakang layar kedua perusahaan raksasa tersebut, sulit terelakkan.

Sebagian besar pengguna TikTok adalah mereka yang masih berusia di bawah 20 tahun. Mereka memainkan video lip-sync dengan durasi 15 detik. Video yang diunggah biasanya akan dikombinasikan dengan pengeditan yang kreatif, membuat aplikasi langsung booming seketika.

Setiap bulannya, 800 juta pengguna TikTok aktif memperbaharui halaman profil mereka. Tidak heran jika aplikasi ini melesat ke puncak tertinggi dalam beberapa tahun belakangan. Amerika Serikat dan India diberitakan merupakan 2 pasar terbesar TikTok

Bayang-Bayang Pemerintah RRT di Belakang Perusahaan Huawei dan Tik Tok

Sering dengan semakin memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan RRT, prospek perusahaan asal Negeri Tirai Bambu di berbagai belahan dunia juga mulai meredup. Zhang Yi-ming saat ini tengah menghadapi tekanan yang luar biasa, dirinya harus berupaya semaksimal mungkin untuk meyakinkan berbagai pihak, jika aplikasi yang diprakarsainya aman. Dirinya juga harus berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan dari dunia barat.

Dengan bermain di pasar global, Zhang Yi-ming harus menanggung dilema berat, karena dirinya juga secara tidak langsung wajib mematuhi peraturan telekomunikasi yang dirilis oleh otoritas Negeri Tirai Bambu.

Sebelumnya, seluruh komoditas teknologi yang diproduksi oleh perusahaan Huawei juga menerima aksi penolakan. Barang-barang keluaran Huawei dikembalikan oleh para pembeli. Karena citra buruk RRT, membuat Huawei harus menanggung dampak yang luar biasa.

Tidak hanya Huawei, kini permasalahan serupa juga tengah dihadapi oleh TikTok. India menjadi negara pertama yang melarang penggunaan TikTok. Selanjutnya ada Australia yang memutuskan untuk menyensor penggunaan aplikasi tersebut.

Presiden Donald Trump menjadi pihak yang paling sering memperhatikan gerak-gerik TikTok, apalagi perusahaan Microsoft berniat untuk mengakuisisi pasar TikTok di Amerika Serikat.

Pada tanggal 6 Agustus 2020, "Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional" diluncurkan. Kebijakan ini menginstruksikan larangan penggunaan TikTok dan jaringan transaksi Tencent yang berada di bawah naungan WeChat.

Boikot AS Terhadap Perusahaan Teknologi RRT

Presiden Donald Trump menuding TikTok telah dengan sengaja menyensor konten yang dianggap sensitif oleh Partai Komunis RRT. Di saat yang sama, TikTok juga disinyalir dapat berubah fungsi sebagai platform berita palsu, yang mana hal tersebut akan menguntungkan pihak Negeri Tirai Bambu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo juga menyampaikan, TikTok adalah ancaman utama dan merupakan aplikasi RRT yang tidak dapat dipercaya. Dirinya menambahkan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Departemen Perdagangan dan lembaga pemerintah lainnya, guna membatasi gerak-gerik pengusaha layanan data komputasi awan milik RRT untuk mengumpulkan data atau informasi di ranah Amerika Serikat.

Seluruh permasalahan yang berkobar saat ini, bermula dari mulai diberlakukannya "Hukum Intelijen" oleh RRT pada tahun 2017 silam. Hukum tersebut berbunyi, jika Badan Intelijen Nasional memiliki wewenang untuk meminta organisasi atau individu mana pun, untuk mendukung dan bekerja sama dengan mereka.

Oleh karena itu, TikTok telah berulang kali menyampaikan jika perusahaan mereka jauh dari bayang-bayang otoritas RRT. TikTok juga telah merilis versi luar negeri dan berniat untuk memindahkan pusat operasionalnya dari RRT dan bahkan meminta mantan petinggi Disney-Kevin Mayer untuk menjabat posisi CEO.

Kementerian Luar Negeri RRT juga telah merilis kritikan pedas mereka yang menilai jika otoritas Gedung Putih telah berbuat semena-mena.

Pihak Amerika Serikat telah mengeluarkan instruksi kepada TikTok untuk menarik mundur perusahaan mereka dari Negeri Paman Sam sebelum tanggal 15 September 2020.

Langkah Antisipasi Tik Tok

Bagi ByteDance, perjalanan TikTok kali ini hampir serupa dengan Huawei. Permasalahan yang membayangi TikTok kali ini tidak hanya menyangkut persoalan transaksi sederhana. Meski, Microsoft telah menawarkan harga fantastis, Zhang Yi-ming tetap akan sulit keluar dari stigma nasionalis Partai Komunis RRT.

Meskipun demikian, TikTok masih berupaya keras untuk keluar dari seluruh permasalahan ini. TikTok diberitakan telah mendirikan pusat data pertama mereka di Irlandia. Nantinya, kantor tersebut menjadi pusat untuk mengumpulkan data dari seluruh pengguna di kawasan Benua Eropa.

Media Brtitania Raya, The Sun memberitakan, ByteDance berencana untuk mendirikan markas TikTok di London.

Seorang peneliti dari Universitas Bucknell, Zhu Zhi-qun menyampaikan, salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh ByteDance adalah krusialnya hubungan perdagangan antar Amerika Serikat dengan RRT, dan bukan tidak mungkin akan menyeret beberapa perusahaan teknologi di dalamnya.

(Taiwan, ROC) --- Jumlah kasus baru positif COVID-19 di Jepang kembali meningkat pada pekan lalu. Dalam dua hari berturut-turut, Negeri Matahari Terbit telah mencatat 1000 kasus baru virus korona. Yang mana angka tersebut kembali mencetak rekor tertinggi.

Di tengah kembali memanasnya situasi penularan COVID-19, banyak pihak mempertanyakan akan kelangsungan Olimpiade Tokyo yang telah ditunda hingga musim panas tahun 2021 mendatang.

Akankah pesta akbar tersebut akan berjalan sesuai dengan jadwal? Olimpiade yang merupakan kegiatan akbar dunia tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hingga hari ini, kecamuk pandemi COVID-19 masih belum menemukan titik terang. Kelangsungan dari kegiatan olahraga dunia Olimpiade pun kembali dipertanyakan.

"Skenario terburuk adalah dengan membatalkan Olimpiade. Rasanya mengerikan begitu memikirkannya," ucap salah satu petinggi Olimpiade Internasional dengan suara rendah.

"Meski begitu, kita harus terus bertahan".

"Wabah COVID-19 baru akan mereda sebelum musim gugur tiba, dan kompetisi Olimpiade akan dimulai kembali".

"Situasi meredanya COVID-19 berkemungkinan akan tertunda, tetapi Olimpiade masih dapat diadakan".

"Epidemi tidak terkendali, Olimpiade akan dibatalkan".

Menurut laporan, tim Olimpiade tengah menyusun 3 opsi, termasuk salah satunya adalah dengan menutup beberapa kantor dan memutuskan kontrak kerja sebagian karyawan.

Selain Komite Olimpiade Internasional (IOC), masih ada sekitar 50 organisasi olahraga dunia yang berkantor pusat di Swiss. Saat ini, organisasi-organisasi tersebut tengah berupaya keras untuk mengajukan dukungan kepada pemerintah Swiss untuk memperoleh pinjaman bank.

Alasannya adalah, awalnya IOC berkomitmen untuk mendistribusikan hasil perhelatan Olimpiade kepada tim-tim tersebut. Namun karena kecamuk COVID-19, pendapatan tersebut juga terpaksa harus dibatalkan.

Menilik dari perhelatan Olimpiade sebelumnya di Rio de Janeiro, jumlah pemasukan yang dikucurkan OIC mencapai angka US$ 540 juta. Sedangkan untuk perhelatan Olimpiade di London pada tahun 2012, pemasukan yang diberikan juga mencapai angka yang cukup fantastis, yakni US$ 520 juta.

Perhelatan Olimpiade disinyalir membawa berkah yang besar, salah satunya adalah dengan banyaknya stasiun televisi dunia yang akan berlomba-lomba untuk memperoleh hak siar.

Yang mana hal tersebut akan menjadi pemasukan yang "empuk" bagi pihak Komite Olimpiade Internasional dan sebagian besar tim olahraga juga memperoleh manfaat tidak langsung darinya.

Tuan rumah penyelenggara Olimpiade akan menarik banyak minat dan kucuran finansial dari luar. Hal ini tentu akan menjadi faktor utama penggagas dari pengembangan di kota atau negara tersebut.

Namun sayangnya, potensi luar biasa dari Olimpiade harus terancam buyar karena kecamuk virus korona.

Pada tahun 2017 silam, otoritas Tokyo merilis sebuah data yang memperlihatkan keuntungan yang dibawa dari perhelatan Olimpiade.

Diperkirakan ada sekitar JPY 32 triliun yang dapat mengalir ke kota Jepang, yang dibawa oleh penduduk dunia.

Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penundaan Olimpiade akan berkisar JPY 640 miliar. Dan jika kegiatan ini dibatalkan, maka angka kerugian dapat mencapai JPY 4,5 triliun.

Pakar ekonomi Jepang, Katsuhiro Miyamoto menyampaikan, jika pandemi yang kini tengah berkecamuk berubah menjadi "kebiasaan baru", maka jumlah permintaan di berbagai bidang akan mengalami penurunan.

Jumlah total tiket yang tersedia untuk perhelatan Olimpiade Tokyo melebihi 9 juta lembar. Semenjak bulan Mei 2019 hingga Januari 2020, 4,48 juta lembar tiket telah ludes terjual. Pejabat IOC pernah menyampaikan jika pendapatan dari penjualan tiket akan meningkat pesat dan diperkirakan dapat melebihi JPY 100 miliar.

Kini pejabat tersebut harus mengerutkan keningnya dan berkata, "Tiket yang tersisa mungkin tidak dijual kembali".

Guna menekan angka penularan virus korona, berbagai kebijakan pun mulai dikerahkan, salah satunya adalah mengurangi jumlah kursi penonton. Fakta tersebut semakin menyulitkan pihak IOC.

Menilik fakta-fakta di atas, kepastian untuk meraup pendapatan maksimal layaknya Olimpiade sebelumnya, kian diragukan.

Dalam perhitungan awal, diperkirakan akan ada 10.000 atlet dari 200 negara yang akan hadir dalam Olimpiade Tokyo. Di samping itu, penonton luar negeri yang akan bertandang ke Jepang, diperkirakan akan mencapai angka jutaan orang.

Namun demikian, pada bulan Juni 2020, salah seorang pejabat IOC yang hadir dalam pertemuan persiapan Olimpiade berkata pesimis, "Jika situasi pandemi ini terus memanas, apakah turis asing dapat memasuki Jepang?"

Jumlah warga dunia yang terkonfirmasi positif COVID-19 telah mencapai angka 15 juta orang. Otoritas Jepang sendiri telah menutup kawasan perbatasannya bagi 129 negara di dunia.

Saat ini, warga asing yang diizinkan masuk ke Jepang sangat terbatas. Salah seorang pejabat dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang mengatakan, "Bagaimana cara melonggarkan kebijakan untuk membuka kawasan perbatasan? Hingga hari ini masih belum ada solusi yang mendasar."

(Taiwan, ROC) --- Setelah Presiden Donald Trump berkuasa, berbagai konflik terus berkobar antar Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sebut saja di bidang perdagangan, pertahanan, teknologi, media dan diplomasi.

Akhir-akhir ini, otoritas Washington memerintahkan agar RRT menutup Kantor Konsulat mereka yang berada di Houston, Texas. Dalam perintah tersebut, juga ditekankan bahwa RRT harus menyelesaikan segala bentuk operasional mereka dalam kurun waktu 72 jam.

Tidak lama berselang, RRT juga meminta AS untuk menutup Konsulat mereka yang berada di Chengdu. Ketegangan antar kedua belah pihak kian meruncing dan dikabarkan merupakan yang terparah selama 40 tahun terakhir.

Jika ketegangan diplomatik tersebut kian memburuk, dicemaskan dapat menyebabkan pecahnya konflik militer atau terputusnya hubungan diplomatik antar kedua belah pihak.

Semenjak Presiden Donald Trump berkuasa, perselisihan antar AS dengan RRT terus memanas. Berbagai konflik terus mewarnai hubungan diplomatik antar kedua negara adidaya, sebut saja di sektor perdagangan, sains, teknologi, sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) warga Uyghur di Xinjiang, kericuhan di Hong Kong, konflik Laut Tiongkok Selatan dan persoalan Taiwan. Di samping itu, RRT juga dituduh telah mencuri hak kekayaan intelektual AS.

Dapat dikatakan, perselisihan antar keduanya terjadi hampir di setiap kebijakan yang ada. Dan bukan tidak mungkin jika konflik keduanya akan terus memburuk.

Pada tanggal 21 Juli 2020, Amerika Serikat tiba-tiba mengeluarkan instruksi yang meminta RRT untuk segera menutup konsulat mereka di Houston, Texas dalam kurun waktu 72 jam. Penutupan itu diperintahkan atas pertimbangan untuk "melindungi hak kekayaan intelektual AS serta intoleransi RRT terhadap pelanggaran kedaulatan dan intimidasi rakyat AS".

Semenjak hubungan diplomatik antar AS dengan RRT resmi terbentuk pada tahun 1979, peristiwa pekan lalu telah membuat ketegangan antara AS dengan RRT harus berada di titik tertinggi.

Sebagai balasan, otoritas Beijing memerintahkan AS untuk menutup konsulat mereka di Chengdu pada tanggal 24 Juli 2020.

Otoritas Gedung Putih menyampaikan jika instruksi penutupan konsulat RRT harus dijalankan guna melindungi kepentingan warga Negeri Paman Sam. Namun demikian, sebagian besar media dan analisis percaya jika instruksi penutupan tersebut memiliki keterkaitan dengan pemilu AS yang akan berlangsung pada bulan November mendatang.

Media The New York Times menyampaikan, tim pemenang kandidat Donald Trump mulai cemas terhadap gagalnya pemerintahan Presiden AS ke 45 tersebut dalam menangani penularan epidemi COVID-19.

Instruksi otoritas Gedung Putih tersebut dinilai hendak menyampaikan sinyal kepada seluruh pendukung Donald Trump untuk melancarkan gerakan anti Tiongkok.

Demi terpilih kembali, Donald Trump akan melancarkan berbagai cara, meliputi memainkan isu "anti Tiongkok" demi mengkonsolidasikan kekuatan pribadinya.

Namun demikian, sifat 'meledak-ledak' yang dimiliki Donald Trump, dicemaskan dapat memperuncing konflik antar AS dengan RRT.

Direktur Institusi Keuangan Chongyang dari Universitas Renmin RRT, Wang Wen (王文) saat menerima wawancara dari media Rusia RT menyampaikan, tiga bulan mendatang menjadi periode berisiko tinggi bagi hubungan diplomatik Tiongkok-Amerika Serikat, sebelum pemilu Negeri Paman Sam digelar.

Ia menyampaikan jika kemungkinan konflik keduanya akan berkembang di sektor militer.

Media Voice of America (VOA) mewartakan, mantan duta besar AS untuk RRT, Winston Lord memperingatkan, bahwa meningkatnya krisis diplomatik antar AS dengan Tiongkok dapat membangkitkan konflik militer antar kedua negara di Selan Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan, yang mana kedaulatan kedua kawasan ini sering diklaim oleh RRT.

(Taiwan, ROC) --- Jair Bolsonaro diberitakan positif mengidap COVID-19 pada awal bulan Juli kemarin. Sebelumnya, politikus sayap kanan Brasil tersebut sempat memperlihatkan tindakan yang cukup kontroversial; misal memecat Menteri Kesehatan setempat yang meminta warga untuk menjaga jarak sosial, dan menganjurkan masyarakat luas untuk tidak perlu menaati instruksi penutupan area bisnis.

Presiden Jair Bolsonaro juga pernah mengajak warga Brasil untuk tidak perlu melaksanakan instruksi isolasi diri. Lebih gawatnya lagi, sang Kepala Negara tersebut juga sempat mencanangkan kegiatan BBQ dalam skala besar, guna menentang instruksi Menteri Kesehatan.

Jail Bolsonaro merupakan salah satu tokoh pemimpin yang terkesan "bangkang" terhadap kecamuk virus korona. Dirinya pun secara terang-terangan mengumumkan hasil pemeriksaan positif COVID-19.

"Semua orang tahu, cepat lambat hal ini akan mempengaruhi sebagian besar populasi. Kali ini giliran saya yang harus dikonfirmasi positif", terang Presiden Jair Bolsonaro.

"Pada hari Minggu, saya merasa tidak enak badan. Keesokan harinya, situasi semakin parah. Saya mulai merasa kecapean dan otot tubuh mulai terasa nyeri. Di samping itu, saya juga demam 38C. Melihat gejala-gejala yang saya miliki, tim dokter menduga jika saya terlah terinfeksi virus korona."

Presiden Jair Bolsonaro juga telah mengunjungi rumah sakit untuk mengambil pemeriksaan X-ray. Dari hasil yang diperoleh, bagian paru-paru Jair Bolsonaro terlihat bersih.

Jaga Jarak Dengan Saya

Semenjak bulan April, Presiden Jair Bolsonaro rutin menjalankan tes pemeriksaan COVID-19. Hingga bulan Juli, dirinya sudah 4 kali melangsungkan pemeriksaan. Jair Bolsonaro juga bersedia menjalankan proses perawatan dengan mengonsumsi hydroxychloroquine dan azithromycin.

Jair Bolsonaro dan Donald Trump merupakan 2 Kepala Negara yang terus menggembor-gemborkan obat hydroxychloroquine, yang hingga hari ini belum terbukti secara klinis dapat mengobati COVID-19.

Hingga hari ini, Presiden Brasil ke 38 tersebut masih terus membesar-besarkan keampuhan dari obat kontroversial tersebut. Dirinya bahkan menyampaikan, jika keadaan positif yang dirasakan hari ini merupakan efek langsung dari obat penyakit malaria tersebut.

Dirinya pun akhirnya mengakui jika COVID-19 memiliki dampak yang mematikan. Pengakuan tersebut juga mematahkan pernyataan Jair Bolsonaro sebelumnya, yang menilai jika virus korona tidak berbeda dengan penyakit flu pada umumnya.

"Kami paham jika virus ini memiliki efek mematikan yang lebih tinggi bagi warga dengan usia 65 tahun ke atas. Saya juga termasuk di dalamnya. Kami juga memahami jika komplikasi penyakit lainnya akan memperparah situasi COVID-19."

Sehari sebelum terserang demam tinggi, Presiden Jair Bolsonaro sempat meyakinkan para pendukungnya jika hasil pemeriksaan sinar x-ray memperlihatkan kondisi paru-parunya yang bersih.

Ia juga sempat meminta kepada seluruh pendukungnya untuk senantiasa mengenakan masker pelindung dan jangan berada terlalu dekat dengannya.

Sebelum itu, Jair Bolsonaro juga menolak untuk mengenakan masker medis ketika berada di depan umum. Ironisnya, ia sempat terlihat beberapa kali memeluk para pendukungnya.

Sebulan yang lalu, pihak pengadilan menginstruksikan Presiden Jair Bolsonaro untuk tetap mengenakan masker saat memasuki atau meninggalkan kawasan ramai. Namun sayangnya, instruksi tersebut ditolak mentah-mentah oleh Presiden Jair Bolsonaro.

Presiden Jair Bolsonaro menyampaikan, "Harus diakui, bahwa saya mungkin telah terinfeksi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, saya telah sering berhubungan dengan publik. Tetapi harus saya sampaikan, sebagai Kepala Negara, saya harus berada di harus terdepan. Saya tidak akan menghindari tugas dan tidak akan bersembunyi dari khalayak umum."

Ia melanjutkan, "Karena saya sudah sangat sering kontak dengan masyarakat luas. Saya pun tidak sadar jika saya sudah terinfeksi. Hal ini sama dengan mayoritas orang yang didiagnosis di Brasil."

Sebelum Jair Bolsonaro, beberapa pemimpin negara juga sempat diberitakan positif terinfeksi COVID-19. Perdana Menteri Inggris yang sebelumnya juga terkesan "bangkang" terhadap kecamuk virus korona, harus menerima perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari.

Pada awal bulan Juli, Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez dipersilakan kembali ke rumah, setelah menerima perawatan selama 2 minggu di rumah sakit.

Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin, juga diberitakan positif mengidap COVID-19 pada bulan April lalu.

Sedangkan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan dikabarkan tertular virus korona pada bulan Juni. Parahnya, seluruh anggota keluarga Nikol Pashinyan juga dikonfirmasi positif COVID-19.

Kepemimpinan yang Tidak Terkoordinasi

Dalam perihal kasus positif dan jumlah kematian yang telah terkonfirmasi, Brasil merupakan negara terburuk kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Menurut data yang dirilis oleh otoritas kesehatan, jumlah kematian akibat COVID-19 di Brasil telah menembus angka 65.000 kasus. Sedangkan jumlah warga yang positif terinfeksi virus korona mencapai 1,62 juta orang.

Namun demikian, pemeriksaan PCR masih sangat sulit diperoleh warga. Pakar memperkirakan, jumlah kasus positif Brasil seharusnya lebih tinggi 12 hingga 16 kali lipat dari angka yang dilaporkan oleh pihak terkait.

Para ahli juga menyampaikan, tingkat kematian termuda di Brasil juga signifikan lebih tinggi daripada negara-negara maju lainnya. Dua pertiga penduduk yang menerima perawatan di rumah sakit Rio de Janeiro juga berusia kurang dari 50 tahun.

Terlepas dari fakta terus meningkatnya jumlah diagnosis yang dikonfirmasi dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Jair Bolsonaro tetap berpegang teguh untuk fokus terhadap pemulihan roda perekonomian, daripada harus menekan angka penyebaran di dalam negeri. Tidak heran jika dirinya kerap kali melemparkan kritikan terhadap penerapan jarak sosial yang diinstruksikan pemerintah daerah setempat.

Beberapa hari sebelum didiagnosis positif COVID-19, Presiden Jair Bolsonaro sempat menghadiri perayaan Hari Nasional yang diselenggarakan oleh Duta Besar Amerika Serikat di Brasil.

Sebagian besar orang yang menghadiri pertemuan akbar tersebut tidak menjaga jarak sosial dan bahkan  tidak mengenakan masker.

Kurangnya penetapan kebijakan yang tidak terkoordinasi oleh pemerintah pusat membuat warga Brasil kebingungan. Para Gubernur serta Walikota harus berjuang sendiri dan pada saat yang sama harus berurusan dengan kritikan Presiden Jair Bolsonaro.

Kebijakan untuk memulihkan roda perekonomian antar setiap wilayah juga berbeda-beda. Hal ini bahkan  terjadi di wilayah yang lebih kecil, misal komunitas penduduk. Tidak ada kepemimpinan yang pasti membuat warga Brasil bertanya-tanya akan pejabat setempat yang layak dipercaya.

(Taiwan, ROC) --- Tanggal 9 Juli 2020 pukul 17:17, putri Walikota Seoul melaporkan bahwa ayahnya menyampaikan kata-kata yang terdengar seperti "wasiat". Mendengar gelagat ayahnya yang aneh, ia pun berusaha untuk terus menghubungi sang ayah. Namun sayangnya, komunikasi mereka harus terputus.

Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian langsung menggerakkan pasukan mereka untuk mencari sang Walikota, yakni Park Won Soon. Polisi pun mendeteksi sinyal terakhir dari ponsel Park Won Soon, yang berada di kawasan pegunungan Seongbuk, Seoul.

Sebelumnya, di hari yang sama yakni pukul 10:40 pagi, Park Won Soon mengirim pesan kepada seluruh wartawan politik setempat bahwa dirinya akan membatalkan pertemuan dengan pejabat lainnya, yang dijadwalkan akan berlangsung pada sore hari.

Alasan mengapa dibatalkannya pertemuan tersebut, dikarenakan dirinya ada urusan pribadi yang harus segera diselesaikan.

Pihak pemerintah Kota Seoul merilis pernyataan, kondisi sang walikota sedang tidak fit, karena harus mengikuti serangkaian rapat pembahasan COVID-19 yang telah memakan waktu hingga berbulan-bulan. Apalagi pemerintah pusat belakangan ini memutuskan untuk merevisi kebijakan kepemilikan rumah atau bangunan properti.

Di samping itu, beberapa anggota kabinet dan tim partai berkuasa kedapatan memiliki lebih dari 2 bangunan perumahan. Begitu hal tersebut mencuat ke publik, ragam opini atau kritikan langsung bermunculan.

Awalnya, faktor kelelahan tersebut membuat dunia luar mulai menyampaikan rasa simpati mereka. Mereka berpikir, sang Walikota harus mengambil hari libur, guna menjernihkan pikiran yang lelah.

Tetapi rasa simpati tersebut harus segera bercampur dengan rasa penasaran, setelah sebuah surat wasiat ditemukan. Isi dari surat wasiat tersebut membuat dunia luar merasa bahwa meninggalnya Park Won Soon dikarenakan ada permasalahan pribadi yang menjeratnya.

Berita bunuh diri dari mendiang Walikota Park Won Soon tentu mengejutkan banyak pihak. Sebagian besar dari masyarakat sangat menyayangkan aksi dari Park Won Soon. Pukul 18:00, seluruh kepala bagian dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Balai Kota diperintahkan untuk tetap berada di tempatnya. Mereka yang sudah kembali ke rumah, dipanggil untuk kembali ke Balai Kota.

Pada awalnya, pencarian walikota tidak berjalan lancar. Aparat kepolisian pun tidak patah semangat dan terus menyisir kawasan yang diduga menjadi lokasi terakhir sang walikota meng-non-aktifkan ponsel nya.

Setelah mengerahkan tim pencarian selama 7 jam, jasad Park Won Soon akhirnya ditemukan pada pukul 00:01. Jasadnya telah terbujur kaku dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya.

Saat berita hilangnya Walikota Park Won Soon mencuat, spekulasi bahwa Beliau telah terlibat dalam kontroversi #MeToo pun mulai mewarnai jagat dunia maya. Setelah dikonfirmasi dengan unit kepolisian Seoul, tim wartawan menemukan bahwa satu hari sebelumnya mantan Sekretaris Park Won Soon dengan ditemani pengacara melapor kepada pihak kepolisian

Ia melaporkan, selama dirinya bekerja di Kantor Pemerintahan Seoul dirinya seringkali mendapat pelecehan seksual oleh sang Walikota.

Park Won Soon dituding telah beberapa kali melancarkan perkataan verbal atau mengirim pesan yang tidak pantas kepada sekretaris tersebut.

Kepada aparat, mantan sekretaris tersebut menyampaikan jika korban dari pelecehan seksual tersebut tidak hanya dirinya. Aparat pun juga telah melakukan pencarian terhadap orang yang diduga menjadi korban pelecehan dan beberapa pihak yang berada di sekitarnya.

Kasus tersebut telah berkembang hingga ke ranah kepolisian, membuat sang Walikota mau tidak mau harus menghadap otoritas keamanan. Dan tentu saja hal ini akan menghebohkan dunia perpolitikan Seoul.

Setelah pihak kepolisian menemukan jasad sang Walikota, Kepala Divisi Kriminalitas Kantor Kepolisian Seoul menyampaikan, "Pihak kami telah menerima laporan pengaduan yang ditujukan kepada Walikota Park Won Soon, yang dituding telah melakukan pelecehan seksual. Dikarenakan pihak kami masih dalam tahap investigasi dan perihal yang lebih rinci kami rasa akan sulit untuk menjelaskannya di sini. Mengingat sang tertuduh telah tiada."

Menilik aturan yang investigasi Korea Selatan, jika sang tersangka yang tengah diselidiki telah meninggal dunia, maka tuntutan atau proses investigasi yang awalnya dilancarkan atas dirinya dapat dibatalkan.

Dengan kata lain, proses investigasi atas Walikota Park Won Soon yang awalnya dituduh telah melancarkan aksi pelecehan seksual dapat dihentikan.

(Taiwan, ROC) --- Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong secara resmi telah diloloskan dan diberlakukan per tanggal 1 Juli 2020 pekan lalu. Peraturan yang mendapat banyak sorotan dari dunia internasional tersebut, dipenuhi aturan yang mendeskripsikan tatanan sosialisme Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Peraturan tersebut juga telah membuyarkan janji RRT akan penerapan mekanisme "1 Negara 2 Sistem". Otoritas Beijing memanfaatkan peluang di kala bangsa barat kini tengah sibuk menanggulangi penularan virus korona, untuk segera meloloskan undang-undang tersebut.

Penetapan hukum ini dinilai telah merusak kepercayaan demokrasi Hong Kong. Tidak sampai di situ, hukuman yang diatur dalam undang-undang tersebut juga menjamah hingga ke warga internasional dan organisasi non-pemerintah dunia.

Melalui Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, RRT seakan-akan hendak memperingati seluruh pihak untuk lebih mawas diri.

Undang-Undang yang Sarat akan Politik Sosialis

Sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2020 malam hari, otoritas Beijing melegalkan "UU Keamanan Nasional Hong Kong". Mereka mengklaim penerapan hukum ini adalah untuk meredam keributan yang dilancarkan oleh warga Hong Kong semenjak tahun lalu, yang dinilai dapat merusak integritas negara.

Undang-undang tersebut mencatat beberapa tindakan yang dinilai dapat merusak integritas negara; meliputi memecah belah persatuan negara, menyubversikan kekuasaan bangsa, melancarkan tindakan terorisme dan berkolusi dengan pihak/kekuatan asing dengan maksud mengancam keamanan nasional.

Namun demikian, uu tersebut tidak menjelaskan secara rinci perihal jenis pelanggaran dan hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman berat. Bagi pelanggar dapat diganjar hukuman maksimum, yaitu kurungan seumur hidup. Hal ini sekali lagi memperlihatkan "ciri khas" mekanisme politik sosialisme RRT.

Proses pelegalan undang-undang tersebut juga melangkahi unit Dewan Legislatif Hong Kong. Ke depannya, bukan tidak mungkin jika organisasi perwakilan Beijing di Hong Kong akan mengintervensi prosedur peradilan Hong Kong.

Janji yang dikumandangkan Negeri Tirai Bambu untuk tidak mengubah tatanan pemerintahan Hong Kong selama 50 tahun pun terbuyarkan.

Saluran televisi Amerika Serikat,CNBC mengutip pernyataan Robert Koepp yang merupakan pendiri lembaga penelitian Geoeconomix menyampaikan, "Otoritas RRT akan menggunakan alasan keamanan nasional dan dapat menangkap siapa pun tanpa harus mematuhi peraturan dan mendengar penjelasan apa pun."

Eric Cheung (張達明) Ketua Fakultas Hukum The University Hong Kong menyampaikan, isi dari Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong" sarat dengan karakteristik hukum sosialis RRT.

Pengesahan Undang-Undang di Tengah Wabah Melanda

Mengapa otoritas Beijing memilih untuk melegalkan peraturan tersebut di saat seperti saat ini? CNBC menyampaikan, di tengah kecamuk pandemi COVID-19 telah mengalihkan perhatian sebagian besar bangsa barat. Beijing memanfaatkan peluang di kala Amerika Serikat dan Uni Eropa tengah memerangi penularan virus korona, dengan segera melegalkan ruu tersebut.

Di lain pihak, kondisi perekonomian Beijing mendapat pukulan berat akibat kecamuk virus korona. Di tengah tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat, dirasa perlu untuk segera memperbaiki citra internal mereka.

Beijing memperluas kekuasaannya atas Hong Kong di saat peringatan "penyerahan kedaulatan atas Hong Kong" berlangsung. Dengan demikian, otoritas Beijing akan memperoleh dukungan besar dari warga mereka dan dapat mengalihkan perhatian masyarakat setempat akan isu melemahnya perekonomian domestik.

Media Amerika Serikat, The New York Times menyampaikan, penerapan undang-undang tersebut diberlakukan karena Beijing cemas akan aksi protes warga Hong Kong yang diperkirakan dapat kembali memanas di kala wabah berakhir. Dengan demikian, mereka harus sesegera mungkin membuat ketetapan yang dapat meredam aksi tersebut.

Sikap Beijing yang bersikeras untuk memberlakukan undang-undang tersebut, telah membuat Hong Kong harus kehilangan status khusus yang diberikan oleh Amerika Serikat. Apalagi Hong Kong dikenal sebagai kawasan finansial dunia.

Analisis CNBC percaya jika peran-serta Hong Kong bagi perekonomian RRT telah berkurang dari yang awalnya 27% menjadi 3%. Prospek finansial Hong Kong tampaknya tidak lagi menjadi fokus atau pertimbangan dari para petinggi Negeri Tirai Bambu.

Peringatan Bagi Seluruh Warga Dunia

Di lain pihak, Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong tidak hanya bertujuan untuk memerangi gelombang protes warga setempat, melainkan juga menargetkan pihak asing yang mendukung Hong Kong merdeka. Bagi warga asing yang terlibat dalam aksi tersebut, dapat dituntut saat mereka memasuki kawasan Hong Kong atau RRT.

Media New York Times menganalisis bahwa tujuan legislatif dari undang-undang ini adalah untuk membungkam aktivis HAM, wartawan dan pejabat asing, untuk tidak mudah melontarkan kritikan terhadap kebijakan otoritas RRT.

Thomas Kellogg, Direktur Eksekutif Asian Law Center Georgetown University Amerika Serikat menyampaikan, hukuman ini telah menjamah berbagai bidang di luar negeri dan bukan tidak mungkin akan memiliki efek tertentu terhadap organisasi LSM luar negeri. Yang mana hal tersebut akan membatasi kerja sama yang digalang LSM tersebut terhadap organisasi Hong Kong, guna membahas isu-isu sensitif seperti HAM dan reformasi politik.

(Taiwan, ROC) --- Mayoritas pabrik pengolahan daging ayam Wales di Inggris dan Toennies di Jerman, diberitakan memiliki hubungan dengan meningkatnya jumlah penderita virus korona gelombang kedua yang kembali memanas di Ibukota Beijing.

Sebelumnya, sebuah pasar grosir produk pertanian Xinfadi dikabarkan menjadi pusat dari menyebarnya COVID-19 gelombang kedua Beijing.

Infeksi lainnya yang menimpa pekerja pabrik pengolahan daging juga terjadi di Prancis, Spanyol dan Amerika Serikat.

Serikat pekerja juga telah berulang kali memperingatkan bahwa virus COVID-19 berkemungkinan akan menginfeksi kembali kompleks pabrik pengolahan daging.

Daging Menjadi Media Penularan Virus?

COVID-19 menyebar melalui cairan aerosol dan membawa virus yang dikeluarkan melalui bersin, batuk atau partikel oleh orang yang telah positif terinfeksi. Orang sehat bisa terinfeksi jika mereka bersentuhan dengan sang carrier atau menyentuh permukaan benda yang telah terinfeksi.

Hingga hari ini belum ada bukti kuat yang dapat memperlihatkan jika COVID-19 dapat menular dari produk daging yang diproduksi oleh pabrik yang mengalami infeksi massal.

Menurut Badan Standar Makanan Inggris, kemungkinan seseorang tertular virus korona karena mengonsumsi makanan tertentu, terbilang sangat rendah.

Mengapa harus Pabrik Pengelolaan Daging?

Lawrence Young, Profesor Onkologi Universitas Warwick Inggris menyampaikan, suhu dalam ruangan yang menjadi tempat pengolahan daging tersebut lebih dingin dan lembap. Hal ini menjadi lingkungan ideal bagi virus untuk melangsungkan kehidupan.

"Dalam lingkungan seperti demikian, partikel virus akan lebih mudah menyebar dan bertahan hidup"

Faktor berikutnya adalah kecenderungan pabrik yang "diselimuti" suhu rendah, biasanya akan memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Para pekerja perlu mengeluarkan volume yang cukup kuat saat berbicara. Hal ini akan meningkatkan risiko kemungkinan tertular COVID-19.

Pekerja yang sibuk berada di jalur produksi, dirasa sulit untuk menjaga jarak 2 meter. Kurangnya sinar matahari di dalam ruangan pabrik, juga menjadi faktor mengapa virus lebih mudah menyebar?

Tetapi masalahnya juga tidak selalu berada di dalam lingkungan internal pabrik.

Manajemen Internal Pabrik

Michael Head, pakar peneliti kesehatan global dari Universitas Annampton menyampaikan, beberapa pabrik pengolahan daging biasanya membangun lokasi asrama buruh atau staf yang tidak jauh dari kawasan pabrik itu sendiri.

Para pekerja ini biasanya akan bersamaan naik ke bus dan berangkat ke pabrik. Selanjutnya mereka akan menghabiskan waktu sepanjang hari di dalam ruangan. Begitu juga sebaliknya, saat mereka kembali ke lokasi asrama.

Serikat pekerja Inggris menyampaikan, banyak pabrik yang juga memperkerjakan pekerja migran. Dan sebagian pekerja migran ini tidak memperoleh jaminan “cuti sakit”. Hal ini akan membuat para pekerja migran tidak memiliki pemasukan, jika mereka diwajibkan menjalankan prosedur karantina atau isolasi.

Beberapa pekerja migran tidak mengerti bahasa Inggris atau bahasa setempat. Mereka juga cenderung cemas harus kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tidak berani untuk menyampaikan keluhan “sakit”.

Namun demikian, British Meat Processors Association, BMPA menyampaikan, jika pihak mereka mempekerjakan karyawan tetap dan tidak menerima buruh outsourcing yang disalurkan oleh agen tenaga kerja tertentu.

Prosedur Pengendalian Epidemi harus Diperketat

Pemerintah Inggris telah merilis aturan ketenagakerjaan yang memiliki mekanisme mumpuni, terutama bagi sektor pengelolaan makanan. Hal ini juga meliputi “jaga jarak 2 meter” antar karyawan.

British Meat Processors Association, BMPA juga telah merilis peraturan internal, yang mengharuskan pihak pabrik untuk meningkatkan jadwal pembersihan dan penyemprotan cairan desinfektan. Di samping itu, mereka juga telah membagi jam kerja para buruh ke dalam beberapa shift dan menetapkan langkah-langkah isolasi yang ketat.

Serikat pekerja juga merekomendasikan agar pihak pabrik menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) tambahan, seperti penutup muka transparan dan lain-lain. Para buruh yang bekerja di dalam pabrik pengolahan daging, biasanya diharuskan mengenakan baju pelindung, tetapi penggunaan masker tidak diwajibkan.

Di lain pihak, pemerintah Jerman telah melarang seluruh perusahaan pengelolaan daging mempekerjakan karyawan outsourcing. Semua pekerja harus di rekrut langsung oleh pihak perusahaan.

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC) merilis laporan yang menyarankan agar pihak pabrik memperlambat jalur produksi mereka. Pihak pabrik juga diwajibkan untuk menyiapkan layar pemisah (pelindung), setiap karyawan diharuskan mengenakan masker dan memberikan kompensasi saat pekerja harus menjalankan prosedur isolasi

(Taiwan, ROC) --- Adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, akhir-akhir ini menjadi pembicaraan banyak pihak. Kritikan keras Kim Yo Jong ke Korea Selatan telah mengejutkan banyak pihak. Belum lagi dengan peristiwa meledaknya Gedung Kantor Penghubung, yang dinilai akan memperuncing masalah yang ada. Frekuensi Kim Yo Jong muncul ke hadapan publik diketahui meningkat drastis akhir-akhir ini, membuat banyak pihak mulai menganalisis strategi perang yang akan diputuskan oleh adik perempuan dari Kim Jong Un tersebut.

Saat perhelatan Olimpiade musim dingin berlangsung di Korea Selatan pada tahun 2018 silam, Wakil Presiden Mike Pence bersama dengan Kim Yong Jong diketahui berada di ruangan yang sama. Di kala itu, Mike Pence sempat mengujar bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menghindar dari Kim Yo Jong, melainkan memilih untuk mengabaikannya. "Saya kira di kala tersebut, belum saatnya bagi Amerika Serikat untuk memberikan perhatian khusus kepadanya".

Namun demikian, kali ini tidak ada yang berani mengabaikan sosok Kim Yo Jong. Statusnya yang akhir-akhir ini disoroti banyak pihak dan keputusan Korea Utara untuk meledakkan Kantor Penghubung pada pekan lalu, membuat unit intelijen Amerika Serikat mulai mengamati sosok Kim Yo Jong.

Dengan fitur wajah yang menawan, senyum yang percaya diri, dagu yang sedikit lebih tinggi dan ketenangan yang sering diperlihatkan dirinya, membuat Kim Yo Jong terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan usianya saat ini.

Para ahli percaya, penampilan yang selama ini diperlihatkan oleh Kim Yo Jong merupakan bagian dari strategi Korea Utara, yang seakan-akan memperlihatkan jika dirinya tengah mencanangkan hal-hal tertentu.

Beberapa pihak mulai berspekulasi bahwa Kim Yo Jong yang tahun ini genap berusia 32 tahun telah memainkan peran "hitam" Korea Utara. Dirinya diketahui pernah mengecam Korea Selatan yang dianggap telah membiarkan penghianat Korea Utara untuk menghirup udara bebas. Dan berita pengeboman Kantor Penghubung di kawasan perindustrian Kaesong beberapa hari lalu, semakin mempertegas peranan yang diemban oleh Kim Yo Jong.

Media barat tidak bisa untuk tidak berspekulasi akan peran Kim Yo Jong yang belakangan ini terus menguat. Hal ini juga seakan-akan menjawab terkaan banyak pihak akan kondisi kesehatan Kim Jong Un yang dinilai memburuk.

Pada bulan April 2020 silam, berita akan memburuknya kesehatan Kim Jong Un mulai mencuat ke ranah publik. Penguasa Korea Utara tersebut dikabarkan sempat menghilang dari hadapan umum selama 20 hari. Akhirnya, Kim Jong Un pun menampakkan diri dalam sebuah acara peresmian pabrik pupuk. Kemunculan tersebut, menjawab sudah spekulasi kematian Kim Jong Un yang sempat diperbincangkan komunitas dunia. Namun demikian, beberapa pihak mengkritisi bahwa Kim Jong Un yang muncul dalam acara peresmian pabrik pupuk tersebut bukanlah Kim Jong Un yang sebenarnya. Berbagai rumor miring terus bermunculan. Dan di saat yang sama, sosok Kim Yo Jong mulai dianggap memegang peranan penting dalam tubuh politik pemerintahan Pyongyang.

"Setiap beberapa bulan sekali, ia (Kim Yo Jong) memiliki jabatan baru. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan dan wewenangnya di Korea Utara kian meningkat," terang mantan Wakil Asisten Sekretaris Negara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Evans Revere.

Meski Kim Yo Jong merupakan penggiat baru dalam dunia diplomasi, tetapi dirinya memiliki pengalaman yang tidak kalah beragam dengan politikus dunia,

Dirinya pertama kali melakukan debut dalam panggung internasional, saat menghantarkan tim Olimpiade Korea Utara dalam perhelatan Olimpiade Musim Dingin tahun 2018 yang berlangsung di Pyeongchang.

Dia adalah petinggi pertama dari keluarga Kim yang berkunjung ke Korea Selatan, semenjak Perang Korea meletus pada tahun 1953 meletus. Di kala tersebut, dirinya juga memberikan undangan langsung kepada Presiden Moon Jae In untuk bertandang ke Korea Utara. Hal ini juga menjadi cikal bakal pertemuan KTT Pyonyang yang berlangsung pada tahun 2018 silam.

Di kala tersebut, beberapa pihak sebenarnya telah memberikan perhatian khusus terhadap Kim Yo Jong. Dalam pertemuan kedua antar Donald Trump dengan Kim Jong Un, Kim Yo Jong juga terlihat menemani.

Sosok Kim Yo Jong yang Kian Kuat

Sebelumnya, Kim Yo Jong hanya memainkan peranannya sebagai sosok yang mendukung sang kakak. Namun, kecaman dan keputusan yang dibuat oleh Kim Yo Jong akhir-akhir ini, membuat sorotan dunia langsung tertuju padanya dan menilai dirinya adalah sosok yang menggenggam kuat kuasa di Korea Utara.

Kim Yo Jong yang menjabat Wakil Ketua Partai Buruh Korea (PBK) menyampaikan, "Kami dengan tegas menolak proposal yang tidak masuk akal ini". Media Korea Utara menyebutkan, bahwa otoritas Pyongyang menolak proposal Korea Selatan yang hendak mengutus perwakilannya. Keputusan tersebut dititahkan oleh Kim Yo Jong, dan bukannya oleh Penguasa Kim Jong Un. Hal ini seakan-akan memperlihatkan kekuasaan yang kini dimiliki oleh Kim Yo Jong.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada tanggal 13 Juni 2020 silam, Kim Yo Jong menyampaikan dirinya menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Penguasa Kim Jong Un dan Partai Buruh Korea. Hal ini juga meliputi hak untuk mengatur utusan khusus, yang seharusnya berada di tangan penguasa tertinggi, yakni Kim Jong Un. Ini juga menyiratkan jika posisi Kim Yo Jong dalam tubuh pemerintahan Pyongyang mulai meningkat dan bukan tidak mungkin jika dirinya merupakan penerus dari sang kakak.

Peristiwa pengeboman kantor penghubung di Kaesong memperlihatkan kekuatan Kim Yo Jong untuk menggerakkan personil tentara setempat. Salah seorang peneliti kawasan Benua Asia, Soojin Park menganalisis bahwa hal tersebut menjadi bukti bahwa posisi Kim Yong Jung cukup kuat dalam tubuh pemerintahan Pyongyang.

Jung Park yang merupakan peneliti senior di Brookings Institution menyampaikan, Korea Utara kini tengah berupaya untuk meningkatkan pamor kekuasaan militer yang dipegang oleh Kim Yo Jong.