Bukan sekadar persiapan teknis, penyelenggaraan ibadah haji menyangkut amanah negara, integritas tata kelola, kualitas petugas, hingga dampak ekonomi nasional.
Mulai dari dorongan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan jemaah, komitmen pemberantasan korupsi dan praktik rente, hingga penguatan SDM petugas haji sebagai garda terdepan pelayanan—semua menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan haji yang bersih, profesional, dan berpihak pada Jemaah, Simak Selengkapnya :
📻 Menuju Penyelenggaraan Haji 1447 H / 2026 M
🗓 Sabtu, 10 Januari 2026
⏰ Pukul 19.00 WIB
📡 Radio Elshinta
Karena haji bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar bagi bangsa.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menyatakan, bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat, dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Menyusul beberapa jenis surat tanah adat, seperti letter C, petok D, hingga girik tak lagi berlaku, mulai 2 Februari 2026.

Namun tidak sedikit masyarakt yang bertanya-tanya, mengenai bagaimana mengurus SHM terebut.Kemudahan atau insentif apa yang perlu diberikan BPN, agar masyarakat mengikuti aturan tersebut?

Talk bersama Pendiri Dan Wakil Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Nico indra Sakti.

Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Melissa Anggraini, menegaskan kebijakan pembagian kuota haji tambahan 50-50 antara haji reguler dan haji khusus memiliki dasar hukum yang sah dan berorientasi pada keselamatan jamaah. Dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi (10/01/2026), dibahas kronologi kebijakan kuota tambahan, dasar hukum diskresi Menteri Agama, MoU Indonesia–Arab Saudi, hingga tanggapan atas penetapan tersangka oleh KPK serta isu aliran dana dan kerugian negara.

KPK mengungkap dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan 20 ribu jamaah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan diskresi kuota yang menyimpang dari Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, indikasi aliran uang dari biro travel, serta alasan belum dilakukannya penahanan terhadap mantan Menteri Agama. Simak penjelasan lengkapnya dalam wawancara Radio Elshinta Edisi Pagi(10/01/2026).

Kasus dugaan korupsi kuota haji kembali mencuat setelah mantan Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka. Perkara ini menyoroti lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pengaturan kuota haji yang seharusnya transparan dan adil bagi jemaah.

Apa yang perlu dibenahi? Mulai dari sistem penentuan kuota, mekanisme pengawasan internal, hingga peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi agar kasus serupa tidak terulang.

Talk:

- Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

- Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Menteri Agama dalam Sepekan

Keluarga sebagai fondasi utama kerukunan, toleransi dan kemanusiaan bangsa

Rumah Ibadah sebagai ruang darurat pendidikan dan pemilihan bagi masyarakat terdampak bencana diwilayah Sumatra.

Sekolah Madrasah masih menjadi sekolah unggulan dibawah Kementerian Agama

Penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra terus dioptimalkan pemerintah dan berbagai pihak, baik penanganan pengungsi, distribusi bantuan, perbaikan infrastuktur vital seperti jalan, jembatan dan pipa air bersih, dan pencarian korban. Berikut update perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Narasumber:

1. Abdul Muhari, Ph.D. (Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)

2. Ahmad Rizal Ramdhani (Direktur Utama BULOG, Letjen TNI (Purn))

3. Arya Dwi Paramita (Corporate Secretary PT Pertamina)

Wawancara Radio Elshinta bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dan Pengamat Pendidikan UNJ Muhammad Ilman Naafi’a membahas Outlook Pendidikan 2026. Diskusi menyoroti hasil Tes Kemampuan Akademik 2025, rendahnya literasi dan numerasi, maraknya kekerasan di sekolah, revisi UU Sisdiknas, hingga tantangan dan syarat Indonesia mengejar ketertinggalan pendidikan. Wawancara dipandu News Anchor Bhery Hamzah, Jumat (09/01/2026).

Pakar Hukum Keimigrasian Dr. M. Alvi Syahrin mengulas kebijakan imigrasi keras (hard policy) Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu gejolak, termasuk insiden penembakan saat razia ICE di Minnesota. Dibahas dari sudut pandang hukum imigrasi internasional, HAM, kepentingan politik domestik AS, serta dampaknya bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Wawancara bersama Radio Elshinta.

Presiden Prabowo hari ini telah menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali Sea Games 2025 di istana negara. Dana sebesar Rp465,25 miliar digelontorkan kepada atlet dan tim pelatih yang meraih medali pada SEA Games XXXIII Thailand 2025. Apakah bonus ini mampu mendongkrak prestasi olahraga Indonesia hingga kancah dunia?

Simak pembahasaan bersama Guru Besar Kondisi Fisik Olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus Kepala Litbang dan Pusat Pengolahan Data PB PABSI, Prof. Dr. Dikdik Zafar Sidik