Radio Elshinta

#DiskusiInteraktif Polemik Beasiswa LPDP picu sorotan publik, Apa yang perlu dibenahi?

[TALK] Pakar Pendidikan Karakter, Doni Koesoema

&

Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Pesantren berperan strategis dalam isu kebangsaan, tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga nilai toleransi dan persatuan. Melalui penguatan moderasi beragama, pesantren menanamkan sikap inklusif, damai, dan menghargai keberagaman.

Di sisi lain, pesantren juga menjadi bagian dari diplomasi budaya dengan memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang ramah dan berakar pada kearifan lokal. Peran ini menegaskan pesantren sebagai pilar penting dalam merawat kebhinekaan dan menjaga harmoni bangsa.

Talk: Koordinator Staf Khusus Menteri Agama H. M. Farid F. Saenong, M. Sc., Ph.D

Di tengah rencana revisi Undang-Undang Pemilu, wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali mengemuka. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan ambang batas naik menjadi 7 persen dari sebelumnya 4 persen. Usulan ini dinilai bisa menyederhanakan sistem kepartaian dan mencegah koalisi gemuk, namun juga menuai kritik karena dikhawatirkan mempersempit representasi politik dan menurunkan kualitas demokrasi.

Lalu, apakah ambang batas 7 persen terlalu berat bagi partai politik dan berisiko menggerus suara pemilih? Kita bahas bersama Titi Anggraini, Pakar Kepemiluan dari Universitas Indonesia.

#DiskusiInteraktif Menghitung dampak perjanjian dagang Amerika dan Indonesia yang haruskan Indonesia impor beras dan ayam dari Amerika

[TALK] Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional, Alvino Antonio

&

Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Situasi keamanan di negara bagian Jalisco, Meksiko, dilaporkan mencekam menyusul tewasnya pimpinan kartel narkoba Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho dalam baku tembak dengan militer. Kementerian Luar Negeri RI mencatat sekitar 45 warga negara Indonesia (WNI) tinggal di wilayah tersebut dan memastikan seluruhnya dalam kondisi aman, sembari mengimbau WNI agar tetap waspada dan terus menjalin komunikasi dengan perwakilan RI setempat. Bagaimana pemantauan dan koordinasi Kemlu dengan KBRI serta otoritas setempat dalam memantau situasi keamanan WNI?

Talk: Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela

Menyoroti aksi tawuran sarung yang kerap muncul saat Ramadan, kami mengupas motivasi remaja, dampak modernisasi terhadap perilaku sosial, dan upaya pencegahan bersama Sosiolog dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta, Firdaus Syam.

APBN mencatat defisit 0,21% terhadap PDB atau Rp54,6 triliun per Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka ini masih terkendali dan sesuai desain APBN 2026.
Namun, apa yang perlu dicermati dari kondisi fiskal awal tahun ini?

Diskusi bersama Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto (Prof Wibi), membedah makna defisit, risikonya, dan implikasinya bagi ekonomi nasional.

Kasus dugaan kekerasan oleh oknum anggota Brimob yang menewaskan seorang pelajar berusia 14 tahun di Tual mengguncang nurani publik. Peristiwa ini bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga kembali mempertanyakan arah dan konsistensi Polri dalam menjalankan agenda reformasi institusi kepolisian.

Di tengah komitmen pembenahan yang terus digaungkan, mengapa kasus kekerasan aparat masih berulang? Sejauh mana mekanisme pengawasan dan evaluasi benar-benar bekerja?

Dalam episode ini, kami mengulas secara mendalam tragedi kemanusiaan di Tual sekaligus menyoroti kinerja dan tantangan reformasi Polri bersama mantan anggota Kompolnas serta Pakar Hukum Pidana, Hamidah Abdurrachman.
Sebuah diskusi kritis untuk mencari jawaban: reformasi Polri sudah sejauh mana, dan apa yang masih harus dibenahi agar keadilan benar-benar ditegakkan.

Lemahnya pengawasan menjadi salah satu alasan masih maraknya pelanggaran pidana yang dilakukan personel Polri.

Selain itu sanksi terhadap personel Polri yang melanggar masih jauh dari memberikan efek jera karena selama ini, polisi yang bersalah sering hanya mendapat sanksi melalui sidang etik.

Harapannya Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo mampu belajar dari kasus-kasus kejahatan yang melibatkan polisi sehingga menemukan akar masalah dan berani melakukan reformasi secara sistemik pada tubuh Kepolisian.

Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran hukum di tubuh Polri, apa yang harus dilakukan komite percepatan reformasi polri?

Narasumber:

1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

#DiskusiInteraktif Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran hukum di tubuh Polri, Apa yang harus dilakukan komite reformasi Polri?

[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

&

Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen