Dalam sebuah pertemuan Evaluasi penyelenggaraan Haji antara Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, dibahas juga sebuah masalah krusial yakni tentang kondisi kesehatan jamaah Haji Indonesia. Wacana pemotongan kuota sempat juga disampaikan, dan mengundang reaksi di tanah air. Syukur akhirnya wacana tsb dibatalkan oleh Kementerian Haji Saudi. Isyarat tegas ini memang beberapa kali pernah ingin disampaikan ke Indonesia, namun berkat lobi Pemerintah, akhirnya tidak diberlakukan.

Apa sebenarnya yang menjadi indikasi Kementerian Haji Arab Saudi kerap mengisyaratkan pemotongan Kuota? Bagaimana Evaluasi BP Haji terkait pelaksanaan haji 2025? Siapa sebenarnya yang menjadi tonggak keberhasilan pelaksanaan ibadah haji?

Simak pembahasannya bersama Wakil Kepala Badan Haji - Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi berpendapat solusi mengatasi PHK yang kini terjadi di Indonesia bisa dengan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri. Salah satu Negara yang bisa menjadi tujuan adalah Negara Timur Tengah, misalnya Arab Saudi. Menurut Nofel saat ini komitmen Pemerintah Arab Saudi dibawah Kepemimpinan Pangeran Muhammad Salman Bin Al Saud sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, maka perlindungan terhadap para pekerja migrant akan semakin baik, " Oleh karena itu saya minta agar pemerintah segera mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migrant Indonesia ke Timur Tengah, " Ujar Nofel. Ia bahkan menyebut saat ini adalah momentum yang tepat untuk mencabut Moratorium tersebut.

Simak pembahasannya bersama Waketum KADIN Bidang Penempatan, Pelatihan, Perlindungan dan Pasca Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri - Nofel Saleh Hilabi

Narasumber:

1. Anggota Komisi III DPR 2019-2024, mantan Jubir KPK Johan Budi

2. Praktisi hukum dari Pusat bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Dalam acara pengukuhan hakim di gedung MA Jakarta pagi tadi Presiden mengatakan dirinya terkejut saat mendapat laporan para hakim tidak mendapat kenaikan gaji selama 18 tahun. Sembari bergurau Prabowo mengatakan bila perlu anggaran TNI/Polri dikurangi utk menaikkan gaji hakim.

Publik berharap kenaikan gaji hakim yang diumumkan Presiden jadi momentum pembenahan lembaga peradilan agar bebas dari praktek korupsi, suap dan independen atau bebas dari kepentingan tertentu. Bagaimana menyoroti langkah Presiden tsb?

Wawancara Pendiri dan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan

Apakah Kemenlu sudah menerima laporan resmi mengenai ada atau tidaknya warga negara Indonesia (WNI)?

Narasumber: Konsul Jenderal Indonesia di Mumbai Bapak Edy Wardoyo

Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyebutkan banyak negara memuji kedisiplinan dan keteraturan jemaah haji asal Indonesia selama rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menurut menag, pujian datang langsung dari para menteri agama negara sahabat, termasuk India, Pakistan, dan Filipina. Menag juga menegaskan bahwa negara-negara tersebut ingin meniru sistem haji di Indonesia.

TALK: Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025, yang juga Anggota Amirul Hajj - Amirsyah Tambunan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menepis kabar pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen oleh pemerintah saudi yang viral di media sosial. Ia menyatakan, isu tersebut sama sekali tidak pernah dibahas dalam forum resmi bersama otoritas Arab Saudi.

Wacana penerapan BPJS Hewan di Jakarta tengah ramai jadi perbincangan. Kepala Dinas KPKP Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan layanan ini bertujuan untuk membantu para pemilik hewan yang kurang mampu agar peliharaannya mendapatkan layanan kesehatan. Belum diketahui apakah iuran BPJS yang dibayarkan oleh masyarakat ini nantinya akan mencakup penanganan kesehatan hewan atau terpisah.

Namun yang dikhawatirkan masyarakat hal itu berpengaruh terhadap jumlah penyakit yang dicover oleh BPJS.

Bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional merespon usulan ini..?

Wawancara dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti MSc., PhD.,

Narasumber:

1. Ketua Bidang Perundang-undangan dan Jaminan Sosial Serikat Pekerja Nasional Joko Heriyono

2. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch - Iskandar Sitorus

Pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining. Sebelumnya Presiden telah menugaskan kementerian terkait untuk menghimpun data dan informasi secara objektif di lapangan.

Bagaimana Komisi 12 menanggapi pencabutan IUP? Apakah Komisi 12 telah mendapatkan laporan rinci dari kementerian terkait tentang metodologi pengumpulan data objektif yang dijadikan dasar pencabutan IUP ini?

Talk: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto.