Radio Elshinta

Radio Elshinta

By Radio ElshintaNewsDaily News
Download on the App Store

Radio Elshinta episodes

  • Pesawat Smart Air Alami Pendaratan Darurat di Nabire, Tak Ada Korban Jiwa

    Seluruh penumpang dan kru pesawat Smart Air rute Nabire–Kaimana dinyatakan selamat, setelah pesawat yang mereka tumpangi terpaksa melakukan pendaratan darurat di bibir pantai dekat Bandara Nabire, Papua Tengah, pada Selasa siang sekitar pukul 13.40 WIT.


    Bagaimana informasi dan pengananan kecelakaan tersebut?


    Talk bersama Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Biak, Andarias Alik.

    6 min
  • Pakar Hukum: Polri di Bawah Kementerian Ancam Independensi

    Wacana penempatan Polri di bawah kementerian kembali menguat dan menuai penolakan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan keberatannya, sementara perdebatan publik terus bergulir.


    Dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi (27 Januari 2026), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Chairul Huda mengulas persoalan ini dari sisi konstitusional dan historis. Ia menegaskan bahwa Polri sejak awal ditempatkan langsung di bawah Presiden untuk menjaga netralitas dan independensi penegakan hukum.


    Apa risiko jika Polri berada di bawah kementerian? Mengapa persoalan utama Polri justru ada pada kultur dan pengawasan, bukan struktur kelembagaan? Simak analisis lengkapnya hanya di Radio Elshinta.

    36 min
  • Saut Situmorang: OTT Bukan Tipu-tipu, Ini Alarm Ketidakpastian Hukum

    Polemik operasi tangkap tangan (OTT) kembali mencuat setelah Emanuel Ebenezer alias Noel menyebut OTT sebagai “operasi tipu-tipu” dan mengklaim dirinya korban framing. Bahkan, Noel melempar peringatan soal potensi pejabat lain yang akan “di-Noel-kan”.


    Dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi (27 Januari 2026), pegiat antikorupsi sekaligus mantan Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang, membedah tudingan tersebut dari perspektif hukum. Mulai dari standar dan prosedur OTT, potensi cherry picking, makna informasi “A1”, hingga dampaknya terhadap kepercayaan publik dan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


    Apakah OTT masih menjadi instrumen penegakan hukum yang kredibel? Sejauh mana ketidakpastian hukum mengancam agenda pemberantasan korupsi ke depan? Simak analisis lengkapnya hanya di Radio Elshinta.

    38 min
  • Board of Peace dan Arah Diplomasi Indonesia

    Pembentukan Board of Peace atau BoP oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam World Economic Forum di Davos, 22 Januari 2026, menyita perhatian dunia internasional. Keterlibatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah satu anggota lembaga tersebut memunculkan kontroversi.

    BoP dinilai tidak merepresentasikan pihak-pihak yang terdampak langsung, khususnya bangsa Palestina, serta dianggap menyimpang dari semangat dan substansi resolusi Dewan Keamanan PBB. Polemik ini memunculkan pertanyaan mengenai arah diplomasi Indonesia dan posisi pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Bagaimana seharusnya pemerintah mengambil peran strategis dalam situasi ini?

    Simak ulasannya bersama Wakil Ketua Dewan Eksekutif ICWA, Bagas Hapsoro.

    42 min
  • Pro kontra wacana Polri di bawah Kementerian, bagaimana menyikapinya?

    Baru-baru ini, muncul wacana penggabungan Polri di bawah kementerian tertentu. Wacana ini memicu pro-kontra di berbagai kalangan. Di satu sisi, sebagian pihak menilai langkah ini bisa memperkuat koordinasi antar-institusi pemerintah. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir langkah ini justru mengancam independensi Polri sebagai penegak hukum. Bagaimana masyarakat dan aparat menanggapi isu ini? Penting bagi kita untuk memahami setiap sudut pandang, agar setiap keputusan tetap berpihak pada prinsip transparansi, profesionalisme, dan kedaulatan hukum.


    Talk:

    - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hananto Widodo


    - Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

    13 min
  • Kapolri Pastikan Restorative Justice untuk Hogi Minaya

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kasus terkait Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang ditetapkan tersangka usai mengejar dua pelaku, akan diselesaikan lewat Restorative Justice.


    Bagaimana Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti kasus ini?


    Simak pembahasannya bersama Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.

    26 min
  • Kapolri dengan tegas menolak pembentukan Menteri Khusus Kepolisian demi menjaga independensi institusi Polri

    Kapolri tegas menolak rencana pembentukan Menteri Khusus Kepolisian. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga independensi Polri dan memastikan institusi kepolisian tetap profesional, bebas dari intervensi politik. Kapolri menegaskan, setiap kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan Polri harus selalu sejalan dengan prinsip netralitas dan akuntabilitas, demi kepercayaan masyarakat.


    TALK :: Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Djamil

    10 min
  • Skema Baru Haji 1447 H: Petugas Dituntut Profesional dan Ramah Lansia

    Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan skema baru pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan jemaah. Salah satu fokus utama adalah Seleksi Petugas Haji Daerah yang ditegaskan sebagai proses serius, dilaksanakan sesuai Undang-Undang secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

    Petugas haji diharapkan mampu memosisikan diri sebagai pelayan jemaah yang sabar, memahami kebutuhan dan keterbatasan jemaah lansia, serta memiliki kecakapan dalam pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung kelancaran penyelenggaraan haji.

    16 min
  • Penetapan Tersangka Korban Jambret Sleman, Pakar Hukum: Masih Bisa Diperdebatkan

    Kaprodi Ilmu Hukum FH Unisba, Dr. Ade Mahmud, menilai penetapan tersangka terhadap suami korban penjambretan di Sleman masih menyisakan perdebatan hukum. Dalam wawancara Radio Elshinta (26 Januari 2026), ia mengulas pembelaan terpaksa, unsur kesalahan pidana, serta potensi alasan pemaaf dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pelaku jambret.

    31 min
  • Power Breakfast bersama Ketua Pusat Kajian Kebujakan Publik Univ Muhammadiyah Jakarta/mantan Gubernur Sementara Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) , Dr. Rahmat Salam. M.Si

    Narasumber Power Breakfast pagi ini adalah Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si, akademisi dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ia dikenal aktif dalam kajian kebijakan publik, penggagas pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), serta pernah menjabat sebagai Gubernur Sementara Provinsi ALA dan Asisten Daerah I Kota Tangerang Selatan.

    Dalam perbincangan ini, dibahas aktivitas pagi hari, kebiasaan sarapan dan olahraga, peran PKKP UMJ, evaluasi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran termasuk program MBG, progres pemekaran ALA, penanganan bencana di Sumatera, hingga solusi persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan.

    48 min

More shows like Radio Elshinta

Global News Podcast by BBC World Service

Global News Podcast

7,590 Listeners