Pembentukan Tim Reformasi Internal Polri pasca hadirnya Komite Reformasi Polri di tingkat Presiden menjadi langkah strategis untuk mempercepat perbaikan institusi kepolisian. Di satu sisi, Komite Reformasi Polri dibentuk Presiden sebagai motor eksternal yang memastikan arah pembenahan sesuai aspirasi publik, prinsip demokrasi, dan tuntutan akuntabilitas. Di sisi lain, Tim Reformasi Internal Polri berfungsi sebagai penggerak dari dalam tubuh organisasi, memahami problem struktural, budaya, dan operasional yang selama ini menjadi tantangan.

Agar keduanya sinergis, diperlukan mekanisme komunikasi yang terbuka dan rutin, serta penyamaan indikator keberhasilan reformasi. Komite dapat berperan sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi strategis, sementara Tim Internal memastikan setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara realistis di lapangan. Transparansi hasil kerja, pelibatan masyarakat sipil, serta kesediaan Polri untuk menerima evaluasi menjadi kunci agar reformasi tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan terasa nyata di tingkat pelayanan publik.

Dengan demikian, sinergi antara arah kebijakan dari Presiden melalui Komite Reformasi dan upaya implementatif dari Tim Internal Polri akan melahirkan proses reformasi yang komprehensif: menguatkan profesionalisme, memperbaiki integritas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

[TALK] Penasihat Ahli Kapolri, yang juga Mantan Kadiv Hukum Polri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi

&

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam

Program Makan Bergizi (MBG) dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, namun kasus keracunan yang terjadi belakangan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana memastikan makanan anak-anak aman sekaligus bergizi? Dalam episode ini, kita akan membahas pentingnya standar keamanan pangan, peran pengawasan, serta solusi jangka panjang agar program gizi benar-benar menjadi investasi kesehatan bagi generasi muda.

Talk: Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini tengah menjadi sorotan publik. Alih-alih menuai pujian, pelaksanaannya justru diwarnai berbagai persoalan. Mulai dari kasus dugaan keracunan massal di sejumlah daerah, hingga menu makanan yang ternyata berisi bahan ultra proses yang dinilai kurang sehat bagi anak-anak.

Situasi ini memunculkan desakan dari berbagai kalangan agar program MBG dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Padahal, sejak awal MBG digadang-gadang sebagai program strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

Namun, sederet permasalahan yang mencuat membuat publik bertanya-tanya: apakah program ini memang layak dilanjutkan dalam kondisi sekarang? Apa urgensi mempertahankan MBG di tengah pelaksanaan yang masih penuh masalah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan berbincang dengan Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, yang akan memberikan analisis terkait manfaat, risiko, serta langkah perbaikan yang perlu ditempuh agar program ini tidak sekadar menjadi proyek seremonial, melainkan benar-benar menghadirkan dampak positif bagi masa depan bangsa.

Program Makan Bergizi Gratis  (MBG) awalnya sebagai solusi untuk mengatasi stunting dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun kini menjadi ironi yang menyedihkan di berbagai wilayah Indonesia.

Hal ini karena setidaknya, lebih dari 5.000 siswa di Indonesia telah menjadi korban keracunan seusai menyantap menu program MBG ini.

Pemerintah pun diminta untuk segera mengevaluasi dan membenahi pelaksanaan program MBG, karna dianggap melanggar hak dasar masyarakat atas pangan yang aman dan berkualitas.

Mencari solusi dari berbagai kasus keracunan MBG yang sudah diberitakan media internasional, dihentikan sementara atau ganti uang tunai?

1. Ketua PB PGRI yg jg Pengamat Pendidikan Islam UIN Jakarta, Dr Jejen Musfah MA

2.Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) - Jabar Dwi Subawanto

Keracunan menu Makan Bergizi Gratis semakin menjadi sorotan masyarakat di sejumlah daerah.

Apa saja gejala umum keracunan makanan yang perlu diwaspadai setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis?

talk bersama Direktur Pascasarjana Universitas YARSI / Adjunct Professor Griffith University, Prof Tjandra Yoga Aditama.

Bareskrim Polri mengungkap sindikat pembobolan rekening dormant BNI di Jawa Barat senilai Rp204 miliar. Hanya dalam 17 menit, dana berhasil dipindahkan ke lima rekening penampungan melalui 42 transaksi menggunakan akses ilegal sistem perbankan.

Bersama Dr. Yunus Husein, Ketua PPATK periode pertama, kita membahas modus kejahatan ini, kelemahan pengawasan perbankan, serta dampaknya bagi keamanan sistem keuangan nasional.

BUMN turun level, dari kementerian jadi lembaga. 😲

Seriusan?

Apa efeknya ke rangkap jabatan, transparansi, dan masa depan perusahaan plat merah kita?

Bareng Andre Rosiade, Ketua Panja Revisi UU BUMN, kita bakal bongkar semua gosip panas di balik revisi UU ini.

Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang terdapat wacana untuk menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

Nantinya Kementerian BUMN tidak akan melebur dengan BPI Danantara, tetapi tetap sebagai badan tersendiri. Sehingga diharapkan akan lebih memudahkan dalam hal pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah.

Terlebih beberapa perusahaan yang berada di bawah BUMN kini telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sehingga fokus pengawasan mendatang hanya pada korporasi yang tersisa.

Menimbang wacana penggantian Kementerian BUMN menjadi setingkat badan karena sudah ada Danantara, apa dampaknya?

1. Pengamat Ekonomi dan energi, Salamuddin Daeng

2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

🌾 Dalam momentum Hari Tani Nasional, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menegaskan bahwa kunci kesejahteraan petani ada pada penguasaan lahan.

Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, ia membahas pentingnya reforma agraria, pembentukan Pansus DPR, hingga urgensi kebijakan One Map Policy untuk menyelesaikan konflik lahan yang selama ini membelit petani.

🎧 Dengarkan pandangan Riyono soal jalan panjang menuju kedaulatan pangan dan solusi nyata agar petani Indonesia bisa berdiri kokoh di tanahnya sendiri.

Situasi keamanan di Yahukimo, Papua kembali memanas. Lima warga sipil menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Aparat kepolisian kini melakukan pengejaran intensif, sementara kondisi di lapangan terus dipantau ketat.

🎙️ Dengarkan wawancara eksklusif bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, hanya di Elshinta News & Talk.

#ElshintaNews #Papua #KKB #BreakingNews