Ketua Panitia Seminar Nasional P3N Lemhannas RI, Brigjen Pol Ratno Kuncoro menegaskan bahwa rangkaian pendidikan P3N tahun ini diarahkan untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan SDM unggul. Pandangan tersebut sejalan dengan pembicara seminar, Monica Hyncis, dengan menilai seminar ini tepat untuk membahas tantangan global dan pentingnya reformasi pendidikan.

Seminar Nasional 2025 Lemhannas RI mendapat apresiasi dari tenaga pengkaji dan peserta P3N Angkatan 26, karena tema transformasi sistem pendidikan nasional dinilai sebagai urgensi strategis dalam menyiapkan SDM unggul menghadapi dinamika global dan menuju Indonesia Emas 2045.

Banjir bandang dan longsor di kabupaten tapanuli tengah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan.Longsor menyebabkan akses jalan terputus dan beberapa wilayah terisolir. bagaimana kondisi terkini dan penanganan korban?

Talk: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.

Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzili menegaskan pentingnya percepatan transformasi pendidikan sebagai langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul. Sementara itu, peserta P3N sekaligus Pemred Radio Elshinta, Haryo Ristamaji menilai, perubahan sistem pendidikan kini menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu memanfaatkan momentum bonus demografi menuju 2045. Lap rizky rian saputra 

Rentetan banjir dan longsor sebulan terakhir kembali menghantam wilayah selatan Jawa dan Sumatera. Cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Koto dan Senyar meningkatkan intensitas hujan hingga memicu rekahan tanah. Apa yang membuat bencana hidrometeorologi kini semakin parah? Dan apakah ketahanan tanah kita benar-benar melemah?
Dalam episode ini, kami berbincang dengan Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) BRIN, Dr. Adrin Tohari, membahas penyebab, risiko, dan langkah mitigasi yang mendesak dilakukan.

Narasumber:

1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

2. Direktur KPK Watch dan Pemerhati Pemberantasan Korupsi - Yusuf Suhedi

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi dkk., yang sebelumnya divonis korupsi, setelah DPR menerima aspirasi publik dan kajian hukum.

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi penegakan hukum. Bersama Eks Wakil Ketua KPK (2015-2019), Saut Situmorang, kita akan membedah:

1. Apa dasar objektif yang membuat mantan direksi ASDP layak memperoleh rehabilitasi?

2. Bagaimana langkah ini memengaruhi upaya pemberantasan korupsi ke depan?

Simak pandangan kritis Saut Situmorang mengenai dilema keadilan dan konsistensi hukum dalam kasus rehabilitasi koruptor!

#Rehabilitasi #Korupsi #Prabowo #SautSitumorang #KPK

Menanggapi fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke Damkar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah tegas: memaksimalkan Hotline 110 dan meluncurkan Barcode Propam di fasilitas publik untuk mempermudah pelaporan anggota yang melanggar.

Bersama Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono, kita akan mengupas:

1. Strategi Polri meningkatkan respons layanan 110.

2. Sejauh mana efektivitas Barcode Propam dalam penindakan internal.

3. Dapatkah inovasi ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik?

Simak analisis mendalam Kompolnas terhadap upaya reformasi dan peningkatan akuntabilitas Polri!

#Polri #Hotline110 #Propam #Kompolnas #AriefWicaksono

Menteri Pertahanan RI, Syafri Syamsudin menyampaikan agenda kerja dan arah kebijakan pertahanan nasional di dalam pesawat Airbus A400M saat dalam penerbangan menuju Batulicin, Rabu (26/11). Penyampaian dilakukan di hadapan rombongan terbatas termasuk sejumlah pimpinan media. Laporan selengkapnya disampaikan Haryo Ristamaji dari Batulicin, Kalimantan Selatan

Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspa Dewi dan dua eks direksi lainnya terkait perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara. Langkah ini dipandang sebagai jawaban atas desakan publik untuk mengoreksi proses hukum yang dinilai tidak proporsional.

Dalam episode ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan analisis mengenai aspek politik, respons publik, serta implikasi keputusan ini terhadap tata kelola BUMN dan kredibilitas kebijakan pemerintah.