Penulisan ulang sejarah Indonesia akan menjadi bahan pelajaran di institusi pendidikan. Namun demikian, wacana ini pastinya perlu dikerjakan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam penulisan ulang. Bukan berarti menyalin yang sudah ada, akan tetapi penting juga dilakukan sebuah pelurusan sejarah.

1,2 juta porsi makanan siap saji disiapkan untuk jemaah calon haji Indonesia, saat masa puncak haji dengan kandungan gizi yang cukup dan citarasa nusantara. Demikian dikatakan Direktur BPKH Limited, Imam Nikmatullah. 🔊

@Kemenag_RI

#liputanhajielshinta2025

#haji2025 #mabrursepanjangumur #hajimabrur

Menggali urgensi rencana tulis ulang sejarah oleh pemerintah, yang mendapat penolakan?

[TALK] Budayawan - Halim HD

&

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya - Hananto Widodo

Sebanyak 11 jamaah haji asal Embarkasi Jakarta Bekasi dilaporkan meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun 2025, Hal ini disampaikan Kepala Bidang Dokumen PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, Amri Yusri. Laporan Hamzah Aryanto

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pengganggu ketertiban, dan meresahkan masyarakat. Puan menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai pandangan Ketua DPR RI usai Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, diduduki sepihak oleh ormas. Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan evaluasi terhadap tindakan pendudukan lahan milik negara oleh sebuah ormas.

Bagaiamana DPR RI mengawal hal ini?

Talk bersama Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira.

Dirjen Haji mengimbau jemaah tak bepergian sendiri demi keamanan ibada haji di Makkah, mengingat situasi yang sudah semakin padat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief. 🔊Rap

@Kemenag_RI

#liputanhajielshinta2025

#haji2025 #mabrursepanjangumur #hajimabrur

Lebih 170 ribu jemaah calon haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi saat ini sudah menerima Kartu Nusuk.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenag mengusulkan agar pelaksanaan DAM (denda haji) Tamattu, berupa penyembelihan hewan yg biasa dilakukan di tanah suci, dapat dilakukan di tanah air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia. Usulan ini disambut baik oleh Arab Saudi, dengan begitu, pemerintah Saudi dapat mengurangi jumlah petugas penyembelih hewan Dam.

Namun Majelis Ulama Indonesia memiliki pandangan berbeda, bahwa pelaksanaan DAM Tamattu di luar tanah Haram, hukumnya tidak sah. Bagaimana penjelasan lengkapnya.

Wawancara Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa - Prof. Dr. K.H. Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh, S.Ag., Lc., M.A

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief mengingatkan jemaah haji untuk menyimpan kartu nusuk dengan baik, jangan sampai hilang.

Power Breakfast bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia/Aktivis '98 Mugiyanto Sipin