
Sign up to save your podcasts
Or


Pakar Hukum Keimigrasian Dr. M. Alvi Syahrin mengulas kebijakan imigrasi keras (hard policy) Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu gejolak, termasuk insiden penembakan saat razia ICE di Minnesota. Dibahas dari sudut pandang hukum imigrasi internasional, HAM, kepentingan politik domestik AS, serta dampaknya bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Wawancara bersama Radio Elshinta.
Presiden Prabowo hari ini telah menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali Sea Games 2025 di istana negara. Dana sebesar Rp465,25 miliar digelontorkan kepada atlet dan tim pelatih yang meraih medali pada SEA Games XXXIII Thailand 2025. Apakah bonus ini mampu mendongkrak prestasi olahraga Indonesia hingga kancah dunia?
Simak pembahasaan bersama Guru Besar Kondisi Fisik Olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus Kepala Litbang dan Pusat Pengolahan Data PB PABSI, Prof. Dr. Dikdik Zafar Sidik
Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke kepolisian terkait materi stand up komedinya bertajuk Mens Rea. Laporan tersebut diajukan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, yang menilai materi komedi tersebut mengandung unsur penghinaan, menimbulkan kegaduhan, serta berpotensi memecah belah masyarakat.
Pertunjukan Mens Rea diketahui ditayangkan melalui salah satu platform streaming digital. Dalam materi tersebut, Pandji membahas isu politik dan kondisi demokrasi di Indonesia dengan pendekatan komedi satir.
Laporan ini kembali memunculkan perdebatan publik mengenai batas kebebasan berekspresi, khususnya dalam karya seni dan komedi, serta bagaimana hukum pidana memandang kritik sosial dan politik yang disampaikan di ruang publik.
Bagaimana mencermati persoalan ini dari sudut pandang hukum? Apakah materi komedi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, atau justru dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi?
Topik ini akan kita bahas bersama Hamidah Abdurrachman, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional sekaligus pakar hukum pidana.
Tahun 2026 bisa jadi akan dimulai dengan kegelisahan global akibat ketegangan yang terus memuncak di Selat Taiwan, eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan kekuatan regional, hingga kebuntuan perang di Eropa Timur yang kini menyeret aliansi-aliansi besar, dunia seolah sedang berjalan di atas lapisan es tipis. Banyak analis mulai mempertanyakan: apakah rangkaian krisis ini hanyalah rentetan konflik lokal, ataukah kita sedang menyaksikan babak awal dari Perang Dunia Ketiga? Hari ini, kita akan membedah peta geopolitik 2026—mulai dari perlombaan senjata siber dan nuklir hingga pergeseran blok kekuatan dunia. Bersama narasumber kita, mari kita menakar apakah diplomasi masih memiliki ruang, ataukah dunia memang sedang bersiap menghadapi konfrontasi global yang tak terelakkan.
NARSUM :
1. Peneliti Politik di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) , Wasisto Raharjo Jati, S.IP., M.Pol.Sci (Adv) +62 822-2149-6786
2. Pakar Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Agus Haryanto, S.IP, M.Si +62 81804219474
“Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia kini telah mencapai swasembada beras. Klaim ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan nasional. Namun, tantangan berikutnya tak kalah penting: bagaimana menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memastikan kesejahteraan petani terus meningkat.
Di satu sisi, harga beras yang murah dibutuhkan untuk melindungi daya beli rakyat. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga yang adil agar usaha tani tetap berkelanjutan. Lalu, strategi apa yang perlu ditempuh pemerintah agar keseimbangan ini bisa tercapai? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama narasumber di episode kali ini.”
Talk:
- Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamuddin Daeng
- Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim
Persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 2026 atau 1447 Hijriah telah berjalan sejak tahun lalu. Pemerintah menetapkan kuota jemaah Indonesia sebanyak 203.320 orang, disertai pembaruan regulasi bersama Kementerian Haji Arab Saudi, penandatanganan kontrak layanan akomodasi dan transportasi, hingga pemrosesan dokumen jemaah seperti paspor dan biometrik. Pembinaan manasik serta tahapan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji juga terus berlangsung, dengan target awal pemberangkatan kloter pertama pada April 2026.
Lalu, sejauh mana kesiapan operasional dan fasilitas untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Puji Raharjo, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia,
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam keterangannya, Menkes menyoroti fokus pemerintah pada pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, termasuk pelayanan medis darurat, pencegahan penyakit pascabencana, serta pemulihan fasilitas kesehatan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan kesehatan, mulai dari obat-obatan, tenaga medis, hingga dukungan logistik bagi warga di lokasi terdampak. Pemerintah memastikan upaya penanganan dilakukan secara terpadu agar kondisi kesehatan masyarakat dapat segera pulih dan risiko dampak lanjutan dapat ditekan.
Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/1) Siang Menghadari Panen raya dan Pengumuman Swambada Pangan di Karawang, Jawa Barat.
Agenda Kegiatan:
- Panen raya menggunakan combine harvester, mesin panen modern yang memotong, merontokkan, dan membersihkan padi dalam satu proses.
- Pemberian penghargaan kepada 107 penerima atas kontribusi luar biasa dalam pencapaian swasembada pangan. Para penerima berasal dari unsur pimpinan/kepala daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, petani, penyuluh pertanian, serta unsur terkait lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani bencana secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan luar negeri. Penegasan ini disampaikan dalam retret awal tahun Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, di tengah rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah daerah.
Retret tersebut tidak hanya menjadi forum konsolidasi dan evaluasi kinerja pemerintahan, tetapi juga menghasilkan keputusan strategis dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden menunjuk Tito Karnavian sebagai ketua Satgas dengan mandat utama mempercepat pemulihan, khususnya pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kecepatan respons, pemerataan bantuan, dan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana yang berulang?
Simak wawancara bersama Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P. Kusumo, dalam ulasan mendalam di Radio Elshinta.
Rencana pemerintah meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 perlu dikaji secara cermat, terutama di tengah masih rendahnya produktivitas sawit rakyat dan lambatnya peremajaan kebun. Tanpa tambahan produksi yang signifikan dari sisi hulu, kebijakan B50 berpotensi menekan pasokan crude palm oil (CPO) dan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng.
Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung sekaligus ekonom senior INDEF, Prof. Bustanul Arifin, menegaskan hal tersebut dalam wawancara program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa (6/1/2026).
“Kalau B50 dipaksakan, ada risiko harga minyak goreng naik. Titik optimal blending menurut kajian ada di kisaran 38 persen. B40 masih relatif aman, tapi B50 perlu kehati-hatian,” ujar Bustanul.
Ia menjelaskan, tantangan utama sektor sawit nasional saat ini justru berada di sisi hulu. Sekitar 41–42 persen perkebunan sawit Indonesia dimiliki rakyat, sementara sekitar 48 persen dikelola perusahaan swasta besar, dan sisanya perkebunan negara.
“Data terakhir menunjukkan sekitar 41 sampai 42 persen sawit kita adalah milik rakyat. Luasannya umumnya 2 sampai 3 hektare, ada juga yang sampai 10 hektare. Perusahaan swasta sekitar 48 persen, sisanya perkebunan negara,” jelasnya.
Total luas perkebunan sawit Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 16,8 juta hektare dan diperkirakan meningkat menjadi 17 juta hektare pada 2025. Dari sisi produksi, Indonesia diproyeksikan menghasilkan sekitar 49 juta ton CPO pada 2025, naik dari sekitar 45 juta ton pada 2024 yang terdampak fenomena El Nino.
Namun, Bustanul menilai besarnya produksi nasional tersebut belum mencerminkan kinerja kebun sawit rakyat. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit rakyat rata-rata masih di kisaran 10–12 ton per hektare per tahun, jauh di bawah potensi ideal.
“Kalau kondisi ideal, produktivitas TBS bisa mencapai 30 ton per hektare. Perusahaan swasta rata-rata sudah di kisaran 16–18 ton. Sawit rakyat masih tertinggal jauh,” katanya.
Setelah dikonversi menjadi CPO, produktivitas sawit rakyat hanya sekitar 3 ton per hektare, sementara perusahaan swasta mampu mencapai 6–7 ton per hektare. Sebagai perbandingan, produktivitas sawit di Malaysia bahkan bisa menembus 8–9 ton per hektare.
Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas tersebut adalah usia tanaman yang sudah tua. Banyak kebun sawit rakyat di Sumatera dan Kalimantan telah berumur lebih dari 25 tahun, sehingga secara agronomis memang membutuhkan peremajaan.
Pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan bantuan dana yang kini mencapai Rp60 juta per hektare. Namun, menurut Bustanul, biaya riil peremajaan masih berada di kisaran Rp70–80 juta per hektare. Akibatnya, realisasi PSR masih jauh dari target.
Pemerintah sempat menargetkan peremajaan 180 ribu hektare per tahun, kemudian diturunkan menjadi 120 ribu hektare, namun realisasinya baru sekitar 29–30 persen.
Dengan kondisi tersebut, Bustanul mengingatkan potensi stagnasi produksi sawit nasional mulai 2026. Ia menilai, dengan laju peremajaan yang lambat dan kebun yang terus menua, produksi sawit sulit melonjak signifikan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti tantangan global terkait isu keberlanjutan, termasuk kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi memengaruhi ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa.
Meski demikian, harga CPO global yang masih berada di kisaran USD 970–1.000 per ton sepanjang 2025 dinilai cukup menguntungkan. Harga TBS di tingkat petani bahkan mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram, jauh lebih baik dibanding periode sebelum program biodiesel diperluas.
Ke depan, Bustanul menegaskan pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan energi dan pangan, mempercepat peremajaan sawit rakyat, serta memperkuat pendampingan teknis agar industri sawit tetap berkelanjutan, petani berdaya, dan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners