
Sign up to save your podcasts
Or


Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti maraknya pakar dan pengamat yang kerap berbicara di berbagai podcast YouTube, namun dinilai terlalu jauh menafsirkan bahkan mengklaim mengetahui apa yang dipikirkan dan akan dilakukan presiden. Pernyataan ini memantik diskusi publik tentang kualitas ruang diskursus digital, otoritas keilmuan, serta batas antara analisis dan spekulasi di ruang publik.
Lalu bagaimana seharusnya publik menyikapi fenomena “pakar instan” di ruang digital? Apakah kritik Presiden Prabowo menjadi peringatan penting untuk menjaga kualitas diskursus publik, atau justru tantangan bagi demokrasi digital yang semakin terbuka? Kita akan membahasnya bersama Guru besar komunikasi politik LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute), Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si
Tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerang dan menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Pemerintah Indonesia menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan presiden berbahaya bagi kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. Apa saja sorotan dan kekhawatiran dunia internasional atas aksi ini? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas global dan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional?
Simak wawancara bersama Wakil Indonesian Council on World Affairs (ICWA), Bagas Hapsoro, dalam pembahasan mendalam dan berimbang khas Radio Elshinta.
Retret Kabinet Merah Putih di awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan visi dan memperkuat konsolidasi kabinet. Sejauh mana agenda ini efektif mendorong kinerja pemerintahan dan percepatan pembangunan nasional?
Untuk membahasnya, kami berbincang bersama Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengulas makna strategis retret kabinet, tantangan implementasi, hingga dampaknya bagi arah kebijakan ke depan.
Retret kabinet di awal tahun menjadi momentum penting menyatukan visi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini diharapkan tidak sekadar seremonial, melainkan mampu memperkuat evaluasi kinerja, menegaskan prioritas nasional, dan mendorong eksekusi kebijakan yang lebih efektif.
Pertanyaannya, bagaimana memastikan penyatuan visi ini benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan dan dirasakan langsung oleh masyarakat?
Talk:
-Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan
-Pengamat Politik yang juga Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara
Presiden Prabowo Gelar Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang.
Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian retret jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Selasa, 6 Januari 2025. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari taklimat awal tahun 2026 kepada seluruh menteri dan kepala lembaga.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan retret tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet sepanjang tahun 2025. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai dengan target dan harapan masyarakat.
“Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran kabinet.
Selain evaluasi kinerja, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pemahaman bersama terkait posisi Indonesia di tengah dinamika dan gejolak global yang terus berkembang. Presiden menekankan bahwa situasi internasional yang tidak menentu menuntut pemerintah bekerja lebih solid dan responsif.
“Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberikan arahan strategis kepada para pembantunya terkait percepatan dan realisasi program kerja pemerintah di tahun 2026. Arahan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun langkah kebijakan ke depan.
Retret kabinet ini menjadi momentum konsolidasi awal tahun bagi pemerintahan Presiden Prabowo guna memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, serta memastikan stabilitas nasional di tengah tantangan global.
Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang menerjang Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, bertambah menjadi 14 orang. Bencana terjadi pada Senin, 5 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WITA, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu lama. Tiga kecamatan terdampak yakni Siau Timur, Siau Timur Selatan, dan Siau Barat.
Bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana? Sejauh mana proses pencarian, evakuasi, serta penanganan para korban yang dilakukan tim SAR? Ikuti laporan langsung dan update penanganan di lapangan bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Ida Bagus Ngurah Asrama, dalam laporan live sekarang.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi diberlakukan mulai awal 2026. Pemerintah menilai aturan ini sebagai tonggak berakhirnya hukum pidana kolonial dan awal penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai Pancasila dan budaya bangsa. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut KUHP baru sebagai langkah penting reformasi hukum pidana Indonesia.
Namun di sisi lain, sejumlah kalangan, termasuk akademisi dan pegiat HAM, menyoroti sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, seperti pasal perzinahan, ketentuan pidana mati, hingga pasal penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Apakah KUHP baru benar-benar menjawab kebutuhan keadilan masyarakat, atau justru berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil?
Diskusi ini akan mengulas pro dan kontra pemberlakuan KUHP baru bersama Mantan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, membedah implikasi hukum, politik, dan demokrasi ke depan. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di podcast ini.
Tim Elshinta Peduli Kemanusiaan telah menyalurkan bantuan dari pendengar Radio Elshinta bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di lingkungan Gereja HKBP Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, aneka biskuit, mie instan, t-shirt, tikar, handuk, selimut, gayung, ember, sabun, shampo, minuman kemasan, obat-obatan, makanan siap saji, kue kotak, goodiebag, makanan anak, bola kaki, raket dan kock Badminton.
Bagaimana perkembangan situasi di sana dan seperti apa pelaksanaan penyaluran bantuan kita simak bersama Misriadi dan Remon Fauzi.
Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sistem peradilan Indonesia dengan diberlakukannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru secara serentak mulai 2 Januari 2026. Perubahan ini menandai transisi besar dari hukum warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang mengedepankan keadilan restoratif.
Ada pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat menghukum (retributif) menjadi hukum yang memulihkan (restoratif). Namun, di balik optimisme pemerintah yang telah merampungkan berbagai Peraturan Pelaksana (PP), muncul pertanyaan krusial di tengah masyarakat dan praktisi hukum: Sudah siapkah Indonesia?
“Produktivitas Rendah, Replanting Lambat: Tantangan Nyata Sawit Nasional”
Mau tahu, seberapa penting industri Sawit? Simak perbincangannya dengan Prof. Bustanil Arifin Ekonom Senior INDEF.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners