Radio Elshinta

Radio Elshinta

By Radio ElshintaNewsDaily News
Download on the App Store

Radio Elshinta episodes

  • BENTENG RUANG DIGITAL UNTUK ANAK: PERAN KELUARGA & IMPLEMENTASI PP TUNAS

    PP Tunas atau Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2025 merupakan aturan yang dibuat untuk melindungi anak di ruang digital, seperti media sosial dan game online.Bagaimana peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam melindungi anak-anak Indonesia melalui Implementasi PP Tunas?Simak pembahasannya bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.#pptunas #kemendukbangga #bkkbn #komdigi

    44 min
  • Kampung Nelayan Merah Putih, Perkuat Ekosistem dan Produktivitas Usaha Nelayan

    “Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar, namun selama bertahun-tahun banyak kampung nelayan belum mendapatkan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah menghadirkan Kampung Nelayan Modern, dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor ketahanan pangan.Inilah bentuk nyata intervensi negara. Untuk memajukan pesisir, memperkuat pangan, dan memerdekakan nelayan Indonesia.”Simak pembahasannya dalam Podcast Elshinta bersama Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ,Kerjasama dengan Komdigi pada Kamis, 27 November 2025 pukul 08.00 WIB di Radio Elshinta 90Fm

    45 min
  • KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi, bagaimana sebetulnya pengawasan terhadap integritas Kepala Daerah?

    Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Bekasi. Kasus ini kembali membuka pertanyaan besar yang belum kunjung terjawab secara tuntas: seberapa kuat sebenarnya pengawasan terhadap integritas kepala daerah di Indonesia?

    OTT ini bukan hanya soal individu, tetapi juga mencerminkan masih rapuhnya sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. Padahal, kepala daerah telah melalui berbagai tahapan pengawasan, mulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pengawasan internal pemerintah, hingga kontrol politik melalui DPRD dan partisipasi publik.

    Namun fakta di lapangan menunjukkan, mekanisme tersebut sering kali bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan. Celah penyalahgunaan kewenangan masih terbuka lebar, terutama dalam sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran daerah—ruang-ruang yang rawan praktik suap dan gratifikasi.

    Pengawasan integritas sejatinya tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Yang lebih penting adalah pencegahan sejak awal, melalui sistem transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan internal, serta keterlibatan aktif masyarakat dan media.

    Kasus OTT Bupati Bekasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pemerintah pusat, partai politik, dan pemilih. Sebab integritas kepala daerah bukan sekadar persoalan moral pribadi, melainkan hasil dari sistem yang dibangun—atau dibiarkan lemah—secara kolektif.

    Jika pengawasan masih longgar dan sanksi politik tidak memberi efek jera, maka OTT demi OTT akan terus berulang. Dan pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan daerah.


    TALK ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus & Pengamat Politik, Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo

    13 min
  • KPK Gencar OTT di Berbagai Daerah: Membaca Pola dan Dampaknya

    Menjelang akhir tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah, mulai dari Banten dan Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, termasuk kepala daerah dan oknum penegak hukum, yang kembali menyorot persoalan integritas dan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan.

    Bagaimana mencermati OTT KPK kali ini dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik? Isu ini dibahas bersama M Jasin, Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, untuk membaca pola, tantangan, serta arah pemberantasan korupsi ke depan.

    34 min
  • Hari Bela Negara ke-77: Teguhkan Cinta Tanah Air untuk Indonesia Maju

    Hari ini, 19 Desember 2025, Indonesia memperingati Hari Bela Negara ke-77 dengan tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, yang merujuk pada Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 19 Desember 1948. Peringatan ini menjadi pengingat nilai bela negara seperti cinta tanah air, setia pada Pancasila, dan rela berkorban bagi bangsa.

    Di era modern, bela negara juga diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan solidaritas sosial, termasuk dalam menghadapi bencana di berbagai daerah demi stabilitas nasional. Topik ini dibahas bersama Robi Nurhadi, Dosen Strategi Keamanan FISIP Universitas Nasional.

    20 min
  • Presiden Tinjau Percepatan Huntara Pascabencana: Bangunan Ideal untuk Wilayah Banjir dan Longsor

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat untuk memastikan percepatan penanganan dan pemulihan. Pemerintah mulai membangun hunian sementara (huntara) secara bertahap di sejumlah daerah bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor.

    Percepatan pembangunan huntara memunculkan pertanyaan soal desain dan material bangunan yang aman di wilayah rawan bencana. Hal ini dibahas bersama Yus Budiyono, Pakar Lingkungan sekaligus Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    27 min
  • OTT KPK terhadap oknum penegak hukum, bagaimana agar kasus serupa tidak terulang?

    Operasi tangkap tangan kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Kali ini, yang terjaring adalah oknum penegak hukum—pilar yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan integritas hukum di negeri ini.

    OTT ini bukan sekadar penindakan, tapi juga alarm keras bagi sistem penegakan hukum kita. Ketika aparat yang diberi kewenangan justru menyalahgunakannya, kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus seperti ini terus berulang? Dan yang lebih penting, bagaimana mencegahnya agar tidak terjadi lagi?

    Penguatan pengawasan internal menjadi kunci pertama. Lembaga penegak hukum perlu memastikan sistem kontrol berjalan efektif, transparan, dan bebas kompromi.
    Kedua, integritas tidak cukup diajarkan—ia harus ditegakkan. Rekrutmen, promosi, hingga penempatan jabatan harus berbasis rekam jejak dan merit, bukan relasi atau kepentingan.
    Ketiga, hukuman yang tegas dan konsisten bagi pelanggar menjadi pesan penting bahwa tidak ada ruang toleransi bagi korupsi, siapa pun pelakunya.
    Dan terakhir, perlindungan bagi pelapor harus diperkuat, agar budaya diam bisa diubah menjadi budaya berani melapor.

    OTT KPK seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar sensasi sesaat.
    Karena keadilan hanya akan bermakna, jika mereka yang menegakkannya juga bersih dan berintegritas.


    TALK :: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

    14 min
  • Formula Kenaikan Upah Buruh 2026 Ditetapkan, Sudah Sesuai Kebutuhan?

    Pemerintah resmi menetapkan formula kenaikan upah buruh tahun 2026. Kebijakan ini diklaim mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah formulasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil buruh?

    Di tengah kenaikan harga pangan, biaya perumahan, pendidikan, hingga transportasi, buruh berharap upah tidak sekadar naik secara angka, tetapi juga mampu menjaga daya beli dan kualitas hidup. Di sisi lain, dunia usaha menilai stabilitas iklim investasi juga perlu dijaga agar lapangan kerja tetap tersedia.

    Formula upah 2026 menjadi titik temu antara kepentingan buruh, pengusaha, dan negara. Tantangannya, bagaimana kebijakan ini tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari para pekerja.

    Apakah kenaikan upah 2026 sudah cukup layak, atau masih jauh dari harapan buruh? Kita bahas selengkapnya.

    TALK :: Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman & Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang juga Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz

    15 min

More shows like Radio Elshinta

Global News Podcast by BBC World Service

Global News Podcast

7,590 Listeners