
Sign up to save your podcasts
Or


Penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra diingatkan agar tidak diseret ke ruang politisasi. Isu ini mencuat seiring beredarnya informasi terkait surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh.
Penanganan bencana sejatinya merupakan domain tata kelola negara yang harus dijalankan melalui mekanisme resmi, dengan koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi isu yang berkembang di ruang publik?
Dengarkan pembahasannya bersama Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.
#PenangananBencana
#BanjirDanLongsor
#Aceh
#Sumatra
#TidakDipolitisasi
Para Ahli Gizi di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) harus kreatif dalam menyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain harus sesuai dengan kandungan gizi, Ahli Gizi juga perlu memahami harga bahan baku pangan, sehingga dapat memilih bahan baku pangan yang bagus dengan harga terjangkau. Dengan pemahaman ini, program MBG bisa menjadi instrumen pengendali harga bahan baku pangan di tengah masyarakat.
Penumpukan sampah di sejumlah titik Kota Tangerang Selatan terjadi seiring perbaikan dan penataan konstruksi TPA Cipecang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, Asep Nurdin, menjelaskan upaya percepatan pengangkutan, mitigasi keselamatan operasional, serta langkah jangka pendek dan panjang pengelolaan sampah dalam wawancara Radio Elshinta Edisi Pagi, 17 Desember 2025.
#DiskusiInteraktif Presiden akan bentuk satgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, respon tuntutan status bencana nasional?
[TALK] Tokoh Masyarakat Minang, Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus
&
Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi
Presiden Republik Indonesia memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua serta jajaran Komite Eksekutif Pemuda Pelajar Papua–Organisasi Kepemudaan Papua (KEPP-OKP), dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa, (16/12).
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Presiden meminta kepala daerah untuk memastikan program-program pemerintah pusat berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Presiden juga menyoroti peran strategis generasi muda Papua melalui KEPP-OKP sebagai agen perubahan. Presiden mengajak organisasi kepemudaan untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif di Papua.
Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) perlu memberikan edukasi gizi untuk para penerima manfat Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala SPPG juga diminta untuk secara langsung memberikan pendidikan gizi ke sekolah-sekolah. Mereka bisa tampil bersama bersama para guru sekolah untuk menjelaskan tentang makanan bergizi bagi pertumbuhan para siswa.
Sebagai penanggung jawab operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), seorang Kepala SPPG harus mengatur jam kerja tim SPPG di bawahnya dengan sebaik-baiknya.
Tak hanya memantau proses memasak di dapur, kepala SPPG juga harus memantau pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah dan penerima manfaat lainnya, termasuk mengecek harga di pasar, serta memberikan edukasi gizi. Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak, apakah bahan sudah dimasak dengan benar, dan apakah sudah benar-benar matang. Begitu pula dalam proses pemorsian, dan distribusi.
Anak-anak Indonesia kini menghabiskan waktu berjam-jam di ruang digital. Pemerintah merespons tantangan ini melalui PP Tunas sebagai payung perlindungan anak di dunia digital. Dalam Elshinta Podcast, Deputi Kemenko PMK Warsito menjelaskan urgensi PP Tunas, peran sentral Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pengawasan platform, serta pentingnya peran orang tua dan kolaborasi lintas ekosistem untuk membentuk karakter anak yang unggul dan beradab di era digital.
#DiskusiInteraktif Presiden instruksikan libatkan TNI/Polri tindak tegas pembabat hutan ilegal, Bagaimana implementasinya?
[TALK] Dosen Teknik Geofisika dan peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Dr. Ir. Amin Widodo M.Si
&
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik
Lumajang – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat SOP (Standar Operational Procedure) pengantaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengetatan SOP ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana terjadi dalam insiden mobil pengantar makanan program MBG yang menabrak 20 siswa dan seorang guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).
Salah satu SOP yang ditetapkan adalah mobil pengantar MBG hanya di luar pagar, dan tidak perlu masuk pekarangan sekolah. “Usahakan tidak masuk membawa makanan ke halaman. Cukup diantar di depan pagar. Kenapa? Karena meskipun tidak ada upacara, anak-anak itu kan sering lari-lari di halaman,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu, 13 Desember 2025.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners