
Sign up to save your podcasts
Or


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diyakini akan menggerakkan perekonomian rakyat, di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah yakin, dengan terlaksananya program MBG secara menyeluruh di seluruh Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 7 sampai 8 persen. Sebab ekonomi tumbuh dari bawah, pertumbuhan ekonomi bukan dari atas lagi.
Karena itu pula, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Penyelenggaraan Program MBG itu meminta agar para mitra dan yayasan memahami persoalan hal ini. Salah satunya, ia meminta agar orientasi mitra dan yayasan tidak hanya sekadar bisnis.
Nanik lalu menceritakan latar belakang pelibatan yayasan dalam program MBG. Sejak awal, saat merancang program MBG Oktober tahun lalu sebelum dilantik, Presiden Prabowo Subianto tidak membolehkan PT dan CV, sebagai mitra SPPG. “Saya kasihan lihat yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, nggak punya uang. Tolong dapur-dapur itu dimitrakan dengan mereka,” kata Nanik mengutip ucapan Presiden Prabowo saat itu.
Pegiat media sosial Maz Djo Pray mengulas risiko siaran langsung tanpa filter yang rentan melanggar etika dan hukum, merespons viralnya kasus streamer Resbob yang diduga menghina Suku Sunda dan komunitas Viking Persib. Dibahas soal standar komunitas platform, ekonomi atensi, dampak sosial ujaran SARA, hingga pentingnya kontrol diri di ruang publik digital.
Probolinggo – Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dihimbau tidak memakai makanan buatan pabrik. Sebab, menurut Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa.
“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, 13 Desember 2025.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat. Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.
Semua memang harus memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.
Karena itu Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT. “Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” ujar mantan wartawan senior itu.
Berawal dari keresahan pribadi sulit meluangkan waktu membaca, Hadissa Primanda atau Dissa mendirikan komunitas Kumpul Baca sejak 2019. Dalam Visi Generasi Kini (Vigenk) Radio Elshinta, Dissa berbagi cerita tentang konsep silent reading, ruang aman membaca tanpa distraksi, hingga tantangan menjaga minat baca di tengah gempuran digital. Diskusi ini mengulas bagaimana membaca bisa kembali menjadi aktivitas sosial yang menyenangkan dan inklusif bagi generasi muda.
Timnas U-22 gagal ke semifinal SEA Games 2025 karena kalah selisih gol, Indra Sjafri minta maaf dan bertanggung jawab. Bagaimana menyoroti hal ini?
Kita bahas bersama Pengamat sepakbola, Kesit Handoyo
Sebuah ajakan patungan membeli hutan agar tidak dialihfungsikan mendadak viral dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Gagasan yang digulirkan kelompok pemerhati lingkungan ini menjadi cermin kegelisahan publik terhadap laju deforestasi yang kerap dikaitkan dengan banjir, longsor, dan rusaknya ekosistem.
Namun di balik antusiasme tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting: bagaimana legalitasnya, seperti apa mekanismenya, dan sejauh mana peran negara dalam melindungi kawasan hutan?
Simak pembahasannya bersama Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik
Probolinggo - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat. Secara langsung, program MBG mempekerjakan warga lokal sebagai relawan dapur, sementara secara tidak langsung, program MBG akan membuka banyak lapangan kerja dalam upaya penyediaan bahan-bahan baku untuk SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi).
“Kalau ini terjadi, pengentasan kemiskinan di kota akan terjadi. Bukan hanya pembukaan lapangan pekerjaan, tapi sebetulnya Program MBG ini adalah jalan tol pengentasan kemiskinan," kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, 13 Desember 2025.
Nanik menjelaskan bahwa setiap dapur MBG diwajibkan untuk merekrut 47 orang warga yang tinggal di sekitar dapur, sebagai relawan. Mereka akan bertugas sebagai pencuci ompreng, penerima dan pencuci bahan makanan, menyiapkan dan memotong bahan makanan, memasak, membagi makanan dalam pemorsian, dan mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Meskipun ada pengurangan jumlah penerima manfaat, SPPG dilarang memecat para relawan dapur ini.
Secara tidak langsung, program MBG juga membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Sebab, setiap SPPG akan membutuhkan pasokan bahan baku makanan yang cukup banyak. Apalagi jika seluruh SPPG di wilayah itu sudah beroperasi semua. Misalnya, untuk kebutuhan buah saja, satu SPPG membutuhkan 2 sampai 3 kwintal, begitu pula kebutuhan tempe, tahu, telur dan sebagainya. “Jadi tidak usah berebut dapur, sekarang yang paling menggiurkan itu sebenarnya adalah menyiapkan bahan baku,” kata Nanik.
Menurut Nanik, masalah kemiskinan kota memang cukup pelik. Karena lahan tidak ada, maka satu satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan di kota adalah dengan menjadikan mereka bekerja. Dengan adanya program MBG ini, lapangan pekerjaan bisa terbuka, sehingga mereka bisa bekerja di dapur maupun sebagai tenaga kerja dalam penyediaan bahan baku pangan.
Dialog Kerukunan Lintas Agama, kepedulian Kementerian Agama untuk Aceh dan Sumatra, hingga dua penghargaan bergengsi yang diraih Kemenag dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Seluruh rangkuman isu strategis dan aktual kami hadirkan dalam Menteri Agama dalam Sepekan.
#DiskusiInteraktif Mengurai kisruh penyitaan kendaraan bermotor bergaya preman dan tingginya angka tunggakan kredit kendaraan bermotor di Indonesia, Bagaimana solusinya?
[TALK] Sosiolog Kriminalitas Dosen Purnabakti Universitas Gajah Mada (UGM) - Dr. Drs. Soeprapto, S.U
&
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam
Presiden Prabowo Subianto meninjau Posko Pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah, 12 Desember 2025. Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah mengerahkan helikopter, pesawat, hingga pembangunan rumah pengganti bagi warga terdampak. Ia meminta kesabaran masyarakat dan menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya, bersama pemerintah daerah, TNI–Polri, hingga kementerian terkait, untuk memulihkan kondisi pascabencana.