
Sign up to save your podcasts
Or


Mundurnya tiga kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dari Kabinet Merah Putih memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan partai tersebut keluar dari koalisi pemerintahan pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Isu ini kemudian menjadi perhatian publik, mengingat posisi PSI dalam peta politik nasional serta hubungan partai tersebut dengan pemerintahan saat ini.
Namun, apakah mundurnya tiga kader PSI dari kabinet bisa dimaknai sebagai sinyal perubahan sikap politik partai? Ataukah keputusan tersebut sebatas dinamika personal dan penataan posisi di lingkungan pemerintahan?
Sejauh mana isu PSI keluar dari koalisi memiliki dasar politik yang kuat? Dan bagaimana dampaknya terhadap peta koalisi pemerintahan Prabowo Subianto?
TALK :: Direktur Eksekutif Citra Institute/dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Yusak Farhan & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing
Pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI menyiapkan mekanisme ekspor satu pintu komoditas kelapa sawit yang akan berlaku mulai Januari 2027.
Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam Indonesia Palm Oil Conference atau IPOC 2026 di Bali, Jumat 13 November, menegaskan bahwa DSI hadir untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia, bukan menghambat perdagangan.
DSI akan menjalankan tiga fungsi utama, yakni integrator data perdagangan, pendukung pasar, dan platform tata kelola untuk memastikan transparansi serta ketertelusuran ekspor. Luke memastikan harga, volume, dan spesifikasi produk tetap dinegosiasikan langsung oleh pelaku usaha. Sementara biaya layanan atau service fee akan diumumkan pada Desember 2026, dengan besaran satu digit dolar AS per ton.
Di sisi lain, Ketua Umum POPSI, Mansuetua Darto, meminta pemerintah menunda pengenaan biaya layanan tersebut. Pasalnya, petani sawit tengah menghadapi penurunan produktivitas akibat El Nino dan pelemahan harga tandan buah segar atau TBS.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengingatkan bahwa sekitar 2,5 juta petani sawit Indonesia mengelola 6,7 juta hektare perkebunan. Karena itu, kebijakan sawit nasional harus mampu menghadapi tekanan global sekaligus melindungi kepentingan petani.
Penerapan ekspor satu pintu pada Januari 2027 pun menjadi ujian bagi pemerintah untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia, meningkatkan transparansi perdagangan, sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Negara kini memiliki landasan hukum untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus mendorong pemulihan kerugian negara maupun masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Namun, pengesahan undang-undang bukan berarti seluruh persoalan selesai.
Bagaimana mekanisme perampasan aset akan dijalankan? Apakah negara dapat merampas aset tanpa harus menunggu pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman? Bagaimana memastikan aset yang disita benar-benar berasal dari tindak pidana, bukan milik masyarakat yang tidak bersalah?
Hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana pengawasan dilakukan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Dalam aturan yang telah disetujui DPR, pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Sementara itu, terdapat pula ketentuan mengenai badan pengawas untuk memastikan pengelolaan dan proses perampasan aset berjalan secara akuntabel.
Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemberlakuannya dimulai 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Artinya, masyarakat masih perlu mengawal tahapan implementasi, mulai dari penyusunan aturan pelaksana, pembentukan lembaga, kesiapan aparat penegak hukum, hingga mekanisme perlindungan hak pihak ketiga.
Lantas, sejauh mana UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen efektif untuk memberantas korupsi? Bagaimana memastikan uang dan aset hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara dan masyarakat? Serta bagaimana mencegah aturan ini menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan?
Kita akan membahas lebih jauh UU Perampasan Aset, mulai dari mekanisme penerapan, tantangan penegakan hukum, hingga pengawasan dan perlindungan hak masyarakat.
TALK :: Peneliti Anggaran di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) - Siska Barimbing & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Di zaman sekarang, keahlian saja tidak cukup. Banyak orang sudah puluhan tahun bekerja dan berpengalaman, tapi bingung ketika ditanya, "Mana buktinya kalau Anda kompeten?" Ijazah membuktikan Anda pernah belajar.
Pengalaman membuktikan Anda pernah bekerja. Tapi sertifikasi profesi membuktikan Anda benar-benar kompeten, teruji, dan diakui oleh negara.
Siapa yang berhak mengeluarkan pengakuan itu? Jawabannya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Apa itu BNSP? Profesi apa saja yang harus disertifikasi? Bagaimana cara mengikutinya?
Simak dalam Podcast Radio Elshinta bersama Komisioner BNSP, Dr. H. Muhammad Nur Hayid, M.M., CSM. Hanya di Radio & Youtube Elshinta 90 FM!
Bersama Narasumber :
1. Pakar Pidana / Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasudan - Dr. Maman Budiman, S.H., M.H.
2. Aktivis Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mencapai hampir 677 ribu hektare. Menurut Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, kebakaran terjadi di berbagai kawasan, mulai dari kawasan hutan, kawasan lindung, hingga perkebunan kelapa sawit. Mukti menyebut, area kelapa sawit hanya mencakup sekitar 3,7% dari total luas yang terbakar. Ia menegaskan, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran juga perlu tersedia di luar konsesi sawit agar api dapat segera ditangani sebelum meluas. Apakah fasilitas penanggulangan karhutla di luar konsesi perusahaan sudah memadai? Saksikan pembicaraan lengkapnya bersama Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono di chanel Youtube Radio Elshinta.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun memunculkan pertanyaan soal efektivitas pencegahan, pengawasan kawasan hutan, hingga keadilan penegakan hukum.
Pakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino, S.H., M.H., menegaskan pentingnya pembuktian hukum sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Dalam wawancara dengan Radio Elshinta, Sadino mengingatkan bahwa kebakaran di wilayah konsesi tidak otomatis membuktikan perusahaan sebagai penyebabnya.
Jakarta, Fenomena Ijazah dan riwayat pendidikan anggota dewan menjadi "diskusi luas' serta petisi dari masyarakat melalui Change.org yang mendesak transparansi lebih lanjut mengenai dokumen ijazah dan rekam jejak para wakil rakyat. Riwayat pendidikan dan ijazah 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 didesak agar dibuka, sekaligus menyoroti celah regulasi keterbukaan informasi publik dan standar akuntabilitas politik yang tidak setara antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Dalam wawancaranya dengan Radio Elshinta Rabu, (18/11/26), mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014, Marzuki Alie mengatakan, Syarat minimal anggota legislatif adalah SMA, dan pihak KPU/KPUD wajib memastikan serta memeriksa keaslian ijazah tersebut. Jika ada keraguan dari masyarakat, anggota dewan harus terbuka dan tidak perlu takut untuk diperiksa. Marzuki juga menilai bahwa Pendidikan tidak hanya soal ijazah formal atau tingkat akademis, tetapi juga membentuk karakter, adab, dan etika seseorang. Pendidikan yang didapat secara instan tanpa proses yang benar dikhawatirkan menghasilkan wakil rakyat yang kurang kredibel.
"Pendidikan itu juga akan menentukan cara kita berbicara, cara kita beradab, berperilaku, karena di dalam pendidikan ada etika, ada adab yang diajarkan kepada kita... Jadi bukan hanya level pendidikannya... tetapi di situ ada adab, ada etika, karakter yang diberikan oleh sekolah kita kepada kita." jelas Marzuki.
Partai politik adalah pintu seleksi pertama. Jika partai politik membiarkan atau meloloskan calon dengan latar belakang pendidikan yang tidak jelas atau ijazah palsu, maka partai tersebut turut bertanggung jawab atas rusaknya sistem. Marzuki Alie berpesan kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat di masa depan dengan prinsip. "Orang kasih uang, ambil, tetapi jangan pilih. Pilihlah sesuai dengan apa yang kita anggap itu yang terbaik." tutup Marzuki.
Siapa sosok wakil presiden ideal untuk mendukung masa depan ekonomi Indonesia?
Di tengah tantangan ekonomi global, tuntutan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing bangsa, dan pemerataan kesejahteraan, posisi wakil presiden memiliki peran strategis dalam membantu Presiden menjalankan agenda pembangunan nasional.
Bagaimana kriteria seorang wakil presiden yang ideal? Seberapa penting pengalaman di bidang ekonomi, pembangunan, dan penguasaan sektor strategis?
Dalam program wawancara Radio Elshinta, kita membahas tema:
“Wapres dan Masa Depan Ekonomi Indonesia: Menciptakan Lapangan Kerja, Meningkatkan Daya Saing, dan Mensejahterakan Rakyat.”
Hadir sebagai narasumber:
Prof. Rokhmin Dahuri
Anggota Komisi IV DPR RI.
Dalam perbincangan ini, dibahas sejumlah isu penting:
1. Dinamika munculnya nama-nama dalam bursa calon wakil presiden.
2. Kriteria dan kapasitas yang harus dimiliki seorang wakil presiden.
3. Pentingnya pengalaman ekonomi dan pembangunan.
4. Agenda strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing Indonesia.
5. Peran wakil presiden sebagai mitra strategis Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Simak wawancara selengkapnya bersama Radio Elshinta.
Jangan lupa LIKE, COMMENT, SHARE, dan SUBSCRIBE kanal YouTube Radio Elshinta untuk mendapatkan informasi, berita, dan wawancara aktual seputar politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan Indonesia.
Radio Elshinta – News & Talk.
#RadioElshinta #RokhminDahuri #WakilPresiden #EkonomiIndonesia #LapanganKerja
Bersama Narasumber :
1. Kepmen ESDM tetapkan perairan sekitar Ujung Kulon jadi wilayah pertambangan di tengah polemik pemindahan Badak Jawa, apa dampaknya
2. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan (LBH)/Aktivis Sosial Pandeglang - Ayat Hadiyat, S.Pd