
Sign up to save your podcasts
Or


Tujuh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyatakan tidak mengajukan calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Sikap ini tentu menarik untuk dicermati. Apa makna politik di balik keputusan tersebut? Apakah menunjukkan soliditas koalisi, bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan, atau justru menjadi sinyal adanya kesepakatan politik di antara partai-partai pendukung?
Lalu, bagaimana mekanisme konstitusional jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden? Dan sejauh mana sikap tujuh partai ini akan memengaruhi dinamika politik ke depan?
TALK :: Kolumnis, Analis Politik & Konsultan Strategi, Founder, dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam & Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugianto Emik
Industri kelapa sawit Indonesia diyakini tetap memiliki prospek kuat dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional di tengah ketidakpastian geopolitik, perang dagang, dan tantangan ekonomi global. Selain menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja dan menghasilkan devisa, industri sawit juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional melalui pengembangan biodiesel, termasuk implementasi B50.
Namun, industri sawit juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari potensi dampak El Nino terhadap produksi pada 2027, kebutuhan peningkatan produktivitas, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga tuntutan regulasi perdagangan internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar dunia. Terlebih, Indonesia memasok hampir 60 persen kebutuhan minyak sawit dunia melalui ekspor.
Lantas, bagaimana prospek industri sawit Indonesia menghadapi berbagai tantangan global pada 2027? Sejauh mana kebijakan biodiesel dan peningkatan produktivitas dapat menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan ekspor?
Simak perbincangan Radio Elshinta bersama Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, yang juga membahas hasil dan rekomendasi Indonesian Palm Oil Conference atau IPOC 2026 di Bali.
MPR memutuskan pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden akan digelar pada 2 Desember 2026. Keputusan ini menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme pemilihan, persyaratan calon, hingga proses politik yang menyertainya. Lantas, apa saja hal yang perlu diperhatikan agar proses pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi?
TALK :: Pengamat Pemerintahan/Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus & Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar
Investasi BYD di Subang, Jawa Barat, kini diwarnai polemik aksi demonstrasi berulang oleh sejumlah kelompok masyarakat dan ormas. Perusahaan bahkan meminta bantuan pemerintah untuk menyikapi situasi tersebut. Di sisi lain, masyarakat menuntut agar BYD memprioritaskan warga lokal dalam perekrutan tenaga kerja, dengan mengusulkan kuota 70 persen.
Bagaimana mencermati polemik ini memengaruhi kepastian investasi dan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, di tengah ambisi menjadi pusat industri kendaraan listrik di Asia Tenggara?
Talk bersama Pemerhati Ekonomi Bisnis dan Hubungan Internasional, Zenzia Sianica Ihza.
IPOC 2026 – Memperkuat Ketahanan Sawit Indonesia di Tengah Gejolak Ekonomi dan Geopolitik Dunia
Bagaimana masa depan industri sawit Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, dan dinamika geopolitik dunia?
Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global sekaligus memperkuat ketahanan pangan, kemandirian energi, dan perekonomian nasional.
Dalam Talk Highlight Radio Elshinta bersama host Suwiryo, kami berbincang dengan Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengenai berbagai tantangan dan peluang industri sawit nasional.
Pembahasan meliputi:
* Posisi strategis sawit Indonesia dalam ekonomi global.
* Pesan dan agenda penting Indonesia melalui IPOC 2026.
* Kontribusi sawit terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.
* Dampak perang dagang terhadap pasar ekspor minyak sawit.
* Tantangan regulasi EUDR dan isu keberlanjutan.
* Produktivitas serta kesejahteraan petani sawit rakyat.
* Prospek produksi, ekspor, dan harga CPO tahun 2027.
IPOC 2026 yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Bali mengangkat tema “Palm Oil in a Fragmented World”, membahas masa depan industri sawit di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Simak wawancara lengkapnya dan dapatkan perspektif langsung dari GAPKI mengenai masa depan salah satu komoditas strategis Indonesia.
Talk Highlight Radio Elshinta – Informasi, Perspektif, dan Solusi.
Jangan lupa LIKE, COMMENT, SHARE, dan SUBSCRIBE channel Radio Elshinta.
#RadioElshinta #IPOC2026 #EddyMartono #GAPKI #SawitIndonesia #IndustriSawit #HargaCPO #CPO2027 #KetahananPangan #KetahananEnergi #EkonomiIndonesia #PetaniSawit #MinyakSawit #GeopolitikGlobal #PalmOil
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/11/2026). Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan terbaik, salah satunya melalui kehadiran program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo yang turut mendampingi Presiden Prabowo menyampaikan, peresmian Sekolah Rakyat di Nagan Raya merupakan salah satu dari lima Sekolah Rakyat permanen yang dibangun oleh Kementerian PU di Provinsi Aceh. Menteri Dody menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Nagan Raya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Menurutnya, pembangunan ini menjadi bagian dari dukungan Kementerian PU dalam mewujudkan Asta Cita. Menteri Dody mengatakan Presiden Prabowo meminta agar Kementerian PU membangun 100 Sekolah Rakyat setiap tahun di seluruh Indonesia, dengan target satu sekolah di setiap kabupaten. Menteri Dody menjelaskan, salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan adalah ketersediaan lahan. Sebab, lahan pembangunan Sekolah Rakyat umumnya disiapkan oleh pemerintah daerah.
Di Provinsi Aceh, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) telah merampungkan pembangunan lima Sekolah Rakyat permanen. Kelima lokasi tersebut berada di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.
Kelima Sekolah Rakyat tersebut juga telah memiliki siswa dan tenaga pendidik. Hingga 8 November 2026 pembangunan sekolah rakyat mencatat progres bagus, tercatat sebanyak 1.921 siswa telah terdaftar di lima Sekolah Rakyat di Aceh. Masing-masing sekolah dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 siswa, sehingga secara keseluruhan mampu menampung 6.300 peserta didik.
Jumlah tersebut terdiri atas 426 siswa di Aceh Besar, 414 siswa di Bireuen, 339 siswa di Lhokseumawe, 322 siswa di Nagan Raya, dan 420 siswa di Subulussalam. Kegiatan belajar mengajar juga didukung oleh 455 guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di lima sekolah tersebut.
Fasilitas yang dibangun Kementerian PU mencakup gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kawasan ini juga dilengkapi asrama siswa putra dan putri, asrama guru dan tenaga kependidikan, masjid, dapur, kantin, serta gedung serbaguna. Untuk mendukung kegiatan siswa di luar kelas, tersedia pula lapangan upacara, lapangan sepak bola atau mini soccer, lapangan basket dan voli.
Fasilitas pendukung seperti area parkir, pos keamanan, tempat pengelolaan sampah, genset, dan rumah pompa turut menjadi bagian dari kawasan tersebut. Kelengkapan fasilitas itu dirancang untuk mendukung kegiatan pendidikan dalam satu lingkungan terpadu. Dengan adanya asrama, siswa juga memiliki fasilitas tempat tinggal di kawasan sekolah.
Di Aceh Besar, misalnya, Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Tumbo, Kecamatan Kuta Malaka, dibangun di atas lahan seluas 9,3 hektare dengan luas bangunan mencapai 27.372 meter persegi. Sementara di Kabupaten Bireuen, sekolah yang berlokasi di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, berdiri di atas lahan 6,8 hektare dengan luas bangunan 27.766 meter persegi.
Sekolah Rakyat Kota Lhokseumawe di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, memiliki luas lahan 8 hektare dan luas bangunan 26.379 meter persegi. Adapun di Nagan Raya, fasilitas pendidikan ini dibangun di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Desa Cot Kuta, Kecamatan Suka Makmue. Sementara di Kota Subulussalam, lokasinya berada di Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri.
Melalui pembangunan lima Sekolah Rakyat permanen ini, Kementerian PU turut mengambil peran dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan terintegrasi. Harapannya, fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membuka kesempatan belajar yang lebih luas dan mendukung masa depan generasi muda di daerah.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikannya hingga akhir masa jabatan 2029.
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden.
MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan. Wakil presiden terpilih nantinya akan melanjutkan sisa masa jabatan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Namun, proses ini bukan sekadar persoalan konstitusi. Komunikasi antarpartai, konfigurasi dukungan di parlemen, serta pertimbangan Presiden dalam mengusulkan calon akan menjadi bagian dari dinamika politik.
Lantas, bagaimana mekanisme pemilihannya dan siapa saja yang berpeluang masuk dalam bursa calon pengganti Gibran?
TALK :: Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura, Fauzin Ahmad, S.H. LL.M. & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing
Komisi III DPR hari ini menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Apa yang terungkap atau disampaikan Kapolri, pada rapat tsb?
Talk bersama Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil.
Bersama Narasumber :
1. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) - Hananto Widodo
2. Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT) - Sugiyanto Emik
Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, alokasi dana kehumasan yang besar justru mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan influencer ketimbang media konvensional. Bersama Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, episode ini membahas secara mendalam bagaimana disrupsi media, kredibilitas jurnalisme, serta tantangan bertahan hidup bagi media arus utama dan daerah di tengah dominasi era digital. Dengarkan diskusi lengkapnya hanya di sini!