
Sign up to save your podcasts
Or


Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues di Desa Kemerleng , Kabupaten Aceh Tengah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat, Pada hari Senin (16/11/2026) pukul 16.20 WIB, pasca Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bergerak cepat menangani longsor yang sempat terjadi di ruas jalan tersebut, sejak Sabtu (14/11/2026).
Longsor dipicu oleh kondisi lereng yang mengalami pergerakan sehingga material berupa tanah dan batu-batu berukuran besar dari lereng gunung menutup badan jalan. Panjang material longsoran mencapai sekitar 100 meter dan sempat mengganggu kelancaran lalu lintas pada ruas strategis penghubung Takengon–Gayo Lues tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU terus mengoptimalkan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan sumber daya infrastruktur untuk memastikan konektivitas jalan tetap terjaga, terutama ketika terjadi bencana alam.
Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan dan lingkungan sekitar lokasi longsor sebagai langkah antisipasi terhadap potensi longsor susulan, karena intensitas hujan saat ini masih tinggi.
Kementerian PU menghimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati saat melintasi kawasan terdampak, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan serta adanya risiko longsor susulan.
Wapres dan Masa Depan Ekonomi Indonesia: Menciptakan Lapangan Kerja, Meningkatkan Daya Saing, dan Mensejahterakan RakyatBagaimana arah ekonomi Indonesia ke depan?
Bagaimana cara menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan daya saing, sekaligus mensejahterakan rakyat?
Talk Highlight bersama Prof. Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi IV DPR RI
Memperkuat Ketahanan Sawit Indonesia di Tengah Gejolak Ekonomi dan Geopolitik Dunia
Bagaimana masa depan industri sawit Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, dan dinamika geopolitik dunia?
Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global sekaligus memperkuat ketahanan pangan, kemandirian energi, dan perekonomian nasional.
Dalam Talk Highlight Radio Elshinta bersama host Suwiryo, kami berbincang dengan Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengenai berbagai tantangan dan peluang industri sawit nasional.
Pembahasan meliputi:
* Posisi strategis sawit Indonesia dalam ekonomi global.
* Pesan dan agenda penting Indonesia melalui IPOC 2026.
* Kontribusi sawit terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.
* Dampak perang dagang terhadap pasar ekspor minyak sawit.
* Tantangan regulasi EUDR dan isu keberlanjutan.
* Produktivitas serta kesejahteraan petani sawit rakyat.
* Prospek produksi, ekspor, dan harga CPO tahun 2027.
IPOC 2026 yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Bali mengangkat tema “Palm Oil in a Fragmented World”, membahas masa depan industri sawit di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Simak wawancara lengkapnya dan dapatkan perspektif langsung dari GAPKI mengenai masa depan salah satu komoditas strategis Indonesia.
Talk Highlight Radio Elshinta – Informasi, Perspektif, dan Solusi.
Jangan lupa LIKE, COMMENT, SHARE, dan SUBSCRIBE channel Radio Elshinta.
#RadioElshinta #IPOC2026 #EddyMartono #GAPKI #SawitIndonesia #IndustriSawit #HargaCPO #CPO2027 #KetahananPangan #KetahananEnergi #EkonomiIndonesia #PetaniSawit #MinyakSawit #GeopolitikGlobal #PalmOil
Hari Pelajar Internasional yang diperingati setiap 17 November, seiring berkembangan waktu, tidak lagi sekadar menjadi monumen sejarah atas perlawanan mahasiswa Praha terhadap penindasan Nazi tahun 1939. Peringatan ini telah bertransformasi menjadi panggilan moral untuk melihat kualitas kebebasan akademik dan inklusivitas pendidikan secara utuh.
Di Indonesia, muncul sebuah ironi, dimana negara mendorong warganya untuk studi ke luar negeri demi transfer pengetahuan dan peningkatan daya saing bangsa, namun membebani mereka dengan birokrasi penyetaraan ijazah yang rumit, panjang, dan kerap tidak transparan setibanya di tanah air. Hambatan administratif ini menciptakan pemborosan potensi intelektual, di mana lulusan berkualitas tinggi justru tertahan kontribusinya hanya karena urusan selembar kertas pengakuan.
Indra Charismiadji Praktisi Pendidikan, Direktur Pendidikan VOX Populi Institute Indonesia melihat bahwa standar Pendidikan yang Ideal, adalah Standar pendidikan yang baik (seperti dalam kerangka PBB) harus memenuhi empat prinsip utama (4A), yaitu: Availability (Ketersediaan) ; Accessibility (Keterjangkauan) ;Acceptability (Penerimaan), dan Adaptability (Kemampuan beradaptasi). Indonesia dinilai Indra belum sepenuhnya memiliki keempat hal tersebut.
Di Indonesia sampai hari ini, menurut Indra, pendidikan masih belum ditempatkan sebagai hak asasi, sebagai hak dasar, yang di mana setiap orang, setiap warga negara memiliki hak yang sama. Dan kalau kita bicara amanat konstitusi, setidaknya sampai level SMP itu semua biaya itu datangnya dari pemerintah.
Wacana pemindahan populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai pro dan kontra di kalangan ahli konservasi dan masyarakat. Di satu sisi, populasi di Ujung Kulon saat ini sudah mencapai puncaknya (sekitar 75–100 ekor), namun dihadapkan pada berbagai tantangan besar mulai dari inbreeding depression (kawin sedarah), ancaman parasit, hingga keterbatasan daya dukung habitat. Dalam episode ini, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon sekaligus koordinator kelompok kerja konservasi, Ardi Andono, S.TP., M.Sc., membedah kondisi riil ekologi badak Jawa secara ilmiah, pentingnya intervensi pelestarian, serta strategi penyelamatan agar badak Jawa tidak punah dan tetap lestari untuk anak cucu di masa depan.
Bersama Narasumber :
1. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) - Ronald Loblobly
2. Aktivis Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro
Bursa Calon Wakil Presiden pengganti Gibran, mulai mengerucut pada pada 1 nama yg paling kuat dukungannya yakni Sufmi Dasco. Pemilihan nama Dasco, dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan Presiden Prabowo.
Partai-partai politik saat ini cenderung bersikap menunggu keputusan atau arah dari Partai Gerindra sebagai pemimpin koalisi, serta suara dari akar rumput partai tersebut.
Apakah penempatan kader internal yang sangat dominan dalam struktur kepemimpinan nasional dapat mereduksi representasi aspirasi partai-partai koalisi lain, dan bagaimana dampaknya terhadap soliditas jangka panjang koalisi gemuk pendukung pemerintah? Peneliti Politik dari UNJ, Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, DR. Ubedillah Badrun menjelaskan bahwa sejauh ini, Partai Gerindra dinilai tidak memiliki opsi lain selain mencalonkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Mayoritas partai politik di dalam maupun di luar pemerintahan diperkirakan memberikan lampu hijau dan menunggu keputusan tersebut.
Selain itu Ubeidillah melihat, tingkat penerimaan (akseptabilitas) terhadap Sufmi Dasco Ahmad dinilai cukup kuat di kalangan elite pemerintahan. Selain itu, secara "kemistri" politik, hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Sufmi Dasco dinilai sangat selaras dan kuat.
Kebijakan Cadangan Pesangon: Pemerintah mewajibkan perusahaan, terutama skala menengah dan besar, untuk menyetor dana cadangan pesangon atau Jaminan Pesangon (DCP) kepada lembaga yang ditunjuk pemerintah. Tujuannya agar pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap mendapatkan hak pesangonnya. Menurut Pakar Hukum Perbankan FHUI & Anti Pencucian Uang, Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, hal yang menyangkut pengutan, perlindungan korporasi, atau tenaga kerja seharusnya diatur secara eksplisit dan cukup detail di dalam undang-undang. Selain itu, Pemerintah dalam membuat aturan, menurut Yunus, harus melihat dua sisi, yaitu sisi pasar (pelaku pasar) dan sisi negara. Jika pasar dan mekanisme pasar sudah bisa berjalan, seharusnya negara tidak perlu terlalu mengintervensi kecuali jika terjadi kegagalan pasar (market failure).
Narasumber : Pakar Hukum Perbankan FHUI & Anti Pencucian Uang, Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kasus dugaan perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran di konflik Rusia–Ukraina (dengan jaringan yang diungkap Polres Metro Jakarta Barat dan penemuan lokasi di Pemalang) mengekspos celah sistemik antara modus rekrutmen sipil dan pengawasan keimigrasian.
Narasumber : Pakar Hukum Keimigrasian dari Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Dr. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A.
Munculnya dukungan dari kalangan internal maupun eksternal Partai Gerindra terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto mulai menjadi sorotan. Nama Dasco dinilai memiliki kedekatan politik dengan Prabowo serta pengalaman dalam mengelola dinamika politik di parlemen. Dukungan ini pun memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan peta politik menuju posisi wakil presiden.
Sejauh mana dukungan tersebut mencerminkan keseriusan mendorong Dasco sebagai pendamping Prabowo? Bagaimana peluang dan tantangannya, serta apa dampaknya terhadap konstelasi politik dan hubungan antarpartai koalisi jika wacana ini terus menguat?
TALK :: Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing & Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara