
Sign up to save your podcasts
Or


Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan investasi Sentul Rp62 triliun dari LOTTE Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Kamis (6/11). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi modern. Investasi ini akan memperkuat hilirisasi industri petrokimia, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan mendukung rantai pasok strategis nasional.
Prabowo menyampaikan bahwa mitra global datang ke Indonesia karena melihat stabilitas, kepastian, dan arah pembangunan ekonomi yang jelas. Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti keteguhan bangsa Korea, yang kerap menghadapi tantangan besar namun tetap tangguh dan disiplin. “Korea adalah bangsa yang sangat sering diinvasi oleh bangsa lain, Pemimpin-pemimpinnya tangguh, kalau negosiasi dengan orang Korea tidak gampang. Saya kagum dengan bangsa Korea.”
Pengalaman tersebut menjadi konteks bagi Prabowo menekankan arti kepercayaan investor global terhadap Indonesia. “Ini contoh. Mitra dari luar datang ke kita karena mereka percaya sama kita. Di sini mereka memberi manfaat pada kita, kita harus jaga.” Ia menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjamin rule of law, kepastian berusaha, dan lingkungan investasi yang aman serta adil. “Harus ada the rule of law. Ini menimbulkan trust.” tegasnya.
Investasi LOTTE Chemical Indonesia akan memperkuat hilirisasi industri petrokimia, mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri strategis, serta menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Banten. Proyek ini juga diperkirakan meningkatkan nilai tambah manufaktur nasional dan mendukung rantai pasok berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga otomotif.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga iklim investasi melalui kepemimpinan yang bersih, tegas, dan berorientasi hasil. “Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya karena ini membawa manfaat yang besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan investasi ini, Indonesia memperkuat jalur industrialisasi strategis, mengurangi ketergantungan impor, dan membuka peluang kerja baru. Presiden menegaskan bahwa momentum ini menunjukkan kepercayaan global terhadap Indonesia, sekaligus menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau lansia dan penyandang disabilitas mulai tahun 2026. Dalam wawancara bersama News Anchor Ariek Kristo, Gus Ipul menegaskan pentingnya penggunaan bantuan sosial secara tepat guna dan produktif — untuk kebutuhan bergizi, pendidikan anak, dan kegiatan keluarga yang bermanfaat.
Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak dipakai untuk judi online, cicilan utang, atau pembelian barang konsumtif.
Simak perbincangannya.
Narasumber:
1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan
2. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam
Pegiat media sosial Mazdjo Pray menilai rencana sertifikasi influencer oleh pemerintah bisa mematikan kreativitas dan membatasi kebebasan berekspresi. Ia menegaskan, yang dibutuhkan bukan sertifikat, melainkan kejujuran, transparansi, dan literasi digital.
Dalam Edisi Pagi Radio Elshinta (05/11/2025), Mazdjo menutup pernyataannya dengan tegas: sertifikasi boleh ada, tapi sifatnya harus sukarela, bukan kewajiban.
Narasumber:
1. Pengamat Politik/Peneliti senior KIPP Kaka Suminta
2. Ketua Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Aset Negara Republik Indonesia (LKPAN-RI) Bejo Suhendro
DPD RI mengapresiasi pendampingan anggaran oleh Kementerian Keuangan terhadap Kementerian/Lembaga, agar penyerapan anggaran efektif dan efisien.
Namun pendampingan tersebut diharapkan juga sampai hingga tingkat Provinsi, Kabupataen dan Kota.
Bagaimana tata kelola keuangan daerah yang diharapkan? Talk bersama Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang.
Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori, mengecam keras aksi pengeroyokan terhadap seorang musafir bernama Arjuna (21) yang tewas setelah dianiaya warga akibat tuduhan mencuri celengan di Masjid Agung Sibolga. Dalam wawancara bersama News Anchor Suwiryo di Radio Elshinta Edisi Pagi, Jamil menegaskan peristiwa ini dipicu informasi keliru dan meminta penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya.
Dalam dialog Elshinta Pagi bersama Brigjen Pol Hermawan, S.I.K., M.M., Direktur Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah memastikan stok pangan nasional akhir 2025 dalam kondisi aman tanpa impor.
Hermawan juga mengungkap langkah Satgas Pengendalian Harga Beras yang berhasil menurunkan harga di lebih dari 120 daerah hanya dalam sepekan. Ia menegaskan, persoalan utama bukan di produksi, tetapi di tata niaga dan distribusi yang kini diperketat pengawasannya.
Simak penjelasan lengkapnya dalam program Elshinta Pagi bersama Suwiryo, tentang bagaimana Bapanas menjaga stabilitas pangan, menindak pelanggaran HET, dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dunia digital kembali hangat diperbincangkan. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, atau Kemenkomdigi, tengah mengkaji wacana penerapan sistem sertifikasi bagi influencer dan pembuat konten di Tanah Air. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat tata kelola ruang digital, sekaligus menekan penyebaran hoaks dan disinformasi yang marak di media sosial.
Namun di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa kebijakan seperti ini bisa berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas para kreator konten.
Simak pembahasannya bersama Communication Advisor & Digital Creator, Ndoro Kakung (Mas Wicaksono)
Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), yang meninggal setelah mengalami penganiayaan berat dan pelecehan sesama prajurit di batalyonnya. Fakta persidangan mencuatkan dugaan kuat adanya rekayasa laporan dan upaya menutupi kekerasan sistemik yang dilakukan para senior serta atasan korban.
Saksi utama, Prada Richard Bulan, membeberkan perlakuan brutal dan perintah untuk memberikan keterangan palsu demi menyamarkan kejahatan tersebut. Kini, publik menyoroti apakah ancaman hukuman sembilan tahun penjara cukup memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi para pelaku.
Bersama Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, membahas perkembangan persidangan, dugaan pelanggaran HAM, hingga tantangan penegakan hukum di lingkungan militer.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners