
Sign up to save your podcasts
Or


Pemerintah kembali membuka Program Pemagangan Nasional dengan gaji setara upah minimum bagi lulusan baru, menargetkan 80 ribu peserta di berbagai sektor industri. Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja muda yang siap terserap industri. Lalu, seberapa efektif kebijakan ini dalam mendorong penyerapan tenaga kerja muda?
Wawancara bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah
Dalam wawancara bersama Asrofi di Radio Elshinta Edisi Pagi (30 Oktober 2025), Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan dugaan kesalahan pencampuran atau blending etanol dalam Pertalite yang membuat banyak sepeda motor mogok di Jawa Timur. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan Pertamina dan Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas BBM serta menilai perlunya reformasi tata kelola energi nasional agar lebih transparan dan profesional.
Dalam wawancara di Radio Elshinta, Edisi Pagi, Tenaga Ahli KSP Ilham Malik menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak membebani APBN.
Ia menjelaskan, pendanaan proyek ini murni skema business to business (B2B) dan seluruh biaya ditanggung oleh KCIC, bukan pemerintah.
Simak penjelasan lengkapnya hanya di Radio Elshinta.
Presiden Prabowo Subianto menyerukan perang melawan narkoba sebagai tanggung jawab bersama. Penindakan besar terus dilakukan, dengan penyitaan narkotika dalam jumlah masif untuk memutus jaringan sindikat.
Namun keberhasilan tak hanya ditentukan operasi aparat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi benteng pencegahan. Karena narkoba bukan sekadar kejahatan, tapi ancaman serius bagi masa depan generasi kita.
Talk:
- Mantan humas BNN yg juga Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya DR Slamet Pribadi SH MH
- Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi
Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, untuk memimpin pemusnahan barang bukti narkoba seberat 2,1 ton. Kegiatan ini menjadi simbol penegakan hukum dalam satu tahun terakhir, di mana Polri berhasil menyita lebih dari 214 ton narkotika senilai Rp.29,37 triliun dan menangkap 65 ribu tersangka.
Apakah capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba? dan bagaimana capaian bidang hukum Prabowo - Gibran, 1 tahun ini?
Talk bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.
Wawancara eksklusif Radio Elshinta bersama Saut Situmorang, pegiat anti korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, membahas langkah KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Dalam perbincangan yang dipandu Suwiryo, Saut menegaskan bahwa KPK harus berani, transparan, dan berpegang pada sembilan nilai dasar integritas lembaga agar kepercayaan publik tidak luntur. Ia juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh dan akuntabilitas dalam proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini.
🎙 Dengarkan selengkapnya hanya di Elshinta, untuk memahami lebih dalam arah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
#KPK #SautSitumorang #Whoosh #ElshintaPodcast #Antikorupsi #BeritaElshinta #KeretaCepat #Transparansi #GoodGovernance
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini turun sekitar satu juta rupiah. Angka yang bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu besar, namun bagi calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, setiap rupiah yang diringankan tentu bermakna.
Pemerintah menyebut penurunan biaya ini sebagai hasil peningkatan efisiensi dan pemeliharaan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Mulai dari penyederhanaan layanan, penguatan negosiasi harga di Arab Saudi, hingga optimalisasi dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.
Namun, muncul juga pertanyaan di tengah masyarakat: apakah kebijakan ini sudah cukup menjawab tantangan layanan dan keadilan kuota Haji di berbagai daerah? Bagaimana memastikan biaya yang lebih murah tetap menghadirkan pelayanan yang lebih baik? Dan pada akhirnya, apakah penurunan ini menghadirkan keberkahan bagi jemaah yang menjadi tamu Allah?
Talk:
- Ketua Umum DPP BERSATHU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.
- Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim (LPKM) Aceh, Syahrial MS, SH
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif TransJakarta. Langkah ini ditempuh karena subsidi yang diberikan Pemprov telah membengkak, bahkan mencapai lebih dari Rp 9.000 untuk setiap tiket penumpang. Selain itu, tarif TransJakarta diketahui belum pernah mengalami penyesuaian sejak layanan ini beroperasi pada 2004.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, penyesuaian tarif ini tetap akan menjaga TransJakarta sebagai moda transportasi paling terjangkau di Jabodetabek. Ia menegaskan, kenaikan tarif akan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk penambahan armada bus listrik dari 200 menjadi 500 unit pada 2025.
Namun, apa saja yang harus dikaji sebelum tarif TransJakarta benar-benar dinaikkan? Jangan sampai kebijakan ini justru membebani masyarakat yang menggantungkan mobilitas pada transportasi publik.
Talk bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Yayat Supriatna.
DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026.
Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.
Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.
Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini?
Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan mark up anggaran dalam proyek strategis nasional ini, yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola proyek infrastruktur di Indonesia. Sejauh mana penyelidikan KPK bisa mengungkap kebenaran di balik proyek prestisius ini?
Apakah dugaan mark up ini akan menyeret pihak tertentu, dan bagaimana dampaknya bagi kepercayaan publik terhadap proyek nasional?
Untuk membahasnya lebih dalam, Elshinta berbincang dengan:
⚖️ Yudi Purnomo Harahap – Mantan Penyidik KPK
Simak analisisnya hanya di Radio Elshinta.
#Whoosh #KPK #KeretaCepat #Korupsi #ElshintaNews #Transparansi #InfrastrukturIndonesia
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners