Pemerintah tengah menuai pro dan kontra usai muncul wacana membangun rumah subsidi hanya seluas 14–18 meter persegi, khususnya untuk kawasan perkotaan. Meski desainnya masih dalam tahap rencana belum dipasarkan publik mempertanyakan kelayakan hunian sekecil itu, bahkan dinilai “tak manusiawi” karena jauh dari standar luas rumah ideal. Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain, salah satunya melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan

[TALK] Pengamat Kebijakan Publik Univ. Trisakti - Dr. Yayat Supriyatna

6 orang ditangkap dalam OTT KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, terkait dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov. Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo agar segera melakukan pembenahan dan pembersihan serta segala penyelewengan wajib dihentikan.

Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pembenahan fungsi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik?

TALK : Pakar Otonomi daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan.

Pemerintah dikabarkan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan kepada pedagang online di E-commerce yang omzet tahunannya sekitar Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Apa urgensi penerapan kebijakan ini dan bagaimana dampaknya?

TALK : Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo

Menimbang dampak bila wacana toko online beromset di atas Rp 500 juta dikenakan pajak direalisasi.

1. Wakil Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Lasiman

2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

KPK mengungkap OTT di Mandailing Natal Sumut, terkait dugaan korupsi pengadaan jalan dengan modus pengaturan pemenang tender diduga pihak yang mengatur pemenang tender, menerima uang dari nilai proyek sekitar 200 M lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pemerintah terus memerangi korupsi, praktik-praktik yang memanipulasi penggunaan uang rakyat, dan pemborosan APBN.

[TALK] Pegiat Anti Korupsi, dan juga Wakil ketua KPK Periode 2015-2019 - Saut Situmorang

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mendorong masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara resmi untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Karding saat menghadiri peresmian Migrant Center di Gedung Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Kamis 26 Juni 2025. Seperti diketahui angka pengangguran di Indonesia sudah mencapai 70 juta orang. Menteri Karding menjelaskan berkerja di luar negeri bukan alternatif, melainkan langkah utama dalam membangun karir global. Apakah langkah ini merupakan solusi tepat mengurangi angka pengangguran di tanah air?

Wawancara bersama Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) - Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A

Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat operator telekomunikasi terkait penyadapan dan akses data, dikhawatirkan akan melanggar privasi masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, legalitas kewenangan penyadapan Kejagung sebagaimana diatur pasal 30C huruf i UU Kejaksaan, dinilai belum menjadi payung hukum yang komprehensif, melainkan berada di wilayah abu-abu.

Namun bagaimana Kejasakaan Agung memastikan kewenangan penyadapan tersebut, murni untuk penegakan hukum?

Talk bersama Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Prof. Pujiyono Suwadi.

Pemerintah melalui Kemenkeu berencana menarik Pajak pelapak atau penjual di e-commerce seperti; Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak Cs. Pajak dikenakan dengan tujuan untuk menyamakan perlakuan antara pedagang di toko daring dengan toko fisik. Besaran pajak pajak yang akan dikenakan 0,5 persen dari pendapatan penjualan dari penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp 4,8 miliar, artinya yg akan dikenai pajak adalah Toko daring yg beromzet besar. Bagaimana mencermati kebijakan ini?

Wawancara bersama Peneliti BRIN bidang manajemen inovasi dan umkm, Trina Fizzanty

Narasumber:

1. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage

2. Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survei, Konsultan, Komunikasi Politik dan Konsultan Komunikasi Publik - Dr. Emrus Sihombing

Praktik hangusnya kuota Internet yang diterapkan oleh penyedia layanan seluler di Indonesia menjadi sorotan sejumlah lembaga pelindungan konsumen. Sistem penghapusan kuota setelah batas waktu penggunaan dinilai merugikan masyarakat, terutama jika informasi mengenai masa aktif tidak disampaikan secara transparan. Indonesian Audit Watch (IAW) mencatat risiko kerugian konsumen akibat hangusnya kuota Internet mencapai Rp 63 triliun per tahun. Estimasi ini dihitung dari nilai kuota yang hangus setiap tahun, yang ditaksir mencapai Rp 220 triliun. Sementara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut penerimaan data pengaduan kuato hilang mengalami peningkatan serius angka pengaduan sudah 197 kasus. Bagaimana tindak lanjut aduan tsb?

Wawancara bersama Ketua BPKN RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesi - M.Mufti Mubarok