
Sign up to save your podcasts
Or


Kejaksaan Agung mengeksekusi pengembalian kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya.
Dalam ekspose yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah pejabat tinggi negara, gunungan uang sitaan negara dipertontonkan sebagai simbol penegakan hukum. Presiden menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Namun, di balik simbol besar itu, publik menanti konsistensi. Bagaimana catatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pemberantasan korupsi? Dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik?
Simak wawancara Radio Elshinta bersama Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, M. Jasin
Setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum di bidang korupsi menunjukkan beberapa capaian penting, seperti pengembalian kerugian negara dalam kasus besar dan peningkatan koordinasi antarpenegak hukum. Namun, sejumlah pekerjaan rumah masih harus segera diselesaikan.
Tantangan utama antara lain memperkuat pencegahan korupsi di sektor strategis, memastikan transparansi pengelolaan anggaran publik, serta mempercepat proses hukum agar tidak mandek di tengah jalan. Selain itu, pengawasan terhadap pejabat publik dan penggunaan teknologi untuk deteksi dini praktik korupsi juga menjadi agenda penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pengamat menilai, keberlanjutan komitmen politik dan konsistensi penegakan hukum akan menjadi kunci dalam memperkuat fondasi pemerintahan bersih ke depan.
Talk:
- Ketua Komisi Kejaksaan RI periode 2011-2015, Halius Hosen
Pengembalian uang negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dinilai bukan sekadar prestasi hukum, tetapi juga simbol kebangkitan moral ekonomi bangsa.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menilai pengembalian kerugian negara dalam jumlah besar ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dana tersebut berpotensi memperkuat APBN dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pembangunan 600 Kampung Nelayan Merah Putih,
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menilai program ini merupakan langkah positif untuk memberdayakan nelayan kecil.
Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada aspek fisik, melainkan juga menyentuh pendidikan, teknologi alat tangkap, dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Simak perbincangan lengkapnya bersama News Anchor Elshinta dalam Program Elshinta Edisi Siang, 20 Oktober 2025.
Setahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berjalan dalam suasana politik yang unik: tanpa kehadiran oposisi resmi di parlemen. Hampir seluruh partai politik merapat ke barisan pendukung pemerintah, menciptakan situasi “super mayoritas” yang jarang terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern.
Kondisi ini membawa dua wajah. Di satu sisi, jalannya kebijakan menjadi relatif mulus—pemerintah dapat mendorong berbagai program prioritas, seperti Asta Cita, reformasi digital, dan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa hambatan politik berarti. Proses legislasi pun berlangsung cepat, karena dukungan politik di Senayan nyaris menyeluruh.
Namun, di sisi lain, absennya oposisi formal berpotensi menggerus fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Parlemen yang seharusnya menjadi ruang kritik dan pengawasan bisa berubah menjadi “stempel” kebijakan pemerintah. Risiko penyalahgunaan kekuasaan, minimnya perdebatan publik, dan berkurangnya transparansi menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama kelompok masyarakat sipil.
Dalam situasi ini, peran pengawasan bergeser ke luar parlemen—lembaga independen, media, dan masyarakat sipil menjadi benteng penting untuk menjaga akuntabilitas. Pertanyaannya kini, apakah demokrasi tetap sehat tanpa oposisi resmi, atau justru rentan terhadap konsentrasi kekuasaan? Tahun pertama ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap prinsip check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia.
Talk :: Direktur Eksekutif TRUST Indonesia/Peneliti Adidaya Institute, Ahmad Fadli
&
Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing
Podcast Elshinta bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di bidang transformasi digital.
Universitas Udayana memastikan tengah melakukan investigasi mendalam terkait dugaan perundungan terhadap mahasiswa FISIP, Timothy Anugerah, yang meninggal dunia pada 15 Oktober 2025.
Dalam wawancara bersama Radio Elshinta (19/10), Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, menegaskan bahwa kampus menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan. Namun, setiap sanksi akan dijatuhkan berdasarkan bukti kuat dan prinsip keadilan.
Simak perbincangan selengkapnya bersama Telni Rusmitantri dalam program Elshinta Edisi Siang.
Dalam momentum 1 (satu) tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan WakilPresiden Gibran Rakabuming Raka dan sejalan dengan Asta Cita-nya, Presidenmemberikan perhatian khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online danpemerataan akses internet.
Simak Radio Talk Bersama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bapak Alexander Sabar.
Wawancara Elshinta Edisi Pagi, Minggu 19 Oktober 2025, bersama dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dipandu oleh Asrofi.
Kemenkes tengah mendorong penerapan label gizi berwarna (Nutri Level) pada produk makanan dan minuman kemasan untuk membantu masyarakat memahami kadar gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi setiap hari.
Dr. Nadia juga menekankan pentingnya dukungan industri, dengan harapan muncul champion-champion yang lebih dulu menerapkan label ini secara sukarela demi edukasi publik.
Simak penjelasan lengkapnya seputar:
- Tujuan penerapan Nutri Level,
- Pengaruh pola konsumsi terhadap penyakit tidak menular,
- Dan peran industri dalam membangun kesadaran gizi masyarakat.
🎙 Dengarkan hanya di Elshinta Podcast – Elshinta Edisi Pagi.
Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan langsung tunai dengan nilai fantastis, Rp 30 triliun untuk 35 juta keluarga penerima. Tujuannya jelas: menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun di balik angka besar itu, ada satu tantangan besar yang tak boleh diabaikan—bagaimana memastikan bantuan ini tidak menumbuhkan mental ketergantungan.
Bantuan sosial seharusnya jadi jaring pengaman, bukan sandaran permanen. Karena itu, penyaluran BLT perlu diiringi pengawasan ketat, pendampingan produktif, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Agar masyarakat bukan hanya menerima, tapi juga berdaya untuk mandiri.
Pertanyaannya kini, bagaimana pemerintah mengelola program ini agar tidak menimbulkan “mental pengemis”—dan benar-benar menjadi investasi sosial bagi masa depan bangsa?
Talk :: Pengamat Ekonomi/ Ketenagkerjaan, Timbul Siregar
&
Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners